oleh

BPK Tolak Penutupan Sementara Pelabuhan dan Bandara di Kota Bau-Bau

-Baubau, Berita-1.721 views

kasamea.com BAU-BAU

Covid 19 menjadi saat ini terus menjadi perhatian khusus seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam penyebaran virus covid 19 di Indonesia kasus positif : 1.046 jiwa, meninggal dunia : 87 jiwa dan sembuh : 46 jiwa.( Data per Maret tgl 27 pukul 15: 45 wib. Kementrian kesehatan RI).

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), penyebaran virus mematikan ini, tercatat, 3 kasus meninggal dunia akibat covid 19. Pemerintah Pusat pun mengarahkan kebijakan, seluruh rakyat menerapkan social distancing, dengan bekerja di rumah, kantor di rumah, belajar di rumah, juga melarang aktivitas lainnya yang berhubungan dengan keramaian, ditiadakan.

Di Kota Bau-Bau sendiri telah diterapkan pembatasan aktivitas yang berhubungan dengan keramaian, menyusul adanya instruksi secara nasional, meliburkan kantor, kampus dan sekolah sekolah.

Untuk memutuskan rantai penyebaran covid 19, Wali Kota Bau-Bau Dr H AS Tamrin MH diketahui telah menyurat kepada Menteri Perhubungan RI, yang salah satu poin, menyinggung tentang rencana penutupan sementara Bandara Betoambari, penutupan sementara Pelabuhan Murhum Bau-Bau, juga pelabuhan penyeberangan kapal Ferry antar pulau.

Merespon kondisi terkini penanganan penyebaran covid 19, Barisan Pemuda Kepton (BPK), justru menilai langkah yang dilakukan Wali Kota Bau-Bau, atas rencana penghentian sementara pengoperasian Bandara Betoambari, Pelabuhan Murhum dan Pelabuhan kapal Ferry antar pulau, adalah langkah yang keliru. Tanpa mempertimbangkan beberapa aspek, baik aspek sosial, juga aspek ekonomi.

Ketua BPK, Bambang, menegaskan, bila langkah penghentian sementara operasional Bandara dan Pelabuhan tetap dilakukan, maka tak hanya pemutusan rantai penyebaran covid 19, tetapi, secara tidak langsung akan memutuskan rantai hubungan sosial antara warga yang masih berada diluar daerah Kota Bau-Bau, dan pemutusan rantai pertumbuhan perekonomian Kota Bau-Bau.

Bambang menyebutkan, Pemerintah Kota Bau-Bau tidak menyadari, sampai saat ini Kota Bau-Bau belum mandiri dalam bidang ketahanan pangan, dan Kota Bau-Bau juga belum mampu menghadirkan lapangan kerja, yang menyerap tenaga kerja. Yang ada, kata Bambang, Kota Bau-Bau hanya mampu melahirkan perantau, yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Pemuda Aktivis ini mnegingatkan kepada Pemerintah Kota Bau-Bau, bila penghentian operasional Bandara Betoambari, Pelabuhan Murhum, dan pelabuhan penyeberangan kapal Ferry antar pulau tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah kelumpuhan perekonomian, serta keterbatasan kebutuhan pokok. Sementara, sembilan bahan pokok (Sembako) saja, kata dia, Kota Bau-Bau mendapatkannya dari luat daerah, seperti Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Kendari, Poleang, dan daerah penyuplai lainnya. Begitu pula kebutuhan peralatan/perlengkapan rumah tangga, dan bahan lainnya, yang mayoritas disuplay melalui jasa pelayaran, termasuk juga jasa penerbangan.

Bambang menuturkan, ada dampak yang sebaiknya menjadi perhatian, bila Bandara dan Pelabuhan ditutup sementara, atau dihentikan beroperasi untuk sementara waktu. Dampak tersebut meliputi: kebutuhan pokok terbatas dan harga sembako akan naik, sulitnya menggunakan jasa pengiriman barang atau dokumen, terjadi penelantaran putera- puteri / warga Kota Bau-Bau yang ada di perantauan yang hendak pulang ke daerah.

BPK mendesak Pemerintah Kota Bau-Bau membatalkan rencana penghentian sementara operasional, atau rencana penutupan sementara Bandara dan Pelabuhan yang ada di Kota Bau-Bau.

BPK pun menyarankan, yang sebaiknya dilakukan saat ini, adalah melarang penumpang transit atau pendatang masuk ke Kota Bau-Bau, baik melalui Bandara, juga Pelabuhan, kecuali bagi para penumpang yang berstatus penduduk Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi. Selanjutnya, menetapkan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) bagi putera puteri daerah yang pulang atau kembali di Kota Bau-Bau, dan melakukan karantina selama 14 hari, hingga dinyatakan bersih atau negatif covid 19.

“BPK juga mendorong, agar Pemerintah Kota Bau-Bau memaksimalkan pos pemeriksaan kesehatan di Bandara, juga di Pelabuhan, termasuk di Puskesmas, dan RSUD Kota Bau-Bau. Dan Pemerintah Kota Bau-Bau rutin melakukan penyemprotan disinfektan di Bandara, dan di Pelabuhan yang ada, pusat keramaian yang ada,” pungkas Bambang, Jumat (27/3/20) malam.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed