oleh

Disorot Rangkap Jabatan Plt Dirut PDAM Bau-Bau, Ali Hasan Menjelaskan

BAU-BAU

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (BEM Unidayan) menyorot Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (Plt Dirut PDAM) Kota Bau-Bau, yang sejak November 2017 dijabat oleh Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, La Ode Ali Hasan. BEM Unidayan menduga terjadi pelanggaran dalam rangkap jabatan tersebut.

Ketua BEM Unidayan, Dalman, menyebutkan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 17 huruf a dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2000 terdapat pelarangan rangkap jabatan. Menurut Dalman, Pemerintah Kota Bau-Bau beralasan pada Tahun 2019 belum melaksanakan lelang jabatan Dirut PDAM karena tidak ada anggaran melalui APBD-P Tahun 2019. Ini, kata Dalman, tidak bisa dijadikan dasar untuk melawan Undang-Undang, dan menghalalkan rangkap jabatan.

Ia menilai, selain Ali Hasan, banyak figur yang mampu mengemban tugas menjadi Plt Dirut PDAM.

“Ini yang menjadi dugaan kecurigaan saya, ada sesuatu yang disembunyikan pihak Pemerintah Kota Bau-Bau mengenai rangkap jabatan Plt Dirut PDAM, yang terhitung cukup lama belum diganti,” ungkapnya.

Dalman pun memastikan, dalam waktu dekat akan mengadukan hal ini secara resmi kepada Ombudsman RI, agar turun langsung melakukan pemeriksaan pihak-pihak terkait, atas dugaan rangkap jabatan tersebut.

“Hal ini didasari adalah semata-mata ingin mengkritisi pemerintah agar lebih baik dalam melaksanakan pelayanan publik, sebab konsekuensi rangkap jabatan terhadap pelayanan kepada masyarakat pasti ada,” tegasnya, kepada Kasamea.com, Minggu (15/3/20).

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait kritik dugaan rangkap jabatan, Ali Hasan, membantah. Ia menjelaskan, dirinya Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau adalah selaku Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang ditunjuk menjadi Plt Dirut PDAM, sebab kekosongan Dirut PDAM kala itu, sembari mempersiapkan proses lelang Dirut PDAM defenitif.

Ali Hasan lanjut menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan proses lelang Dirut PDAM sejak 2018, hanya saja tertunda, dikarenakan tidak teranggarkan pada APBD-P Tahun 2019. Baru pada Tahun ini, kata dia, anggaran lelang jabatan Dirut PDAM terakomodir dalam APBD Tahun 2020.

“Kita sementara menyiapkan proses Lelang ini, sambil menunggu pencairan anggaran yang sementara diurus Bendahara, karena memang Lelang ini harus dilakukan, sesuai dengan PP 64. Lelang jabatan Dirut PDAM ini baru kita lakukan saat ini, sehingga memang butuh proses,” terang Ali Hasan.

Terkait proses Lelang tersebut, Ali Hasan memastikan, pihaknya tengah menggelar rapat guna persiapan, dan saat ini juga telah ada Panitia Seleksi, Ahli dari Kementerian PUPR Prof Budi Sutarjo, kemudian juga dari Persatuan Direktur Perusahaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Jadi saat Direktur kosong, maka ditunjuklah Dewan Pengawas. Saya diberi mandat untuk melaksanakan tugas tambahan di PDAM, sambil menyiapkan proses Lelang untuk Direktur selanjutnya,” ungkapnya.

Ali Hasan menyebutkan, dalam waktu dekat akan dilakukan pengumuman, terkait Lelang jabatan Dirut PDAM.

“Jadi tidak rangkap jabatan, karena selaku Pembina BUMD, sambil menyiapkan Lelang jabatan Direktur selanjutnya,” jelasnya lagi, saat dikonfirmasi, Minggu (15/3/20).

[RED]

Komentar

News Feed