oleh

Komisioner KPU Buton Tengah Terancam Dipecat

JAKARTA

Lima Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terancam sanksi pemberhentian (dipecat). Ini diyakini La Saha, Calon Legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan III Kecamatan Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah (Buteng). La Saha didampingi kuasa hukumnya, Dian Farizka, S.H., M.H., CPL., COCLE., ACIArb., Managing Partners DF LAW FIRM AND PARTNERS, mengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, atas dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua, dengan Laporan Nomor 01-10/PP.01/V/2019.

Kata Dian Fariska, KPU Buteng diduga melanggar kode etik, karena telah menolak dua rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU). Melanggar Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 8, 11, 15, dan Pasal 19. Menurut Dian Fariska, rekomendasi PSU dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat mengikat , wajib dilaksanakan.

Dian Fariska menegaskan, bila mengacu pada Peraturan DKPP RI, maka lima Komisioner KPU Buteng dapat dikenakan sanksi etik. Bahkan, terjerat Pidana sebagai penyelenggara.

“Kalau kami lihat dari subtansi perkara TPS 01 Kelurahan Lakorua, mestinya KPU Buteng melaksanakan rekomendasi PSU, karena itu sesuai dengan perintah UU nomor 7 tahun 2017 Pasal 372 ayat 2, dan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 per KPU nomor 3 tahun 2019. Sehingga diyakini para komisioner KPUD bisa dipecat, karena telah salah mengambil keputusan menolak rekomendasi Bawaslu”, jelasnya.

Rekomendasi PSU TPS 01 Kelurahan Lakorua, berawal dari laporan yang dilayangkan Caleg DPRD Buteng Dapil III Basyarun (Partai Nasdem), dan warga bernama Armadin, kepada Panwaslu Mawasangka Tengah. KPU Buteng menolak dua rekomendasi PSU tersebut, dengan alasan yang dinilai tidak logis dan mendasar. Padahal, syarat formil dan materil telah memenuhi unsur, apalagi dengan subtansi, jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dian Fariska mendampingi La Saha melapor kepada DKPP RI, Jumat (10/5) siang tadi, disertai bukti-bukti dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Lakorua, terlampir dalam rekomendasi Panwaslu.

Di TPS 1 Kelurahan Lakorua ini ditemukan tujuh pengguna e-KTP luar Sultra, yang tidak terdaftar dalam DPT, maupun DPTb. KPPS memberikan lima jenis surat suara, memberikan hak pilih, dan masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Jadi laporan di DKPP ini juga akan menjadi rujukan untuk mengajukan sengketa proses dan hasil pada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai tanggal 22 Mei nanti,” tegas Dian Fariska yang akrab disapa Dian.

[ VONIZZ report ]

Komentar

News Feed