oleh

Sidang Korupsi TPI Wameo: Saksi Mengaku Sudah Melunasi Retribusi. Aliran Dana Belum Ditemukan

kasamea.com KENDARI

Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) hasil pungutan retribusi cold storage Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo kembali digelar, Selasa (20/10/20) di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari Kelas 1 A. Kali ini tiga penyewa (pengguna jasa) cold storage diperiksa sebagai Saksi, yakni Misba alias bapak Adi, RD Abidin alias Ken Abidin Abdilah, dan Agus Nunu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau, Muhamad Heriady, didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Baubau, Buyung AP, mengungkapkan, pada tahun 2017 ketiga saksi adalah pengguna jasa cold storage. Pada 2017 ketiganya telah melunasi tagihan biaya sewa (retribusi) penggunaan cold storage TPI Wameo.

Baca juga⬆

Heriady mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Wameo, Pasal 14 Tata Cara Penagihan, ayat (2) “Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau surat lain yang sejenisnya wajib melunasi retribusi yang terutang”.

Baca juga⬆

Terkait surat teguran peringatan wajib melunasi retribusi, Saksi mengaku pernah menerima surat tersebut, akan tetapi surat dimaksud diterbitkan pada tahun 2018. Sehingga tidak relevan, sebab dugaan kerugian negara dalam perkara ini menyangkut hasil penagihan retribusi TPI Wameo tahun 2017.

Kata Heriady, uang hasil pungutan retribusi seharusnya disetorkan atau dimasukkan terlebih dahulu di kas daerah, dan bila hendak digunakan, maka uang dikeluarkan dari kas, sesuai mekanisme, aturan yang berlaku. Namun, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Uang yang ditagih dari para pengguna jasa cold storage TPI Wameo langsung dipergunakan.

“Uang yang digunakan tanpa izin dari yang seharusnya memiliki kebijakan. Kan uang masuk dulu ke kas daerah, dan kalau mau digunakan, diproses sesuai mekanisme,” kata Heriady.

Lebih lanjut Heriady menguraikan, keterangan Saksi, dalam proses penagihan, tidak mengarah pada adanya peran orang lain, selain Terdakwa.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Baubau sendiri, menurut Saksi, tidak pernah mengintervensi, atau turun langsung dalam proses penagihan.
“Sepengetahuan Saksi hanya MB yang melakukan penagihan,” kata Heriady.

JPU juga menghadirkan Ahli seorang Auditor BPKP.

Keterangan Ahli, kata Heriady, pihaknya menanyakan kepada Ahli, pada saat Ahli melakukan klarifikasi kepada MB, apakah Ahli pernah menanyakan kepada MB kemana saja aliran dana (terkait dugaan kerugian negara) tersebut. Ahli menjawab, bahwa MB tidak pernah menyebutkan dana tersebut mengalir kemana, atau diserahkan kepada siapa.

“Dananya kemana dan siapa yang menikmati semua, belum ditemukan. Itu keterangan Ahli,” tambah Heriady, ditemui usai sidang.

Dalam sidang ini, Saksi lainnya Wa Ode Rara Miyati tidak hadir karena berhalangan, sehingga keterangannya dibacakan oleh JPU, atas persetujuan Majelis Hakim, Penasehat Hukum, dan Terdakwa.

Sidang selanjutnya akan digelar Selasa 3 November 2020, dengan agenda pemeriksaan Saksi a de charge (meringankan) Terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa akan menghadirkan tiga Saksi meringankan, yakni seorang Ahli, dan dua orang Saksi.

[RED]

Komentar

News Feed