Sawah Bungi Mulai Kekeringan, Pemkot Baubau Ambil Langkah Darurat
Baubau
Sejumlah areal persawahan di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, mulai terdampak kekeringan akibat penurunan debit air irigasi pada puncak musim kemarau. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau bergerak cepat dengan menerjunkan tim gabungan lintas sektor yang dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, Mohamad Tasdik dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ibnu Wahid, untuk memverifikasi langsung kondisi lahan dan menyerap aspirasi petani, Sabtu (5/9/2026).
Kondisi Riil Lahan Pertanian di Kecamatan Bungi
Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa dampak kekeringan belum merata di seluruh hamparan persawahan Bungi. Beberapa petak sawah di bagian hulu masih mendapatkan aliran air yang cukup, sehingga tanaman padi dapat tumbuh normal.
Sebaliknya, petak-petak sawah yang berada di ujung layanan saluran atau area hilir mulai memperlihatkan kondisi tanah yang merekah, akibat kritisnya pasokan air dari jaringan irigasi sekunder dan tersier.
Merespons kondisi tersebut, para petani setempat mengusulkan solusi jangka panjang berupa pengadaan sistem pipanisasi dari sumber air langsung ke hamparan sawah. Sistem pipa tertutup ini dinilai efektif mencegah hilangnya volume air akibat penguapan dan rembesan di sepanjang saluran terbuka, sehingga distribusi air dapat menyentuh area sawah terjauh di bagian hilir secara optimal.
Kaji Cepat BPBD dan Komitmen Validasi Data
Plt Kalaks BPBD Kota Baubau, Mohamad Tasdik, mengungkapkan, kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari kaji cepat (assessment) bencana kekeringan yang sedang berjalan. Pihaknya berkomitmen untuk mengumpulkan data riil mengenai sebaran titik dan luas lahan terdampak langsung, dari petani, guna menghasilkan akurasi kebijakan, yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian sebagai bahan laporan kepada Walikota Baubau.
Dalam konteks penanganan, BPBD memposisikan diri sebagai koordinator penanggulangan bencana dan bukan pengambil alih fungsi teknis instansi lain. Tasdik memastikan seluruh perangkat daerah, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, bergerak menggunakan satu peta masalah yang sama demi melahirkan rekomendasi penanganan yang komprehensif.
Strategi Jangka Pendek dan Subsidi BBM Pompanisasi
Menjawab tuntutan pipanisasi, Tasdik menyatakan, aspirasi tersebut telah dicatat sebagai prioritas dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang akan dieksekusi secara teknis oleh Dinas Pertanian. Untuk langkah darurat saat ini, pemerintah mendorong penerapan sistem gilir dan giring air yang adil, optimalisasi pompa air pada titik-titik krusial, serta peningkatan intensitas pendampingan oleh penyuluh pertanian di lapangan.
Sementara itu, Ibnu Wahid, mengungkapkan, dampak kekeringan di Kecamatan Bungi saat ini masih berada pada kategori ringan hingga sedang. Guna mempercepat penanganan jangka pendek, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan subsidi BBM solar untuk mengoperasikan mesin pompa air (alkon) milik kelompok tani.
Mitigasi Risiko Gagal Panen di Puncak El Nino
Sebagai langkah jangka menengah, Dinas Pertanian mengagendakan perbaikan infrastruktur jaringan irigasi tersier bersama dinas terkait, serta penyesuaian jadwal tanam menggunakan varietas padi berumur genjah yang lebih toleran terhadap kelangkaan air. Di sisi lain, para petani juga diimbau secara masif untuk memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna mengalihkan risiko kerugian finansial akibat potensi gagal panen (puso).
Berdasarkan rilis prakiraan cuaca dari BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2026 dengan intensitas yang lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. Selain mengantisipasi kekeringan lahan, BPBD mengimbau masyarakat Bungi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih dengan segera melapor ke aparat setempat jika kondisi memburuk.
Komentar