oleh

Cegah Konflik Sosial, Pemkot Baubau Diminta Anggarkan Bantuan Ormas

kasamea.com BAUBAU

“Pemerintah Kota Baubau diminta agar menganggarkan bantuan Organisasi Masyarakat / Organisasi Kepemudaan, yang digunakan untuk berbagai kegiatan produktif, kegiatan positif, dapat mewarnai dinamika pembangunan. Bantuan ini diharapkan menjadi salah satu strategi dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat”

Anggaran bantuan untuk Ormas diusulkan oleh unsur Aktivis Mahasiswa, Pemuda, dan terwacana dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Baubau, Jum’at (23/10/20), bertempat di Kantor Bakesbangpol Jalan MH Tamrin Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau. Rapat diikuti Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kapolres Baubau, Kepala Kejaksaan Negeri Baubau diwakili Kasi Intel dan Kasidatun, Plh Sekda Kota Baubau Asisten III, Plt Kepala Bakesbangpol, Kepala Dispora, Kasat Intelkam, Kapolsek Wolio, Anggota BIN Sultra, Aktivis Mahasiswa, Tokoh Pemuda, serta Staf Bakesbangpol.

Baca juga ⬆

Rapat koordinasi digelar menyikapi konflik antar kelompok Masyarakat yang terjadi beberapa hari lalu di Kota Baubau.

Plh Sekda Kota Baubau Dra. Hj. Asmahani, M.Si, dalam arahannya berharap Rapat Koordinasi dapat menghasilkan kesimpulan dalam mengatasi konflik masyarakat yang terjadi di Kota Baubau.

Asmahani meminta agar Rapat Koordinasi dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Kapolres Baubau AKBP Rio Zainal Chandra Tangkari, SH,. S.IK, menguraikan, bahwa Kota Baubau sejatinya adalah Kota yang cinta damai, karena Kota Baubau dihuni beberapa etnis masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa.

Konflik kelompok antar masyarakat yang terjadi beberapa hari lalu, kata Rio, dipicu persoalan lama yang tersimpan, yang kemudian menimbulkan dendam.

Rio mengatakan, perlunya menginventaris berbagai potensi kerawanan konflik sosial di Kota Baubau, dan menghilangkan semua potensi konflik sosial dengan membangun komunikasi yang baik, untuk menyelesaikan konflik lebih awal.

Rio menjelaskan, bahwa kejadian yang terjadi pada 19 Oktober 2020 terdapat 2 (dua) peristiwa yang tidak saling terkait.

Kejadian pertama, yakni kegiatan unjuk rasa mengenai Omnibus Law, yang kemudian dibubarkan oleh sekelompok masyarakat, yang dilewati massa aksi, karena ada salah seorang masyarakat dilingkungan tersebut yang sementara sakit. Namun pembubaran tersebut, tidak diterima oleh sebagian massa aksi, yang kemudian melakukan penyerangan.

Kejadian kedua, pada malam hari terjadi penganiayaan kepada salah seorang warga Lingkungan Kanakea, yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang dilatar belakangi adanya dendam lama.

Menurut Rio, perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah untuk menangani konflik sosial ditengah masyarakat.

Rio juga menyebutkan, faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu konflik yang terjadi. Sehingga perlu ada program dari Pemerintah yang dapat membantu peningkatan ekonomi, ataupun kegiatan lain, yang dapat berdampak positif pada kelompok masyarakat, khususnya yang sering berkonflik.

“Pencegahan perlu diutamakan dari pada penanganan setelah terjadi konflik,” terangnya.

Rio memastikan, Polres Baubau akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum di Kota Baubau. Kota Baubau harus keluar dari stigma Kota yang tidak nyaman.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Baubau, Sudarto, SH, mengatakan, konflik sosial juga disebabkan kurangnya perhatian pembangunan non fisik kepada masyarakat. Perlu dilakukan pembinaan taat hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.

