oleh

Beraroma Korupsi, KPK Terus Kawal Persoalan Aset Buton-Baubau

JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terus memantau tindak lanjut penyelesaian serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bau-Bau. Mengawal soal aset ini KPK RI tak sendiri, melainkan juga terkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Persoalan aset menjadi perhatian khusus kedua Lembaga penegak hukum ini, sebab data yang dikantongi KPK RI, tercatat masih ada lebih 100 item aset yang belum diserahkan, pasca terbentuknya Kota Bau-Bau, mekar dari Kabupaten Buton berpayung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001.

Ketua Satgas Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK RI Wilayah Sultra Edi Suryanto menegaskan, Undang-Undang mengamanatkan penyerahan seluruh aset yang ada di Kota pemekaran,
sedangkan yang terjadi, dahulu (pasca pemekaran, red) diserahkan sebagian-sebagian. Menurutnya, telah terjadi kesalahan masa lalu yang belum tuntas, yang harus diselesaikan saat ini.

“Terkait dugaan adanya TPK (Tindak Pidana Korupsi, red), hal ini sangat memungkinkan, karena ada sebagian aset dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Padahal seharusnya sudah diserahkan,” tegas Edi Suryanto.

Dalam pesan elektronik Edi Suryanto menambahkan, Korsup adalah Bidang Pencegahan,”jangan kesalahan ditutup dengan kesalahan. Terkait dengan ini, pastinya pihak yang merasa dirugikan akan dengan sekuat tenaga menghalangi prosesnya. Dan sangat dimaklumi apalagi kalau ada sesuatu,” tulis Edi Suryanto, dikirim kepada Redaksi Kasamea.com.

Saat ini proses penyerahan aset dari Pemkab Buton kepada Pemkot Bau-Bau telah sampai pada tahap penandatanganan berita acara serah terima kedua pihak,
namun teknis penyerahan secara fisik, dan dokumen belum tuntas”itu yang masih kami pantau bersama Kejaksaan Tinggi Sultra,” tulisnya.

Edi Suryanto mengingatkan, jangan ada pihak-pihak yang menghalangi penyerahan aset tersebut. Ia kembali menegaskan, penyerahan aset dari Pemkab Buton kepada Pemkot Bau-Bau adalah hal mutlak, tak ada tawar menawar lagi. Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton sekalipun.

Tim Satgas Korsupgah KPK RI Wilayah Sultra rencananya ada di Kota Bau-Bau, Selasa 17 September 2019, menindaklanjuti persoalan serah terima aset tersebut. Disamping beberapa agenda kerja lainnya Lembaga anti rasuah selama berada di Negeri Khalifatul Khamis.

[RED]

Komentar

News Feed