oleh

Babak Baru Dana Pengungsi Ambon

BAU-BAU

Perjuangan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dengan artian segala upaya dan kerja keras dalam meraih hal baik yang tertuju pada nilai kemuliaan. Atas dasar inilah Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH KEPTON) terus berupaya menyelamatkan hak eks warga Maluku korban terdampak peristiwa kerusuhan 1999.

Perjuangan panjang LBH Kepton membuahkan hasil, pada 31 Juli 2019, kabar gembira yang belasan tahun diidamkan telah hadir, proses hukum terkait dana kompensasi eks warga Maluku korban kerusuhan 1999 Inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Perkara dimenangkan LBH Kepton, setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah RI ditolak oleh Mahkmah Agung (MA). Tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No.19.451/451 PK/PDT/2019, Amar putusan: TOLAK, Status perkara: Putus, Tanggal Putus 2019-07-31.

Dana bantuan pengungsi Ambon kini memasuki babak baru, para pemilik hak menanti tahapan pencairan dana, yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka.

Menyambut penuh rasa syukur serta kebahagiaan atas kemenangan ini, serta melakukan langkah antisipatif, Rabu (7/8) LBH Kepton menggelar aksi unjuk rasa, selaku koordinator lapangan Rama Nur Muhammad.

LBH Kepton menyuarakan aspirasi, bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka mengimbau, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya pada Lembaga atau kelompok lainnya yang mengatasnamakan pengungsi, selain YPKKM Sultra dan LBH Kepton.

LBH Kepton meminta kepada Kapolres Bau-Bau untuk mengamankan pihak-pihak yang mencederai keputusan MA, dan menangkap oknum-oknum yang mengatasnamakan pengungsi demi kepentingan person atau kelompoknya, yang dapat mengancam stabilitas sosial.

LBH Kepton juga meminta Dinas Sosial memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya tentang Lembaga yang berwenang penuh atas pengurusan dana kompensasi eks warga Maluku. Mengedukasi masyarakat agar tidak percaya terhadap oknum-oknum diluar YPKKM dan LBH Kepton.

Ribuan jiwa menjadi korban terdampak peristiwa memilukan kerusuhan Ambon 1999 itu, tak kurang dari 213.217 Kepala Keluarga (KK) tersebar ditiga Provinsi, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Untuk diketahui, melalui APBN Tahun Anggaran 2005-2006 Pemerintah RI telah menganggarkan Rp3,1Triliun dana kompensasi eks warga Maluku.

[RED]

Komentar

News Feed