Di Buton Amirul Tamim Menyaksikan Desa Bertahan Namun Belum Sepenuhnya Bertumbuh, Dorong Optimalisasi Transmigrasi dan Hilirisasi Nilam
Buton
Kawasan transmigrasi yang telah tumbuh selama puluhan tahun di Kabupaten Buton menyimpan potensi besar sekaligus pekerjaan rumah yang belum selesai. Hal itulah yang ingin direspon secara langsung oleh Anggota Komisi I DPD RI, MZ Amirul Tamim, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Wajah Jaya, Kecamatan Lasalimu Selatan, Selasa 28 Juli 2026.
Dari potensi pertanian, perkebunan hingga geliat budidaya nilam, Amirul menemukan optimisme masyarakat yang masih menunggu sentuhan kebijakan, agar mampu berkembang lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045.
Bagi Amirul, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, sebab wilayah ini memiliki sejarah panjang sebuah perjalanan, konsistensi warga transmigran yang sebelumnya di era 1984 ditempatkan untuk memulai bercocoktanam di wilayah Kasipute Bombana (saat itu masih wilayah administratif Kabupaten Buton), dan sejak 1989 menetap di Kabupaten Buton, tepatnya di Desa Wajah Jaya.
“Saya ingin melihat dari dekat bagaimana perkembangan kawasan transmigrasi ini. Program transmigrasi adalah program yang sangat mulia. Kalau dikelola dan dioptimalkan dengan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat karena masih banyak lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Amirul.
Menelusuri Jejak Transmigrasi yang Bertahan Puluhan Tahun
Di Desa Wajah Jaya, Amirul menyerap langsung aspirasi warga, serta perkembangan dan faktor penghambat program transmigrasi.
Menurut Amirul, keberhasilan masyarakat membangun kehidupan baru di kawasan tersebut patut diapresiasi. Namun, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Mereka sudah membuktikan mampu bertahan, mengolah lahan dan memberikan kontribusi terhadap daerah. Tetapi masih banyak sentuhan yang dibutuhkan agar produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.
Dari apa yang disampaikan warga, Amirul menilai, berbagai bantuan pemerintah selama ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil mereka.
Bukan Traktor, Warga Membutuhkan Ekskavator Mini
Dalam dialog bersama warga, muncul aspirasi mengenai alat pertanian yang dinilai lebih sesuai dengan karakter lahan berbukit dan berbatu. Selama ini bantuan alat pertanian berupa traktor dinilai kurang efektif dimanfaatkan.
“Bantuan alat pertanian belum tentu menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan masyarakat justru alat yang sesuai dengan kondisi lahannya. Mereka meminta ekskavator mini untuk membuka dan mengolah lahan agar lebih efektif,” jelas Amirul.
Selain alat pertanian, warga juga mengusulkan penataan batas antar desa, peningkatan jalan lingkungan, hingga program bedah rumah bagi puluhan keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.
Seorang warga menyampaikan kawasan transmigrasi yang dibangun sejak 1989 masih tertinggal dibanding desa-desa lain, terutama dari sisi infrastruktur jalan.
Sementara Kepala Desa, Misyanti, mengungkapkan telah beberapa kali mengusulkan program rehabilitasi rumah sebanyak 25 unit, namun hingga kini belum terealisasi.
Dana Desa Belum Maksimal Mendorong Kemajuan
Dalam kunjungan tersebut, Amirul juga menyoroti implementasi Undang-Undang Desa yang menurutnya belum sepenuhnya menghasilkan kemajuan desa sebagaimana diharapkan.
“Konsep Undang-Undang Desa sebenarnya sangat baik. Apalagi ada dana desa. Tetapi implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat desa,” lugasnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga menilai keterbatasan ruang penggunaan dana desa, membuat pemerintah desa semakin sulit membiayai pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nilam Menjadi Harapan Baru Petani Buton
Perjalanan Amirul berlanjut ke Desa Bungi, Kecamatan Wolowa. Di desa ini, ia menemukan semangat baru masyarakat yang mulai mengembangkan budidaya nilam secara mandiri tanpa intervensi program pemerintah.
