oleh

Temuan BPK RI, Pencapaian dan Prioritas Dinkes Bau-Bau


BAU-BAU

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Nomor 19.C/LHP/XIX.KDR/05/2019 tanggal 15 Mei 2019, salah satu item termuat didalamnya, tentang 17 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melaporkan sisa kas pada BKU dan SPJ fungsional per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Hasil pemeriksaan rekening Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang dikuasai bendahara BOK pada 17 Puskesmas sebesar Rp673.189.100,00.

Saldo kas BOK per 31 Desember 2018 sebesar Rp673.189.100,00 tersebut merupakan pencairan dari RKUD kepada bendahara BOK melalui bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan atas permintaan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja LS Desember 2018 atas belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah yang telah diverifikasi bukti-bukti pendukungnya oleh Tim Verifikasi Dana BOK di Dinas Kesehatan.

Rekening BOK pada 17 Puskesmas tersebut diketahui belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Baubau.

Hasil pemeriksaan rekening koran BOK 17 Puskesmas, rekapitulasi pengeluaran kas dan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja Desember 2018 menunjukkan bendahara BOK pada 17 Puskesmas baru membayarkan belanja tersebut pada bulan Januari 2019 kepada para petugas kesehatan di 17 Puskesmas. Belanja tersebut telah disahkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Desember 2018.

Atas permasalahan tersebut diatas, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr Wahyu SKM MSc PH memastikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI, dan mengingatkan secara tegas kepada jajarannya, agar permasalahan serupa tidak terulang dikemudian hari. Kata wahyu, temuan dalam LHP BPK RI sifatnya terkait indikasi penyimpangan penggunaan dana, dan kekeliruan administrasi.

Kaitan dengan temuan pada BOK 17 Puskesmas tersebut, menurutnya terjadi keterlambatan penyaluran, dimana pada realisasinya, seluruh dana BOK 17 Puskesmas telah tersalur, dan dipergunakan sesuai program.

Wahyu menjelaskan, penyaluran dana BOK tidak boleh melewati 31 Desember. Kala itu, bendahara Dinas Kesehatan melakukan penyaluran pada 30 Desember 2018 malam, tetapi karena keterlambatan SPJ yang disetorkan pihak Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, dan selanjutnya perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu, maka kemudian terbit SP2D tanggal 30 Desember 2018.

“Jadi 30 desember malam ditransfer bendahara pengeluaran dinkes kepada bendahara pengeluaran pembantu di 17 Puskesmas. Karena malam, besoknya baru mereka mau mencairkan di BPD. Ada 2 jenis, ada yang harus ditransfer karena pembayaran non tunai dari bendahara pengeluaran pembantu di puskesmas itu, kepada para pengelola program di puskesmas. Ada yang harus ditarik tunai, pas 31 desember mau tarik tunai di BPD, BPD tidak bisa melayani karena BPD sibuk tutup buku. Itu masalahnya,” jelasnya.

“Pada tanggal 1 Januari 2019 libur (tanggal merah cuti bersama, red), sehingga tanggal 2 Januari 2019 lah baru ditarik oleh bendahara pembantu di 17 Puskesmas. Jadi dibayarkan kepada pengelola program sudah 2 Januari 2019. Jadi hanya itu problemnya, tetapi seluruhnya tetap tersalur, tidak ada yang dipotong, dan tidak ada konspirasi apapun yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu,” urai Wahyu.

Menurutnya, bila dalam penyaluran dana BOK terjadi pemotongan, maka tentu pihak Puskesmas akan komplain. Begitu juga, akan ketahuan oleh pemeriksa, sebab transfer tunai, akan terlihat seluruh transaksi.

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, penyaluran / pembayaran dana BOK selama ini dilakukan secara tunai. Baru kemudian belakangan diinstruksikan, paling lambat pada 2018 penyaluran / pembayaran dana BOK harus dilakukan non tunai (transfer, red).

Wahyu memprediksi, instruksi yang menurutnya tiba-tiba saja langsung diberlakukan, adalah sesuatu yang baru, sehingga pihak Dinas Kesehatan kala itu, langsung meminta Puskesmas membuka rekening Bank untuk menampung dana BOK. Dan pembukaan rekening tersebut tanpa didasari SK Wali Kota Bau-Bau.

“Kemungkinan begitu. Waktu itu belum tau bahwa harus didasari dengan SK Wali Kota. Dan pada 2019 ada SK Wali Kota yang menunjuk Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pembukaan rekening. Kemudian SK Kepala Dinas untuk besaran alokasi BOK setiap Puskesmas,” ungkapnya.

Wahyu mengaku, BPK RI telah mengkonfirmasi dokumen beberapa Puskesmas, juga kesaksian Kepala Puskesmas, yang memastikan dana BOK telah ditransfer pada 30 Desember 2019. Dinas Kesehatan sendiri kata dia, memiliki bukti transfer dana tersebut.

