oleh

Mantan Pj Bupati Buteng Tersangka Korupsi, Dugaan Kerugian Negara Nyaris 1Miliar

BUTON TENGAH

Setelah melalui proses panjang tahap pemeriksaan, serta pengumpulan alat bukti, Kepolisian Resort (Polres) Bau-Bau, Rabu (7/8) menetapkan mantan Pj Bupati Buton Tengah (Buteng) MA sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). MA tak sendiri, kasus ini juga menyeret YA.

Kasat Reskrim Polres Bau-Bau AKP Ronald Arron Maramis SIK mengatakan, Polda Sultra melakukan gelar perkara pada 3 Juli 2019, rampung alat bukti juga keterangan para saksi 67 Kepala Desa, 67 Bendahara Desa, pihak swasta, serta Pejabat ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) yang mengetahui peristiwa tersebut. Termasuk saksi ahli dari BPKP.

“Adanya barang bukti yang dikumpulkan penyidik, kita resmi tingkatkan statusnya menjadi tersangka,” tegas Ronald.

Ronald menguraikan kasus tersebut. Pemkab Buteng menganggarkan ADD dari PBD Pemkab Buteng tahun 2015, untuk masing-masing Desa Rp82juta dalam satu tahun. Dicairkan dalam dua tahap, pertama Rp32juta, tahap kedua Rp50juta.

Pencairan tahap pertama, MA mengusulkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), dan pengadaan software. Yang sebelumnya menggelar rapat bersama YA selaku pihak swasta yang memfasilitasi pelaksanaan Bimtek, juga pengadaan software tersebut. Rapat juga menghasilkan keputusan, biaya pelaporan Bimtek, dan pengadaan software Rp16juta per Desa.

“Hal itu tidak sesuai dengan rencana kegiatan Desa dalam Musrenbang. Kegiatan tersebut tidak pernah dibahas, dan diusulkan dalam rapat Desa,” urainya.

Alhasil kegiatan tersebut tak menghasilkan output, manfaat. Pasalnya, sistem pelaporan dengan menggunakan software yang diadakan melalui ADD dimaksud tak dapat difungsikan. Sementara, kegiatan tersebut menelan biaya mencapai Rp1,2miliar. Hasil audit BPKP Sultra negara dirugikan Rp786juta.

MA dan YA disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200juta, maksimal Rp1miliar.

[RED]

Komentar

News Feed