Satgas MBG Baubau Perkuat Pengawasan Dapur SPPG, Kejar Pemerataan Penerima Manfaat
Baubau
Pemerintah Kota Baubau memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Baubau (Satgas MBG Baubau), yang bertugas melakukan pemantauan, koordinasi, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Baubau sekaligus Pelaksana Harian Satgas MBG Baubau, La Ode Aswad, mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan.
“Program MBG ini merupakan program strategis nasional dan menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskannya. Walaupun BGN tidak memiliki kantor di kabupaten atau kota, bukan berarti kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program ini menjadi hilang,” kata Aswad.
Satgas MBG Baubau Perkuat Koordinasi
Menurut Aswad, peran pemerintah daerah dalam mendukung program MBG mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola penyelenggaraan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena belum terdapat kantor BGN di tingkat kabupaten/kota, Pemkot Baubau membentuk Satgas MBG untuk membantu memastikan kelancaran pelaksanaan program di daerah.
Satgas tersebut telah melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) yang menangani pelaksanaan MBG di Baubau.
“Satgas tidak masuk pada hal-hal teknis penyelenggaraan dapur. Tugas kami lebih pada dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan, melakukan pemantauan, koordinasi dan mendengarkan kendala yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota,” jelasnya.
Saat ini terdapat 21 dapur SPPG yang terdaftar di Kota Baubau. Namun, beberapa diantaranya sempat berhenti sementara karena penyesuaian lokasi maupun proses perbaikan.
Pemerintah daerah, kata Aswad, tetap berkomitmen menjaga agar pelaksanaan MBG tidak terhenti, dan manfaatnya tetap diterima masyarakat sesuai kuota.
Pasokan Bahan Baku Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Satgas MBG adalah ketersediaan bahan baku makanan. Aswad mengakui, berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi di lapangan, terdapat sejumlah komoditas pangan yang mengalami kelangkaan, terutama sayuran, seiring kondisi musim kemarau.
“Memang memasuki musim kemarau ada kelangkaan beberapa komoditas seperti sayur. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi tersebut sejauh ini disebut belum mengganggu pemenuhan makanan bagi penerima manfaat.
“Kalau kepada penerima manfaat tidak akan terpengaruh. Hanya memang harga naik, tetapi itu teknis. Bagi pemerintah daerah yang penting semua penerima manfaat sesuai kuotanya mendapatkan manfaat,” tegas Aswad.
Pemkot Dorong Petani Penuhi Kebutuhan SPPG
Untuk mengantisipasi persoalan pasokan, Pemkot Baubau juga mendorong pemberdayaan petani lokal agar mampu memproduksi komoditas yang dibutuhkan dapur SPPG.
Menurut Aswad, program MBG seharusnya tidak hanya memberikan manfaat kepada anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani.
“Bukan hanya anak-anak mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi para petani yang menyediakan bahan baku juga harus mendapatkan manfaat. Karena itu perlu ada arahan dan bimbingan dari penyuluh pertanian agar mereka bisa menanam sayur-sayuran yang dibutuhkan semua dapur SPPG,” katanya.
Satgas Siapkan Inspeksi 14 Indikator
Selain persoalan bahan baku, Satgas MBG Baubau juga menyiapkan inspeksi terhadap seluruh dapur SPPG. Aswad mengatakan, inspeksi tersebut akan menggunakan 14 indikator yang disiapkan pemerintah daerah dengan melibatkan tim teknis lintas sektor.
Tim pemeriksa nantinya akan melibatkan unsur kesehatan dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan pelaksanaan program MBG memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kita akan melakukan inspeksi ke semua dapur. Tentu tim teknis akan dilibatkan, termasuk kesehatan dan semua unsur yang diperlukan, untuk membantu pemerintah, agar pelaksanaan program MBG di daerah ini sukses sesuai rencana,” jelasnya.