“Kemudian, karena sudah menyeberang 2 Januari 2019, BPK RI mengambil sampel juga beberapa bendahara di Puskesmas, dan memastikan kalau memang dana sudah disalurkan kepada pengelola program, maka harus nol didalam rekeningnya. Maka dilihat pada januari sampai Maret, itu sudah nol. Jadi tanggal 30 Januari 2019 di bendahara dinas sudah nol, tapi di bendahara pengeluaran pembantu di 17 Puskesmas belum nol. Itu saja sebenarnya, masalah administrasi, tapi tetap tersalur dananya,” jelasnya lagi.

Ia lantas menjelaskan tentang dua mekanisme pencairan dana dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan program, diantaranya, pencairan dana sebelum pelaksanaan program, seperti metode Tambah Uang (TU), ada pula yang baru belakangan dananya dicairkan, setelah pelaksanaan program. Untuk mekanisme kedua ini kata dia, biasanya dilaksanakan dulu dengan dana swadaya, dengan dana yang ada. Setelah selesai pelaksanaan program, baru kemudian dimintakan pencairan dananya.

Wahyu menambahkan, dari 2018 telah diterapkan penyaluran / pembayaran dana BOK melalui rekening. Wahyu pun sedikit mengulas, tentang dirinya yang baru memimpin Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau pada Maret 2019. Sejak itu Ia menegaskan kepada seluruh yang bertugas untuk tidak mengulang terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOK. Kemudian pihaknya sudah memastikan adanya SK tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pembukaan rekening, dan SK jumlah alokasi anggaran BOK untuk setiap Puskesmas.

Penentuan jumlah dana BOK sendiri kata Wahyu, ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, intensitas pelayanan atau jumlah perawatan/pengobatan masyarakat disatu Puskesmas. Yang padat penduduk seperti Puskesmas Wajo, yang melayani tiga kelurahan, mendapatkan porsi dana BOK lebih tinggi, dibandingkan dengan Puskesmas Lowu-lowu, melayani 5 Kelurahan, urutan kedua dibawah Puskesmas Wajo. Seperti Puskesmas Sulaa yang penduduknya tidak terlalu banyak, dan pelayanan kesehatan tidak terlalu banyak, maka jumlah dana BOKnya juga disesuaikan.

Indikator Pencapaian

Dari tahun 2018 terdapat indikator-indikator penilaian para surveyor akreditasi dari Kementerian Kesehatan atas 17 Puskesmas yang ada, dari 4 tingkatan akreditasi, hanya tingkat dasar dan madya. Berlanjut tahun 2019, ada 4 Puskesmas yang naik ke tingkat utama (bintang tiga), dari 4 tingkatan akreditasi yang ada, dasar, madya, utama, dan paripurna.

Saat ini di Kota Bau-Bau, 2 Puskesmas masih tingkat dasar, dan selebihnya tingkat madya.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan, bahwa kwalitas pelayanan semakin baik, dari segi ketersediaan sarana ruangan gedung yang lebih memadai, kebersihan, peralatan, tenaga medis, kemudian pelayanan berdasarkan standar tertentu, sudah menunjukkan peningkatan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat.

Tahun 2020 juga ada beberapa Puskesmas yang akan menjalani re akreditasi. Re akreditasi ini ditujukan pada Puskesmas yang sudah terakreditasi berjalan selama tiga tahun. Jadi setiap tiga tahun tim pemeriksa akan turun kembali melakukan pengecekan, apakah ada peningkatan, stagnan, atau malah terjadi penurunan atas hasil akreditasi.

Prioritas 2020

Pada tahun 2020 ini, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menargetkan beberapa prioritas berdasarkan konsep Kementerian Kesehatan RI, maupun atas konsep Daerah berkaitan dengan visi misi Wali Kota – Wakil Wali Kota Bau-Bau, diantaranya:

Peningkatan kwalitas pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terus menekankan pada pentingnya kwalitas pelayanan, pembangunan gedung Puskesmas, dimana pada tahun 2018 dibangun 2 gedung Puskesmas. Tahun 2019 dibangun 2 gedung Puskesmas, pada Tahun 2020 juga akan dibangun 2 gedung Puskesmas.

“Fokus pada Standar Pelayanan Minimal, pelayanan kita berdasarkan standar pelayanan yang ditentukan Kemnterian Kesehatan RI. Program kunjungan rumah, program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, pencegahan stunting, program dalam lingkup kesehatan ibu dan anak, dan program imunisasi. Kemudian ada pengendalian penyakit tidak menular, dengan mengkampanyekan dan membiasakan memberi pelayanan dengan mengecek penyakit-penyakit tidak menular, seperti, hipertensi, diabetes melitus, ditingkat masyarakat kota kami melakukan pemeriksaan teratur, mengimbau masyarakat untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur, dengan tensi darah, memeriksa gula darah, dan semacamnya,” urai Wahyu.

Untuk tingkat Kelurahan, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau membuat Pospindu (Pos pembinaan terpadu), Posyandu Lansia, yang melayani kebanyakan usia 45 keatas yang terkena penyakit tidak menular.

“Jadi ada pelayanan tersendiri. Dan ada penyuluhan, pembinaan, bimbingan,” tutupnya.

[RED]

Komentar

News Feed