oleh

BEM Unidayan Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pungli Untuk MTQ

BAU-BAU

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin (BEM Unidayan) meminta penegak hukum mengusut dugaan pungutan liar (Pungli) potongan dana operasional Kelurahan, dan permintaan sumbangan uang dari masyarakat, yang mengatasnamakan keikutsertaan kontingen Kecamatan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur-an (MTQ) ke XI tingkat Kota Bau-Bau. BEM Unidayan menilai, bila dalam pembuktiannya benar telah terjadi Pungli tersebut, maka ini adalah bentuk moralitas bobrok yang dipertontonkan Pemerintah Kota Bau-Bau, khususnya ditingkat Kecamatan, Kelurahan.

“Perilaku seperti ini harus diamputasi, jangan dibiarkan tumbuh kembang dan mengakar,,” pernyataan sikap BEM Unidayan, yang disampaikan Menteri Kemasyarakatan, Alvian.

Alvian menegaskan, dugaan prektek Pungli ini seharusnya ditindak secara hukum, sesuai dengan amanat Presiden RI yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Ia menambahkan, BEM Unidayan melalui Kementerian Kajian Strategis fokus mengawal dugaan pungli tersebut, agar pihak-pihak terkait, penegak hukum, atau Inspektorat, mengusut tuntas, hingga polemik ini berakhir terang.

Dari informasi yang dihimpun BEM Unidayan, dugaan pungutan liar dari pemotongan dana operasional Kelurahan, variatif. Kisaran Rp 1juta – Rp 5juta per Kelurahan. Belum lagi, pungutan uang di masyarakat. Pungutan ini diduga tanpa dilandasi payung hukum, sehingga BEM Unidayan menilai, permasalahan ini menjadi ranah aparat Penegak Hukum untuk mengusutnya.

[RED]

Komentar

News Feed