Sudarto menekankan perlunya membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam Rapat ini, Kepala Dispora Kota Baubau Drs. Darussalam, M.Si mengungkapkan, perlunya gerakan pencegahan konflik sosial ditengah masyarakat.

“Saya sepakat pembangunan itu bukan hanya fisik, namun juga non fisik harus diperhatikan,” kata Darussalam, yang menyebutkan, bahwa Dispora Kota Baubau memiliki program pemberdayaan kelompok pemuda.

Rapat menyimpulkan, agar kelompok masyarakat dapat mengusulkan program terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui Bakesbangpol Kota Baubau. Usulan akan disampaikan kepada Pimpinan Daerah, agar dapat ditindaklanjuti, untuk diprogramkan pada tahun 2021. Salah satunya berupa penyaluran dana hibah Organisasi Kepemudaan, untuk dipergunakan dalam kegiatan kelompok pemuda.

Diakhir Rapat, seluruh peserta melakukan Deklarasi Bersama Menolak Aksi Anarkisme di Kota Baubau.

Ormas, Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD

  • UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  • Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Plt Bakesbangpol Kota Baubau, Sitti Munawar, SSTP,. M.Si, melalui Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, La Ode Daniel, SE, mengatakan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan. Ormas bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut La Ode Daniel, Ormas adalah aset bangsa, dianggap sebagai representasi masyarakat, yang bergerak diberbagai bidang. Seperti bidang seni, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, hukum, bidang sosial, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Seluruhnya dibatasi dengan tujuan untuk memperkuat NKRI.

Dana Ormas bersumber dari Iuran Anggota, Bantuan Sumbangan Masyarakat, Bantuan Asing, maupun APBN atau APBD. Menurutnya, Ormas sebagai aset bangsa berhak mendapatkan bantuan dana, sebagai wujud perhatian, pembinaan Pemerintah.

Di Kota Baubau, lanjut La Ode Daniel, beberapa Ormas telah terdaftar di Bakesbangpol. Namun diantaranya, ada Ormas yang tidak atau belum memperbaharui Kepengurusan, dan juga eksistensinya tidak diketahui secara jelas.

Bakesbangpol Kota Baubau mengimbau kepada seluruh Ormas untuk melakukan koordinasi melalui Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Tentang usulan pemberian bantuan bagi Ormas, La Ode Daniel memastikan pihaknya siap memfasilitasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bila terealisasi (bantuan untuk Ormas), seluruh Ormas wajib mengikuti aturan.

Kata La Ode Daniel, secara teknis, Bakesbangpol Kota Baubau 2021 nanti telah merencanakan BIMTEK tentang Bantuan Ormas. Termasuk didalamnya, mekanisme Laporan Pertanggungjawaban, agar tidak menimbulkan masalah bagi Ormas dikemudian hari.

“Yang akan mengikuti Bimtek adalah Ormas yang telah memperbaharui kepengurusan, sudah terverifikasi,” tegasnya.

Era milenial, agar terkesan santai dan lebih fresh, Bimtek digelar dalam konsep out door, dengan out born, memanfaatkan ruang terbuka.

Lebih lanjut, La Ode Daniel menuturkan, pembangunan non fisik memang tidak nampak, tetapi dapat sangat bermanfaat, mengurai energi Pemuda ditengah Masyarakat, untuk melakukan kegiatan positif. Sehingga bisa meminimalisir potensi konflik.

Kata La Ode Daniel, mencermati Perpres 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengambil bagian dalam Pembinaan Ormas.

Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Ormas yang bergerak atau berkegiatan terkait bidang kelautan dan perikanan, dapat berkoordinasi, berkonsultasi, mendapat pembinaan dari DKP. Begitu pula Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan OPD lainnya.

“Bisa tercipta Ormas binaan, yang terkoordinasi dengan instansi terkait. Ada sinergitas lintas OPD untuk mewujudkan program Nasional,” pungkasnya.

[RED]

Komentar

News Feed