oleh

“SIAPAPUN PRESIDENNYA, KEPTON HARUS MEKAR”

Sebelumnya, dengan penuh rasa hormat, rendah hati, rasa silaturahim yang dalam, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa teringat lima kata #SIAPAPUN PRESIDENNYA, KEPTON HARUS MEKAR.

Uraian singkat dalam tulisan ini hanya sekedar membongkar kembali memory benak kita sesama masyarakat Kepulauan Buton (Kepton), yang semakin tertumpuk fakta serta data propaganda pencitraan dalam momentum Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Mengobarkan kembali antusiasme yang kian padam karena fakta dan data propaganda pencitraan dalam momentum Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Jangan terlupa bahwa dibalik euforia, hegemoni, kegembiraan, ketegangan, provokasi, ambisi serta emosi yang terkonsentrasi pada Pemilu 2019 ini, kita semua berkehendak Kepton segera “mekar”, Kepton segera “lahir”, Kepton secara legal segera berwujud Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kubu Tim Pemenangan, pendukung, simpatisan, loyalis, tanpa terkecuali para yang menamakan dirinya dengan Golongan Putih (Golput) baiknya segera tersadar, atau menghentikan lengah, kepura-puraan tidak tau, lengah, kepura-puraan tidak ingat, lengah, kepura-puraan menutupi bahwa siapapun yang nantinya terpilih memimpin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Buton harus “mekar”, wajib “lahir”.

Wahai para tim pemenangan, pendukung, simpatisan, loyalis, juga para Golput, pemekaran Kepton dilandasi kehendak bersama, jadi hajatan besar ini harus disuarakan bersama, baik dikubu Capres Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Merealisasikan pemekaran Kepton harus menjadi komitmen dua Pasangan Capres-Cawapres, yang eloknya disuarakan dari kedua kubu tim pemenangan, pendukung, simpatisan, loyalis, termasuk juga para Golput.

Apakah kedua pasangan Capres-Cawapres mau?, mampu?, bisa? memberikan kepastian akan mekarnya Kepton?. Bila tidak, maka akan semakin jauh harapan kita, semakin lama waktu kita, untuk mencapai titik asa Provinsi Kepulauan Buton. Sementara, sudah sekian tahun pengurusan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton ini berjalan, menyita energi, materi, bahkan tak sedikit anggaran daerah yang terserap disana (untuk pengurusan pemekaran Kepton).

Lalu bila mekarnya Kepton tak kunjung ada kepastian, bagaimana energi, materi, anggaran daerah yang sudah terserap?, akankah tersia-siakan!.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah menyatakan, pemekaran Kepton masih dalam proses moratorium. Diketahui, terdapat 314 Daerah yang mengajukan untuk mekar menjadi DOB, meliputi pemekaran provinsi, juga kabupaten/kota. Lantas bagaimana Pemerintah Pusat menyikapi kenyataan ini?. Bagaimana dengan daerah lain bila Kepton dimekarkan?, begitu pula sebaliknya?.

Bagaimana Negara mengakomodir, merealisasikan pemekaran Kepton, juga ratusan daerah yang mengajukan hal yang sama, sebagai hak konstitusional masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, akselarasi pembangunan adil merata, serta mendekatkan pelayanan pemerintahan.

Dian Ratna Sari dalam LIPI Pusat Penelitian Politik (www.politik.lipi.go.id) mengurai, kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi diera reformasi, sejak diberkakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jika ditahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi, dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun, jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Banyaknya DOB yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi Daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran.
Kebijakan moratorium dimulai diera pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengancam integrasi NKRI. Kedua, tuntutan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan Daerah Persiapan sebelum diluluskan. Ketiga, kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) da Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, DOB belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Kelima, adanya alternatif peningkatan jangkauan program pemerintahan dan pembangunan dari kabupaten yang sudah ada, melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan ke daerah-daerah tertinggal.

Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi pemerintah pusat, yaitu terkait DAU dan DAK. Namun demikian, bijakan ini dipandang berlawanan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengizinkan adanya pemekaran daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik-LIPI, penundaan pemekaran hanya bisa dilakukan dengan mencabut atau memperbaiki peraturan pemerintah terkait, karena moratorium tidak ada dalam perundangan. Pembuatan grand design pemekaran misalnya, dapat mencegah pemaksaan pemekaran melalui lobi, demonstrasi, dan makelar.

Kebijakan moratorium ditentang oleh sebagian politisi di DPR RI yang menjadi pintu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terkait usulan daerah yang menuntut pemekaran. Terbukti, pada 22 Januari 2008, pasca kebijakan moratorium dikeluarkan, DPR mengajukan 21 RUU tentang pembentukan Provinsi dan Kabupaten. Namun, didalam tubuh DPR RI sendiri juga mengalami pro kontra masalah pemekaran daerah ini.

Komisi II DPR Bidang Pemerintahan, yang seyogyanya mendukung pemekaran daerah, sebagian besar anggotanya cenderung kontra terhadap pemekaran. Dalam kasus tertentu, dukungan justru berasal dari anggota DPR diluar komisi II yang merasa berkepentingan karena berasal dari daerah yang akan dimekarkan.

~catatan vonizz~

Komentar

News Feed