Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Dorong Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton Melalui Kajian Akademik Tesis
Aldi Pradana, mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Institut STIAMI Jakarta, memaparkan hasil penelitian tesisnya di hadapan tim penguji dalam sidang tesis yang digelar di kampus Institut STIAMI. Penelitian tersebut mengangkat judul “Analisis Studi Kelayakan Provinsi Kepulauan Buton Sebagai Daerah Otonomi Baru”, yang menjadi salah satu kajian akademik mengenai prospek pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
Aldi Pradana yang juga dikenal sebagai akademisi, pengamat kebijakan publik, dan Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk memberikan landasan akademik dan objektif terkait kelayakan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Dalam pemaparannya, Aldi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan dengan menganalisis berbagai indikator yang selama ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembentukan daerah otonomi baru, mulai dari aspek administrasi pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, potensi ekonomi, demografi, rentang kendali pemerintahan, hingga dukungan sosial dan politik masyarakat.
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepulauan Buton memiliki potensi dan kapasitas yang cukup untuk menjadi provinsi baru. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah ini juga memiliki identitas sejarah dan budaya yang kuat, serta memenuhi sejumlah indikator kelayakan yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonomi baru,” ujar Aldi dalam sidang tesisnya.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Kepulauan Buton tidak hanya berbicara tentang pemekaran wilayah administratif, tetapi juga merupakan upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Aldi menilai bahwa selama ini rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh dengan pusat pemerintahan provinsi, menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan di kawasan Kepulauan Buton. Kondisi tersebut berdampak pada akses pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta efektivitas koordinasi pemerintahan.
“Pemekaran harus dipandang sebagai instrumen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan akhirnya bukan sekadar membentuk provinsi baru, tetapi bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,” jelasnya.
Penelitian tersebut juga menyoroti aspek historis Kepulauan Buton yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton, kawasan ini memiliki identitas sosial dan budaya yang kuat yang hingga kini masih menjadi perekat masyarakat di wilayah kepulauan.
Dalam kesimpulan penelitiannya, Aldi merekomendasikan agar pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan moratorium pemekaran daerah dengan mempertimbangkan pendekatan berbasis data dan kajian empiris. Menurutnya, daerah-daerah yang telah memenuhi indikator kelayakan perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh penilaian secara objektif.
Kajian akademik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, DPR, akademisi, maupun para pemangku kepentingan lainnya, dalam melihat prospek pembentukan Provinsi Kepulauan Buton secara lebih komprehensif dan berbasis bukti ilmiah.
Sidang tesis yang berlangsung di Institut STIAMI tersebut mendapat apresiasi dari para penguji karena mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, desentralisasi, serta pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Melalui penelitian ini, Aldi berharap aspirasi masyarakat Kepulauan Buton dapat terus diperjuangkan melalui jalur akademik dan kebijakan publik yang konstruktif, sehingga setiap keputusan terkait pemekaran daerah nantinya benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, kapasitas daerah, dan kepentingan pembangunan nasional.
Komentar