oleh

Tindak Lanjuti “Dana Pengungsi” Maluku-Maluku Utara, Pemerintah Diapresiasi

Kasamea.com BAUBAU

Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara mengapresiasi langkah Pemerintah yang dengan segera menindaklanjuti pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 451 PK/PDT/2019 tanggal 31 Juli 2019, perihal Gugatan Class Action Pengungsi Maluku dan Maluku Utara. Melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Ditjen Linjamsos, menginisiasi pertemuan internal untuk Tindak Lanjut Pelaksanaan Eksekusi Gugatan tersebut.

Rapat internal yang diinisiasi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Ditjen Linjamsos, menindaklanjuti Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Peninjauan Kembali No. 451 PK/PDT/2019 tanggal 31 Juli 2019, perihal Gugatan Class Action Pengungsi Maluku dan Maluku Utara

Tokoh Pemuda Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara di Sultra, Darwin SPi mengungkapkan, keseriusan Pemerintah dalam menindaklanjuti pelaksanaan Putusan PK patut diapresiasi. Dengan dilakukannya langkah-langkah tindak lanjut oleh Pemerintah, tentu semakin terbesit harapan, kiranya hak Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara (sebanyak 213.217 KK) yang tersebar di 3 Provinsi, dapat segera terealisasi.

Berita terkait⬆

Dana tersebut, masing-masing KK akan mendapatkan Rp 18,5Juta, dikurangi terminasi yang pernah diterima di Sultra, dan BBR yang pernah diterima di Maluku dan Maluku Utara

“Alhamdulillah hi rabil alamin.Setelah putusan eksekusi tanggal 22 September 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya Pemerintah siap membayar, dan menindaklanjutinya,” ucap Darwin bersyukur.

Lebih lanjut Darwin membeberkan, dalam Putusan eksekusi tersebut, telah disepakati untuk membentuk Tim Panel, dengan Kementerian Sosial selaku Koordinator mewakili Pemerintah. Dan anggotanya terdiri dari Kementerian PMK, Kemenkeu, KPDT, Bappenas, Menko Perekonomian, Menko Polhukam. Pemerintah RI diwakili Presiden, ditambah tiga Gubernur, yakni Gubernur Maluku, Maluku Utara dan Sultra.

Koordinator Tim Panel Perwakilan Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara adalah LBH Kepton, Kuasa Hukum La Ode Zulfikar Nur, SH., MH.

Darwin mencermati, sebelum digelarnya Rapat Panel, Pemerintah dalam hal ini Kemensos serta PMK, telah mengambil langkah yang tepat, membahas hal strategis, membahas Juklak, Juknis. Dan yang terpenting adalah kesiapan anggaran dan pembayaran.

“LBH Kepton bersama perwakilan masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan data, by name by adress,” katanya.

Darwin berulang mengucap syukur, tak lupa berterima kasih kepada Tim LBH Kepton, dan Kuasa Hukum La Ode Zulfikar Nur, SH., MH. Yang tetap konsisten berjuang, meskipun banyak orang mencibir, banyak orang mencemooh, bahkan tidak percaya tentang bagaimana mungkin Masyarakat eks Pengungsi mampu menggugat Pemerintah.

“Dengan kerja keras, doa, dan ridho Allah SWT, perjuangan kalian (Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara didampingi LBH Kepton, red), akhirnya berhasil,” ungkapnya.

Darwin pun berharap, seluruh Masyarakat eks Pengungsi Maluku-Maluku Utara, khususnya yang berada di Sultra, agar tidak mudah percaya dengan klaim oknum / pihak pihak tertentu, yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan pribadi / kelompok tertentu, dengan modus “menjual” Putusan PK. Atau ada Lembaga lain bermodus menawarkan bantuan apapun bentuknya.

“Selain LBH Kepton, sesuai dengan salinan Putusan MA No.451 PK/Pdt/2019, jangan direspon. Stop pembohongan dan tipu-tipu,” tegas Darwin, mantan Aktivis Mahasiswa salah satu Universitas di Negeri Khalifatul Khamis.

[RED]

Komentar

News Feed