oleh

Pimpinan Baru, DRPD Bau-Bau Terima Aspirasi Lembaga Adat Kesultanan Buton

BAU-BAU

Tak lama setelah pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kota Bau-Bau, Senin (28/10/19), seluruh anggota DPRD Kota Bau-Bau langsung menerima aspirasi dari Lembaga Adat Kesultanan Buton. DPRD Kota Bau-Bau melalui Ketua H Zahari SE, memastikan akan menindak lanjuti aspirasi Lembaga Adat Kesultanan Buton, setelah pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Bau-Bau, yang diagendakan hari ini juga.

Lembaga Adat Kesultanan Buton menyuarakan aspirasi melalui Bidang Advokasinya, meminta DPRD Kota Bau-Bau mempertanyakan atau mendapatkan kepastian hukum dari Kemernterian LHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, tentang SK penetapan kawasan hutan di wilayah Kepulauan Buton, dan status tanah masyarakat hukum adat pada 72 Kadie yang dikuasai oleh kehutanan dan dijadikan tanah kawasan hutan.

Ketua Bidang Adokasi Lembaga Adat Kesultanan Buton Sahirun menguraikan, Kementerian Kehutanan yang bertugas di wilayah Kepulauan Buton banyak memenjarakan masyarakat Buton yang menebang kayu, yang berada diatas tanah kebun mereka sendiri, sejak sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan kata dia, oleh Kementerian Kehutanan maupun penegak hukum yang lain, tidak menunjukkan SK penetapan kawasan hutan.

Selanjutnya kata Sahirun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus bisa menjelaskan aturan yang mendasari status tanah kawasan hutan tersebut.

“Dengan mudahnya tanah masyarakat hukum adat yang tersebar di 72 Kadie ex Kesultanan Buton, ditetapkan sebagai tanah kawasan hutan. Hal ini menunjukkan kesewenang-wenangan dan merampas tanah-tanah tersebut,” tegasnya.

Didasari hal yang diuraikan Sahirun diatas, Lembaga Adat Kesultanan Buton menyatakan sikap, pertama, DPRD Kota Bau-Bau meminta Dinas Kehutanan untuk menunjukkan SK penetapan kawasan hutan di Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Kepulauan Buton. Kedua, DPRD Kota Bau-Bau meminta kepastian status tanah kawasan hutan di Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Kepulauan Buton.

[RED]

Komentar

News Feed