992 Pekerja Rentan Baubau Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Baubau
Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 992 pekerja rentan sepanjang 2026. Program yang dibiayai melalui APBD Kota Baubau itu menyasar pekerja mandiri yang memiliki risiko kecelakaan kerja, tetapi tidak bekerja pada perusahaan.
Penyerahan kartu kepesertaan sekaligus sosialisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kepada para penerima manfaat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Baubau. Program tersebut memberikan perlindungan terhadap dua risiko utama, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Account Representative BPJS Ketenagakerjaan, Reza, mengatakan, 992 pekerja rentan yang terdaftar pada 2026 masih menggunakan jumlah kepesertaan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bekerja secara mandiri dan menghadapi risiko kerja, namun belum memiliki perlindungan seperti pekerja formal di perusahaan.
“Pembiayaan kepesertaan tersebut sepenuhnya ditanggung melalui APBD Kota Baubau,” jelasnya.
Petani hingga Sopir Masuk Sasaran
Pekerja yang mendapat perlindungan tidak terbatas pada satu sektor pekerjaan. Mereka berasal dari berbagai jenis pekerjaan mandiri yang memiliki risiko dalam aktivitas sehari-hari.
“Pekerja rentan ini beragam. Ada petani, nelayan, sopir, pedagang, sampai pekerja di bengkel dan yang bekerja dari rumah,” ujar Reza.
Karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting dari program tersebut. Para peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat yang dapat diperoleh, ketika mengalami kecelakaan kerja maupun ketika menghadapi risiko kematian.
Untuk kecelakaan kerja, peserta dapat memperoleh manfaat sesuai ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pelayanan pengobatan akibat kecelakaan kerja. Sementara dalam hal kematian, peserta juga mendapatkan perlindungan berupa manfaat jaminan kematian sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Reza menyebut perlindungan bagi 992 pekerja rentan tersebut berlaku hingga Juli 2027, mengikuti periode penganggaran yang ditetapkan pemerintah daerah.
Sosialisasi program dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kota Baubau. Kegiatan tersebut sekaligus memastikan para penerima manfaat memahami fungsi kartu kepesertaan dan manfaat perlindungan yang mereka peroleh.
“Selama empat hari kami keliling kecamatan untuk menyosialisasikan program ini, terutama kepada para penerima manfaat,” katanya.
Kartu BPJS Bukan Jaminan Penerima BSU
Di tengah penyerahan kartu kepesertaan, muncul informasi yang mengaitkan kepemilikan kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan penerimaan Bantuan Subsdi Upah.
Reza menegaskan, kedua hal tersebut tidak dapat disamakan. Menurutnya, penetapan penerima BSU merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah bukan pihak yang menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan tersebut.
“Untuk BSU, itu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami hanya sebagai perantara. Verifikasi dan validasi datanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan pekerja rentan tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima BSU.
Dengan demikian, masyarakat penerima kartu tetap perlu memahami bahwa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan program BSU merupakan dua program yang berbeda, dengan mekanisme penetapan penerima yang berbeda pula.
Reza mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, proses penentuan penerima BSU menggunakan mekanisme verifikasi dan validasi data yang ditetapkan kementerian.
Perlindungan bagi Pekerja Mandiri
Program perlindungan pekerja rentan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok pekerja mandiri seperti petani, nelayan, pedagang, sopir dan pekerja sektor informal sering kali tidak memiliki perlindungan ketenagakerjaan, sebagaimana pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan.
Melalui pembiayaan APBD, pemerintah Kota Baubau memberikan akses perlindungan kepada kelompok tersebut, sehingga risiko sosial dan ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian dapat ditekan.
Program ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan, termasuk melalui penambahan jumlah pekerja rentan yang memperoleh perlindungan pada tahun-tahun berikutnya.










Komentar