oleh

Pemkab Buteng: Isu Kriminalisasi Wartawan Tidak Benar, Istri Sadli Tidak Dipecat

BUTON TENGAH

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Buteng, Sarifuddin Fanta, membantah isu telah terjadi kriminalisasi Wartawan Moh Sadli Saleh, juga isu pemecatan Istri Moh Sadli Saleh, Siti Marfuah, dari pekerjaan Staf Honorer Sekretariat DPRD Buteng, karena terkait tulisan yang membuat Moh Sadli Saleh diperkarakan.

Sarifuddin menguraikan, awal mula perkara, dari postingan sebuah website dengan nama liputanpersada.com, menayangkan tulisan berjudul “Abrakadabra Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat” terbit 10 Juli 2019, penulis Moh Sadli Saleh. Atas tulisan tersebut Pemkab Buteng merasa terganggu dan terfitnah, karena tidak memiliki dasar. Tulisan tersebut tersebar, dibaca, dan meresahkan Pemkab Buteng dan masyarakat Buteng.

Sarifuddin mengaku, Pemkab Buteng telah berupaya mengklarifikasi tudingan dalam tulisan tersebut kepada penulis, namun, yang bersangkutan enggan melakukan klarifikasi. Sehingga, pihak Pemkab Buteng berupaya mengklarifikasi melalui media lainnya oleh Dinas PUPR, Bappeda, dan Dinas Keuangan, selaku pihak yang mengetahui persis permasalahan tersebut, baik dari sisi anggaran, maupun dari sisi pekerjaan Simpang Lima Labungkari.

Bahkan, lanjut Sarifuddin yang membacakan pernyataan bantahan tersebut, Selasa (11/2/20), anggota DPRD Buteng sebelumnya, yang juga anggota Badan Anggaran, Tasman dan La Goapu, turut mengklarifikasi mengenai masalah (Simpang Lima Labungkari, red) tersebut. Namun menurut Sarifuddin, Moh Sadli Saleh tidak pernah mau melakukan klarifikasi. Pemkab Buteng juga melakukan langkah lainnya, kata Sarifuddin, dengan persuasif, secara kekeluargaan, melalui keluarga Moh Sadli Saleh, Adam, yang kala itu menjabat Ketua DPRD Buteng.

Maksud baik Bupati Buteng, kata Sarifuddin, untuk memperjelas, dan mengklarifikasi tulisan tersebut. Akan tetapi, kata Sarifuddin, Moh Sadli Saleh menolak.

Sarifuddin melanjutkan, tak hanya sampai disitu, Bupati Buteng tetap melakukan upaya yang sama. Melalui H Burhanuddin, tokoh masyarakat Lakudo, yang menjabat Sekretaris DPRD Buteng, namun lagi-lagi Moh Sadli Saleh tetap bersikukuh menolak untuk bertemu dengan Bupati Buteng.

Sarifuddin menuturkan, pemuatan tulisan berjalan lebih dari tiga bulan berulang-ulang di media sosial. Bahkan, setiap saat memposting, dan menggiring setiap saat di group Whatsapp, yang dianggap sudah berlebihan, maka Pemkab Buteng melalui Kepala Bagian Hukum Setda Buteng, melaporkan konten tulisan yang dimuat pada website Liputan Persada.com, hasil tulisan Moh Sadli Saleh ke Polres Baubau.

“Karena masalah ini sudah masuk diranah hukum, Pemkab Buteng menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum,” ucapnya.

Sarifuddin dalam pernyataannya juga membantah isu kriminalisasi Wartawan, maupun penulis di media sosial yang mengkritisi kebijakan Pemkab Buteng. Ia memastikan isu tersebut adalah tidak benar adanya. Bahkan menurutnya, Pemkab Buteng sangat membutuhkan kritik demi kemajuan daerah.

Ia pun membeberkan bukti, sebagai bentuk perhatian Pemkab Buteng kepada Wartawan, disetiap kegiatan Pemkab Buteng, Pemkab Buteng selalu memberikan ruang kepada media untuk meliput kegiatan tersebut, bahkan setiap kunjungan di daerah, selalu mengajak Wartawan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan.

“Bahkan Bupati Buteng mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memberikan pelayanan yang baik kepada Wartawan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Sarifuddin juga meluruskan isu pemberhentian Istri Moh Sadli Saleh, Siti Marfuah, yang sebelumnya bekerja sebagai staf magang kantor Sekretariat DPRD Buteng. Sarifuddin kembali memastikan, isu tersebut tidak benar.

“Bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak diberhentikan, tetapi, sejak September 2019 sampai saat ini,yang besangkutan sudah tidak masuk kantor,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Moh Sadli Saleh seorang Wartawan di Buteng yang diperkarakan karena tulisan berjudul “Abracadabra: Simpang Lima Labungkaru Disulap Jadi Simpang Empat” Saat ini Moh Sadli ditahan di Lembaga Permasyarakatan di Kota Baubau, dan perkaranya telah beberapa kali persidangan pemeriksaan saksi pelapor di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

Hari ini, Rabu (12/2/20), sidang lanjutan akan digelar masih dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor. Majelis Hakim meminta agar Bupati Buteng Samahudin SE dihadirkan untuk memberikan dalam persidangan.

Moh Sadli Saleh didakwa, pertama, pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2), kedua pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[RED]

Komentar

News Feed