oleh

DPD Dorong Pemekaran 4 Provinsi Baru, Kepton “JAUH”

Kasamea.com JAKARTA

Dalam usulan yang diajukan DPD RI kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) tidak termasuk didalamnya. Hal ini tentu mengundang tanya, mengapa ?, bagaimana ?, ada apa ?.

4 Wilayah Termasuk Tapanuli Layak Jadi
Provinsi Baru, Ketua DPD Lapor ke Wapres

Dilansir dari gonews.co (GoNEWS.co) Jumat 4 Desember 2020 (Berita: 4 Wilayah Termasuk Tapanuli Layak Jadi Provinsi Baru, Ketua DPD Lapor ke Wapres).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat konsultasi bersama Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi provinsi, selain Papua.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam rapat konsultasi hari ini,” ujar LaNyalla dalam rapat konsultasi bersama Wapres KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020) siang.

Dikatakan LaNyalla, dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah. LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung,” tuturnya.

“Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB,” imbuh LaNyalla.

Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

“Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) perlu dilakukan. Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Selain Ma’ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Rapat pun diikuti oleh Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin.

Daerah Hasil Pemekaran Belum Mandiri, Salah Satu Alasan Moratorium

Dilansir dari sindonews.com (SINDONEWS.com) Jum’at, 04 Desember 2020 (Berita: Daerah Hasil Pemekaran Belum Mandiri, Salah Satu Alasan Moratorium).

Dari tahun 1999 hingga 2014 setidaknya ada 223 daerah hasil pemekaran atau yang disebut sebagai daerah otonomi baru (DOB). Setelah 2014, pemerintah sama sekali tidak memekarkan daerah meskipun telah banyak pengajuan pemekaran daerah.

Namun begitu daerah hasil pemekaran belum menampakan kemajuan yang signifikan. Pasalnya dari hasil evaluasi pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran belum mandiri. Di mana sebagian besar anggarannya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Hal ini menjadi salah satu alasan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Menurutnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan oleh daerah hasil pemekaran masih rendah.

“Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya itu (moratorium),” katanya dikutip dari keterangan pers Setwapres, Jumat (4/12/2020).

Lebih lanjut Maruf mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan analisis secara menyeluruh terkait dampak dan kebutuhan anggaran daerah persiapan. Seperti diketahui, suatu daerah hasil pemekaran akan berstatus daerah persiapan sampai dinilai mampu menjadi daerah otonom.

Dia menuturkan jika nantinya pemerintah mencabut kebijakan moratorium ini, maka pemekaran akan dilakukan secara terbatas. Tentunya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan evaluasi pembentukan daerah sebelumnya.

“Pembentukan DOB dilakukan secara terbatas dan berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, kepentingan politik, dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Termasuk pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi pembentukan daerah sebelumnya,” pungkasnya.

[RED]

Komentar

News Feed