oleh

Format Sultra: Tangkap Mr. T

KENDARI

Forum Pemerhati Pertambangan Sulawesi Tenggara (Format Sultra) mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengadili PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang terindikasi dan meyakinkan dengan sengaja melakukan aktivitas penambangan ilegal. PT OSS diduga kuat melakukan penambangan tanah uruk tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP). Seterusnya menangkap Mr. T alias ZY yang dianggap paling bertanggungjawab atas dugaan kejahatan terhadap lingkungan PT OSS di Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

Press release Format Sultra yang dikirim ke redaksi Kasamea.com, menegaskan,
PT OSS diduga melakukan penambangan tanpa dilengkapi IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). PT OSS telah membuat “dosa besar” menyebabkan rusaknya kawasan hutan, akibat dugaan penambangan ilegal, yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Diduga kuat PT OSS telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan, dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 89 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) yang berbunyi: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 158 berbunyi: “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selain mendesak Polda Sultra mentuntas kan kasus tersebut, Format Sultra juga
Meminta Gubernur Sultra untuk menjadikan perhatian khusus dugaan ilegal mining yang dilakukan PT OSS, dan memasukan dalam daftar hitam sebagai oknum/ perusahaan yang tidak taat aturan, agar tak diberikan ruang untuk melakukan aktivitas di Sultra.

Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra segera membentuk panitia khusus atas indikasi kuat dan meyakinkan berbagai aktivitas ilegal, menabrak aturan, mempermainkan hukum, yang diduga dilakukan PT OSS.

Meminta pihak Imigrasi (Kemenkumham) Sultra mendeportasi Mr. T alias ZY, sebagai WNA, dari wilayah NKRI, karena diduga kuat mempermainkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber daya alam yang Tuhan titipkan kepada bangsa Indonesia amatlah sangat kaya, Sulawesi tenggara yang merupakan salah satu daerah terbesar penghasil kekayaan alam dibidang pertambangan.

Semestinya Pengelolaan sumber daya alam diwilayah NKRI terkhusus di Provinsi Sulawesi Tenggara tempat kita berpijak, sejatinya diperuntukan untuk sebesar besarnya kemakmuran Rakyat hal ini sesuai dengan amanat undang undang dasar (UUD) 1945 pada pasal 33 ayat 3 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diperuntukan untuk sebesar besarnya kemakmuran Rakyat. Dan dalam pengelolaannya harus menjunjung tinggi segala aturan (hukum) sebagai panglima tertinggi dinegeri ini.

Tetapi hal ini berbanding terbalik di Sultra, tepatnya di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe telah terjadi dugaan perampokan sumber daya alam yang dilakukan PT OSS. Perusahaan tersebut diduga dengan sengaja menabrak aturan, mempermainkan hukum dengan melakukan penambangan ilegal.

Banyak hal dan problem yang dilakukan oleh PT OSS dalam aktivitasnya melakukan penambangan tanah uruk (Timbunan) tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) didalam kawasan hutan, serta tanpa memiliki IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

Berdasarkan fakta dilapangan, Tim Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Mabes Polri dan Polda Sultra telah menyita 117 alat berat milik PT OSS pada 28 Juni 2019 lalu.

Dasar Hukum Press release: -Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, –
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, -Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, -Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, -PP No 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(sumber Press release Format Sultra, tertanda Koordinator Presidium Jaswanto J SH)

[RED]

Komentar

News Feed