Sekolah Diminta Siapkan Ruang Transisi
Satgas juga menemukan perlunya pembenahan dalam proses distribusi makanan dari dapur SPPG menuju satuan pendidikan. Hasil pemantauan menunjukkan proses penempatan makanan, sebelum diterima peserta didik, belum sepenuhnya sesuai harapan.
Karena itu, Pemkot Baubau telah mengeluarkan instruksi kepada satuan pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP, untuk menyiapkan ruang transisi sederhana. Ruang tersebut digunakan sebagai tempat sementara untuk menyimpan makanan, sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Aswad menegaskan, sekolah tidak perlu membangun gedung atau ruangan baru. Ruang yang tersedia dapat digunakan, sepanjang memenuhi prinsip kebersihan dan keamanan.
“Tidak harus membangun ruangan baru. Yang penting ditempatkan di tempat yang layak, bersih, jauh dari tempat pembuangan sampah dan toilet, sehingga sebelum diberikan kepada penerima manfaat, makanan berada dalam kondisi aman,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga mutu dan kualitas makanan, sekaligus mencegah munculnya persoalan kesehatan yang tidak diinginkan.
Target Nol Keracunan
Pemkot Baubau juga menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan dalam seluruh rangkaian program MBG. Aswad mengatakan, pemerintah daerah bersama pengelola dapur SPPG memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
“Komitmen kami adalah zero keracunan. Tidak boleh ada toleransi kalau terjadi keracunan. Untuk teknis pelaksanaannya, masing-masing dapur tentu memiliki pedoman dan petunjuk yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota akan terus melakukan pemantauan, dan memberikan dukungan apabila terdapat kendala yang masih berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Satu Wilayah Belum Terjangkau MBG
Di sisi lain, Aswad mengungkapkan bahwa hampir seluruh penerima manfaat di Kota Baubau telah terjangkau program MBG. Namun, masih terdapat satu wilayah yang belum menerima manfaat, yakni Pulau Makassar.
Menurut Aswad, kondisi tersebut berkaitan dengan kewenangan BGN dalam mengaktifkan layanan SPPG di wilayah tersebut.
“Khusus Pulau Makassar, sampai hari ini memang belum menerima manfaat MBG. Kami juga disarankan untuk bersurat kepada BGN pusat agar wilayah tersebut segera diaktifkan,” ungkapnya.
Ia menyebut, sebelumnya layanan di wilayah tersebut terkena moratorium. Sementara itu, opsi penggabungan layanan dengan wilayah lain juga memiliki kendala kapasitas.
“Kalau digabung dengan Kecamatan Lea-Lea, kapasitasnya sudah lebih dari 3000 penerima manfaat. Kalau ditambah dengan Pulau Makassar yang jumlahnya lebih dari 2.000, tentu bisa menjadi over capacity dan dikhawatirkan pelayanan justru tersendat,” jelas Aswad.
Karena itu, Pemkot Baubau akan berkoordinasi dan menyampaikan surat kepada BGN pusat, agar layanan MBG di Pulau Makassar dapat segera diaktifkan.
Pemkot Jamin Keamanan Pelaksanaan MBG
Selain persoalan pasokan dan distribusi, Pemkot Baubau juga memastikan aspek keamanan di sekitar dapur SPPG menjadi perhatian. Aswad meminta satuan pendidikan maupun pengelola SPPG segera melaporkan apabila terdapat gangguan keamanan, termasuk dugaan pemalakan di sekitar lokasi dapur.
“Kalau ada gangguan atau pemalakan di sekitar dapur, sampaikan kepada kami. Itu juga menjadi tugas pemerintah untuk menjamin ketertiban,” katanya.
Namun, hingga saat ini, Satgas MBG Baubau belum menerima laporan mengenai gangguan keamanan di sekitar dapur SPPG. Aswad menegaskan, meskipun BGN belum memiliki kantor khusus di Kota Baubau, pemerintah daerah tetap mengambil peran aktif melalui Satgas MBG.
“Bapak Wali Kota memerintahkan Satgas untuk memonitor dan memantau pelaksanaan program MBG agar betul-betul berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” pungkasnya.
Komentar