oleh

Kabar Gembira ‘GRATIS’ Penerbitan SKCK, Bukan SIM

Kasamea.com

Jakarta – Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Tri Julianto Djatiutomo SIK menjelaskan Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan POLRI. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) GRATIS atau tidak dipungut biaya.

Tri Julianto Djatiutomo sekaligus mengklarifikasi informasi GRATIS penerbitan dan perpanjangan SIM.
“Yang GRATIS bukan penerbitan dan perpanjangan SIM, melainkan penerbitan SKCK”, kata Tri Julianto Djatiutomo memastikan.

Dalam Pasal 7
(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Akan tetapi, ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Kapolri dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (Sumber: DIVISI HUMAS POLRI)

[RED]

Komentar

News Feed