oleh

Babak Baru Kasus Jati Sampolawa Ditangan KPK

BAUBAU

Tindakan hukum Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI yang melakukan supervisi terhadap kasus dugaan suap dalam penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Jati Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan dinilai sebagai langkah yang tepat. Pasalnya, sejak mencuatnya kasus ini beberapa tahun lalu, “bak debu hilang tersapu angin sepoi-sepoi”.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera Kepulauan Buton (Kepton) mengapresiasi KPK RI, dan menanti “tajamnya taji Lembaga anti rasuah tersebut menancap, mencabik kasus ini”, hingga nama-nama aktor utama, serta figurannya terburai terang benderang, dan menjalani proses hukum semestinya.

Keterangan Pers LBH Pospera – Kepton menyatakan:

Pertama, bahwa dalam rangka penuntasan kasus, LBH Pospera – Kepton mendorong KPK RI tidak sekedar melakukan supervisi semata, tetapi mengambil alih penanganan kasus dugaan grativikasi dalam penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Jati Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan untuk PT Satya Jaya Abadi. Yang saat ini penanganan kasus tersebut sedang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra).

Kedua, mendukung KPK RI untuk mengusut tuntas kasus ini, dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak, baik pemberi maupun penerima, atau penyelenggara negara, yang diduga kuat turut terlibat dan menerima grativikasi dalam penerbitan IPK tersebut.

Direktur LBH Pospera Kepton Agung Widodo SH menegaskan, pada ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima grativikasi diancam dengan hukuman pidana.

Beberapa waktu lalu masyarakat Bumi Anoa sempat dikejutkan kinerja cepat KPK RI. Dibawah komando langsung La Ode Muhammad Syarif, tim KPK RI turun langsung ke Sulawesi Tenggara, untuk menelusuri beberapa kasus. Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius adalah kasus Jati Sampolawa.

Diduga kuat terjadi praktek suap menyuap dibalik penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT Satya Jaya Abadi, oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, untuk poengelolaan kayu Jati di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Diketahui publik, selama ini kasus Jati Sampolawa tengah disidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra.

[RED]

Komentar

News Feed