oleh

Kecam Oknum Polisi Diduga Aniaya Jurnalis, JMSI Sultra Desak Kapolda Turun Tangan dan Bertindak Tegas

M Nasir Idris

Kasamea.com Kendari

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam keras dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum Polisi terhadap jurnalis dan massa aksi unjuk rasa di kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (18/3). JMSI Sultra meminta Kapolda Sultra turun tangan mengusut tuntas kasus yang mengundang reaksi keras para Insan Pers ini.

Ditegaskan Ketua JMSI Sultra, M Nasir Idris, Kapolda Sultra harus menindak tegas oknum Polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Jurnalis, agar kasus serupa tidak terulang dikemudian hari.

Berita terkait ⬆

Nasir, yang juga Tim Pakar DPRD Sultra, sangat menyayangkan kejadian ini.

Ia lantas menguraikan, bahwa tindakan kekerasan terhadap Jurnalis saat menjalankan tugas Jurnalistik melanggar Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait tugas Kepolisian.

Diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan tugas dan fungsi Kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum.

Bahkan, kata CEO media Telisik.com ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah jelas, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditambahkan mantan Ketua AJI Kendari ini, tertuang dalam Pasal 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Nasir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

Pasal 1 (ayat 1): Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 4 ayat 3: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Jadi, tindakan kekerasan terhadap Jurnalis jelas melawan hukum, dan dapat dikatakan menghalang-halangi tugas jurnalistik,” pungkas Nasir. 

[Red]

Komentar

News Feed