oleh

KPK Turun Tangan Soal Aset Baubau VS Buton

BAUBAU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun tangan langsung menyelesaikan persoalan aset antara Pemerintah Kota Baubau dan Pemerintah Kabupaten Buton. Melalui Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI, hari ini memanggil Pemerintah Kabupaten Buton, guna penyelesaian persoalan aset bak benang kusut tersebut.

Adlinsyah Nasutian selaku Koordinator Wilayah Tim Korpsupga KPK RI wilayah Sulawesi Tenggara memastikan, telah menjadwalkan pemanggilan pihak Pemerintah Kabupaten Buton Kamis 27/6 2019.

“Saya mendengar ada banyak aset yang bersengketa dengan Pemkab Buton, padahal sengketa itu sudah sejak tahun 2001 dan sampai sekarang belum selesai,” beber Adlinsyah, usai rapat tertutup dengan Pemerintah Kota Baubau, Rabu (26/6).

Ia menjelaskan,kehadiran KPK RI di Kota Baubau, pertama: terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP), berupa fungsi Pencegahan yang harus diselesaikan. Kedua, terkait persoalan aset dan peningkatan hasil Pajak Daerah.

“Tidak hanya aset kaitan dengan Pemkab Buton, melainkan juga aset-aset mantan pejabat Kota Baubau, seperti mobil-mobil yang masih ditangan pejabat itu. Kalau bisa dikembalikan kepada Pemkot,” tambahnya.

Mengenai peningkatan hasil Pajak Daerah, Adlinsyah menuturkan, pihaknya mendorong pemanfaatan alat rekam online, yang akan dipasang di hotel dan restoran-restoran.
“Pajak hotel dan restoran itu 10%, jadi alat yang kami pasang itu bisa langsung mengontrol hasil pajak pengunjung hotel dan restoran dan itu online,” jelasnya. [RIDWAN – editor LAMIM]

Komentar

News Feed