kasamea.com KENDARI
Posisi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra) hingga saat ini masih menuai polemik, diwarnai pro kontra, tentang siapa yang layak, siapa yang pantas. Namun perlu diketahui bersama, bahwa penempatan figur dalam posisi Jenderal Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra ini telah ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur, dan bukan ranah politis.
Demikian ditegaskan Staf Khusus Gubernur Sultra, Tahir Kimi.
Tahir Kimi mengajak semua pihak agar dapat menerima siapapun yang ditetapkan sebagai Sekprov Sultra, tanpa menggiringnya ke ranah politis, sebab Sekprov bukanlah jabatan politis.
“Kita harus dapat menerima, tidak perlu dipolemikan karena posisi Sekprov bukan jabatan politik, bukan ranah politik, dan ada mekanisme tersendiri yang wajib dipatuhi,” jelasnya.
Lebih lanjut Tahir Kimi memaparkan, tugas Sekprov adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, serta mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dilingkup Pemprov, hingga lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk lembaga teknis lainnya. Sekprov, kata Tahir Kimi, bertanggungjawab kepada Gubernur.
Mantan politisi senior Partai Golkar Sultra ini menambahkan, Sekprov merupakan jabatan pimpinan tinggi madya, sesuai Undang-Undang ASN, pasal 19 ayat (1) huruf b.
“Saya saran, agar semua elemen memahami aturan dan regulasi pengangkatan seorang pejabat tinggi madya. Bukan mau diatur-atur secara politik” tandasnya, jelang pelantikan Sekprov Sultra, Senin (3/8/20).
Tahir Kimi lantas mengingatkan, bahwa negara atau suatu Provinsi bakal amburadul bila segala hal menyangkut birokrasi, jabatan strategis birokrat, termasuk jabatan Sekprov, dipolitisir.
Menurutnya, masyarakat tentu menaruh harapan besar kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, agar memimpin, menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berharap, Pemerintahan senantiasa berjalan akuntabel, profesional, berintegritas. Termasuk penempatan secara proporsional, figur terbaik dalam struktur birokrasi, yang merepresentasekan putera-puteri terbaik di wilayah daratan, juga kepulauan.
[RED]
Komentar