oleh

Dorong Provinsi Kepton, Forum Ini Inisiasi Gerakan “Cabut Moratorium”

Nasir SH

Kasamea.com Jakarta

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) hingga saat ini masih terbentur moratorium Pemerintah Pusat. Berbagai elemen, kelompok masyarakat pun bereaksi dan aksi, untuk terus mendorong percepatan terwujudnya harapan besar masyarakat di eks wilayah Kesultanan Buton ini.

Diskusi atau pembahasan, gerakan aksi damai, tak luput langkah administratif juga politis tentang Kepton, juga tak hentinya dilakukan. Bukti keseriusan, upaya konkrit dan berkesinambungan, selama lebih satu dekade ini.

Forum Komunikasi Kepulauan Buton (Forkom Kepton) memandang seluruh pergerakan perjuangan pembentukan Kepton selama ini adalah suatu kekuatan besar yang sebaiknya dipersatukan. Oleh karena itu, Forkom Kepton menginisiasi untuk menyatukan seluruh kekuatan, guna percepatan terbentuknya daerah baru, Provinsi Kepulauan Buton.

“Tidak hanya internal pendorong terbentuknya Provinsi Kepton, Forkom Kepton juga memandang penting menggandeng para penggerak pengusul pemekaran beberapa daerah lainnya, yang telah memenuhi syarat menjadi Provinsi baru. Seperti Papua, Tapanuli Raya, Madura, Bogor Raya, Kapuas Raya, dan Bolaang Mongondow. Termasuk beberapa daerah lainnya,” demikian diungkapkan Koordinator Forkom Kepton, Nasir.

Lanjut Nasir menguraikan, strategis bila Organisasi, atau Lembaga, seperti Forkom Kepton, Sekber, bersama Organisasi, atau Lembaga lainnya, yang berkomitmen memperjuangkan pemekaran di daerahnya, bergandengan tangan bersama. Baik yang ada di Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara dan daerah lainnya, yang memiliki pandangan yang sama memperjuangkan pemekaran.

Untuk meminta Pemerintah Pusat mencabut Moratorium (penundaan) pemekaran daerah baru, semua tak lagi bergerak secara parsial atau sendiri-sendiri. Sehingga menurut Nasir, harus bersama-sama mendorong dicabutnya Moratorium tersebut.

“Forkom Kepton akan menginisiasi itu, dengan melakukan diskusi dan pertemuan bersama daerah dan wilayah yang punya kepentingan yang sama. Setelah itu kita bersama-sama bertemu Wapres KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), untuk menyampaikan aspirasi kita. Agar mencabut Moratorium,” tegas Nasir.

Nasir mengatakan, alasan mengapa Kepton harus dimekarkan. Selain Kepton adalah wilayah eks Kesultanan Buton, ada faktor-faktor sosial budaya, kesenjangan kesejahteraan, politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi.

Membentuk daerah otonomi baru kata Narsir, tentu akan menambah beban biaya untuk daerah, baik untuk kepala daerah, DPRD, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan belanja daerah. Juga anggaran pembangunan gedung, dan infrastruktur lainnya, yang harus diawasi.

“Pemerintah pusat harus lebih selektif memekarkan wilayah. Semangatnya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik,” tambahnya.

Nasir lantas menyinggung potensi Kepton, bahwa wilayah Kepton kaya akan sumber daya alam. Potensi tambang, ada nikel, aspal, bahkan emas. Potensi kemaritiman, kelautan perikanan, tak kalah pertanian. Juga berbagai potensi lainnya, penunjang terbentuknya Kepton kedepan.

“Biasanya daerah yang punya sumber daya nikel dan emas bukan tidak mungkin juga terkandung uranium dibawahnya. Seperti di Papua,” kata Nasir, dari gedung KPK RI, Rabu (31/3).

[Red]

Komentar

News Feed