“Sinergi Melawan Korupsi” Kajari Buton Apresiasi Audiensi LAKI Busel

Buton

Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Buton Selatan (DPC LAKI Busel) melakukan audiensi (kunjungan kehormatan) ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Senin (23/1/22). Diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan SH MH, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Siti Darniati SH, DPC Busel diwakili pegiat anti korupsi LAKI, LM Irfan Mihzan, Muhammad Kemal Hamzah, dan LM Fakhri MR.

Audiensi ini merupakan agenda awal, koordinasi terkait pembentukan DPC LAKI Busel, yang masuk dalam wilayah hukum Kejari Buton.

DPC LAKI saat ini tengah diusulkan untuk dibentuk di Busel, untuk lebih memperluas kerja-kerja LAKI dibidang hukum, mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pencegahan, penindakan, pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Ledrik Victor Mesak Takaendengan SH MH

Ledrik menyambut hangat kehadiran aktivis LAKI. Mengapresiasi pembentukan DPC LAKI Busel, Ledrik kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan Tipikor. Menggarisbawahi penyelamatan keuangan negara.

Ledrik juga membeberkan beberapa kasus yang sudah dikebut Kejari Buton diawal tahun 2022. Pihaknya melalui Seksi Pidsus dan Seksi Intelijen telah meminta keterangan pihak terkait, dan juga tengah melakukan penyelidikan rasuah.

Diketahui, LAKI akan melengkapi struktur kepengurusan di Busel, mulai tingkat DPC, Kecamatan, sampai ke tingkat Kelurahan/Desa. Akan bersama-sama ikut berpartisipasi mengawal pembangunan negeri “Bermartabat” tersebut, tanpa Korupsi Kolusi dan Nepotismse (KKN).

Ledrik pun merespon positif kiat LAKI membentuk kepengurusan hingga ke pelosok Pedesaan. Ini sejalan dengan program Kejari Buton, Layanan Adhyaksa Jaga Desa (Lajada).

Selain program Kejari Buton lainnya, seperti Layanan Hukum Gratis (Lahuga), Nelayan Sahabat Jaksa (Lahaja), Wasa’Adhy (Mahasiswa Sahabat Adhyaksa), Wartawan Sahabat Jaksa (Wasahaja), Wajada, Wasaru, Ngopi Wajaba, Latingling, dan Siabu.
Program-program ini, sudah tersosialisasi dalam rangkaian penyuluhan/penerangan hukum, yang digelar Kejari Buton sepanjang tahun 2021, di negeri penghasil aspal terbaik dan terbesar di dunia tersebut. Terangkum dalam PAKEM (Profesional, Akuntabel, Komitmen, Edukatif, Melayani), melalui tujuan KOP (Konsolidasi, Optimalisasi, Publik trust).

Ledrik menegaskan kembali komitmennya dalam pemberantasan Tipikor. Bahwa dieranya memimpin Lembaga Adhyaksa Buton, Ia tak akan membiarkan koruptor bebas, nyaman.

“Itu komitmen saya, perbuatan koruptif yang dengan sengaja, saya temukan, tetap saya proses. Dengan mengedepankan penyelamatan keuangan negara. Untuk itu saya butuh dukungan dari teman-teman, agar niat baik ini bisa sama-sama kita wujudkan, dan pembangunan bisa berjalan baik, terjadi pemulihan ekonomi, percepatan pembangunan di Buton, Busel, dan Buteng,” tegas Ledrik.

Pegiat anti korupsi LAKI, LM Irfan Mihzan, mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum LAKI, DPC LAKI Busel hadir sebagai mitra pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pencegahan, serta penindakan KKN. Termasuk kerja-kerja advokasi hukum ditengah masyarakat, dengan mengedepankan sinergitas bersama penegak hukum, dan pemerintah daerah.

Akrab disapa Ifan, Pendiri/Direktur media Kasamea.com ini memastikan, DPC LAKI Busel dalam menjalankan roda organisasi, akan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, penegakkan supremasi hukum. Tanpa mengesampingkan koordinasi, konsultasi, kerja sama yang baik dengan mitra strategis.

Alumni peserta Diskusi Nasional “Hukuman Mati Koruptor” dan Pendidikan Investigasi Nasional (digelar DPP LAKI 24-26 November 2021) ini menambahkan, yang terpenting dalam pemberantasan KKN adalah membangun kesadaran bersama. Membangkitkan optimisme masyarakat dalam mengawal pembangunan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, yang bersih dan bebas KKN.

“Sebab ada uang rakyat yang digunakan dalam pembangunan (keuangan daerah, keuangan negara). Kita akan mengawal itu sama-sama, mulai dari pelosok desa sampai ibu kota sebagai pusat pemerintahan Busel,” demikian komitmen pemilik sertifikat bekal penting menghadapi pemeriksaan dan audit pengadaan (diselenggarakan LPKN 14-21 Desember 2021) ini.

LAKI terus bergerak, menjalankan agenda-agenda organisasi, sekaligus melebarkan sayap Kepengurusan di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Busel, bakal terbentuk DPC LAKI.

Ketua Umum LAKI, Burhanudin Abdullah SH sebelumnya telah menegaskan, bahwa LAKI lahir, merupakan dambaan dan keinginan luhur segenap masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sama memiliki harapan dan cita-cita luhur, menginginkan pemerintahan, atau penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.

“15 tahun bediri, LAKI telah bediri di 34 Provinsi, kepengurusan terbentuk hampir diseluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Kehadiran DPC LAKI Busel nantinya diharapkan dapat menambah energi baru dalam sinergitas membangun negeri. Tentunya, pemerintahan tanpa korupsi kolusi dan nepotisme/KKN,” tegas Burhanudin Abdullah.

Selain pengurus DPD, DPC, Relawan LAKI juga mulai terbentuk dan terus menggaung di bumi Nusantara. Menandai peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama “Melawan Korupsi”.

[Red]

Komentar