Kepala Desa Bungi, Halidin, menjelaskan warga sebelumnya lebih banyak menanam jagung dan ubi kayu. Kini sebagian petani mulai beralih ke nilam karena permintaan pasar meningkat.
Namun persoalan baru muncul.
Harga minyak nilam masih sangat fluktuatif karena bergantung pada pembeli dan tengkulak.
Menurut Amirul, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa perlindungan pemerintah.
“Permintaan pasar memang tinggi. Tetapi jangan sampai petani hanya menikmati harga bagus sesaat. Harga bisa turun dari sekitar satu juta rupiah menjadi enam ratus ribu rupiah. Ini harus ada solusi agar petani memperoleh kepastian,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih Harus Menjadi Penentu Harga
Salah satu perhatian Amirul adalah kesiapan Koperasi Merah Putih yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Ia menilai koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat menjual sembako, tetapi harus menjadi instrumen ekonomi desa.
“Yang saya dorong adalah bagaimana Koperasi Merah Putih menjadi jembatan pemasaran hasil pertanian masyarakat. Kalau petani sudah mampu memproduksi, koperasi harus hadir menjaga stabilitas harga dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak,” ucap Amirul, solutif.
Menurutnya, petani nilam dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Apabila koperasi mampu menampung hasil produksi masyarakat, posisi tawar petani akan jauh lebih kuat.
“Idealnya kita menjadi produsen yang ikut menentukan harga. Koperasi bisa membeli hasil petani, menjaga kualitas, kemudian memasarkannya ke industri sehingga nilai tambah kembali kepada masyarakat,” tambahnya.
Mendorong Hilirisasi dan Peran BUMD
Selain koperasi, Amirul juga mendorong pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil peran dalam pemasaran hasil pertanian.
Menurutnya, kehadiran pemerintah diperlukan agar petani tidak berjalan sendiri menghadapi pasar.
BUMD maupun koperasi, kata dia, dapat berfungsi sebagai agregator yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas.
Potensi Kawasan yang Belum Direkayasa
Salah satu catatan penting Amirul adalah belum adanya penataan kawasan yang mampu menarik aktivitas ekonomi baru. Padahal jalur Lasalimu Selatan merupakan lintasan strategis yang menghubungkan Baubau, Kabupaten Buton, hingga pelabuhan menuju Wakatobi.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peluang besar berkembang sebagai pusat ekonomi baru apabila ditata secara terintegrasi.
“Saya justru kaget. Ini jalur yang sangat ramai, tetapi tidak terlihat bahwa di dalamnya ada kawasan produktif. Kawasan ini perlu direkayasa agar orang singgah, berinteraksi, muncul rumah makan, pusat UMKM, tempat pemasaran hasil pertanian, sehingga ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ulasnya.
Ia mengusulkan pembangunan ruang singgah, pusat pelayanan, hingga kawasan ekonomi yang dapat menjadi etalase produk pertanian masyarakat.
Hutan Kemasyarakatan dan Diversifikasi Komoditas
Di Desa Bungi, Amirul juga menerima aspirasi mengenai percepatan realisasi program hutan kemasyarakatan.
Masyarakat berharap status kawasan tersebut segera memperoleh kepastian, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman produktif seperti pala, durian, kelapa, dan kakao.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi strategi diversifikasi ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pendapatan petani.
Menyongsong Indonesia Emas dari Desa
Bagi Amirul, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada kota-kota besar.
Kemajuan desa, terutama kawasan transmigrasi, menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Masyarakat desa juga memiliki hak yang sama untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan kesempatan berkembang,” ungkap mantan Walikota Baubau dua periode tersebut, serius.
Amirul Tamim berharap, hasil kunjungan kerja tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bagi masyarakat Buton, potensi itu sesungguhnya telah tersedia. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian menghadirkan kebijakan yang mampu menghubungkan lahan produktif, petani, pasar, dan kesejahteraan, dalam satu mata rantai pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar