“Gubernur Sultra Vs Mendagri”, Ridwan Bae: Sangat Disayangkan

Jakarta

“Masa jabatan Bupati definitif hari ini berakhir. Kalau Pj tidak dilantik, pasti akan lahir Plh Bupati. Ini jadi rancu, SK Pj sudah ada, Gubernur malah terbitkan SK Plh,” Ridwan Bae.



Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menunda pelantikan tiga Penjabat (Pj), Bupati Muna Barat Bahri, Buton Selatan La Ode Budiman, dan Buton Tengah Muhamad Yusuf. Hal ini telah terkonfirmasi melalui Kepala Dinas Kominfo Sultra Ridwan Badalah.

Penyebab penundaan, karena SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengangkatan Pj Bupati dimaksud, tidak berdasarkan usulan Gubernur. Yang akan dikonsultasikan Gubernur ke Kemendagri.

Sikap Gubernur direspon Tokoh Masyarakat Sultra Ridwan Bae, yang sangat menyayangkan sikap orang nomor 1 di Sultra tersebut. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur wajib melaksanakan Keputusan Mendagri.

Ridwan Bae juga menyayangkan akan timbulnya kegaduhan, baik di pemerintahan, atau masyarakat, bila pelantikan Pj ditunda.

Menganggap saudara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mengimbau Gubernur agar tepat waktu melantik Pj Bupati, sesuai SK Mendagri.

“Kalau tidak dilakukan, sama saja Ali Mazi sengaja menciptakan kegaduhan,” tegas Ridwan Bae, saat dimintai tanggapan, Minggu (22/5/22) malam.

Menurutnya, benar dalam ketentuan, Kemendagri meminta usulan nama Pj Bupati kepada Gubernur. Terhadap usulan tersebut, Mendagri boleh menerima, akan tetapi boleh pula menunjuk Pj diluar usulan Gubernur, Atas pertimbangan, ada hal lain yang dipandang perlu, terkait berbagai aspek lainnya.

“Sayang kalau terus diributkan, pamor Ali Mazi sebagai Gubernur akan hilang. Pj itu pasti tetap akan dilantik. Sudah banyak buktinya, bila gmGubernur tidak melantik, maka pelantikan dilakukan Mendagri,” bebernya.

Politisi senior Partai Golkar ini kembali mengingatkan Gubernur untuk tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah pemerintahan dan masyarakat, yang justru dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.

“Masa jabatan Bupati definitif hari ini berakhir. Kalau Pj tidak dilantik, pasti akan lahir Plh Bupati. Ini jadi rancu, SK Pj sudah ada, Gubernur malah terbitkan SK Plh,”
pungkas mantan Bupati Muna dua periode ini. [Red]

Baca juga ⬇️


Komentar