oleh

Di Baubau, Agus Raharjo Tegaskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK

BAU-BAU

Kunjungan kerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Agus Raharjo di Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Buton, merupakan angin segar bagi dua daerah ini dalam upaya pencegahan, serta penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor). Seperti diketahui, sejak berdiri 2002 lalu, Lembaga Anti Rasuah ini telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan melalui tugas, wewenang, dan kewajibannya. Terkhusus dalam penyelamatan uang negara dari tipikor.

Salah satu agenda Agus Raharjo di Negeri Khalifatul Khamis, membawakan materi dalam Kuliah Umum di Universitas Dayanu Ikhsanudin (Unidayan).

Dihadapan ratusan Mahasiswa, Civitas Akademika, insan pers, peserta umum, Agus Raharjo menegaskan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK RI belandaskan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Dia menjelaskan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK RI diatur dalam Pasal 6,
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kuliah Umum bertema “Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi” dibuka oleh Rektor Unidayan H La Ode Syamsul Qomar.

Kala itu Agus Rahardjo mengajak Mahasiswa untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya di Daerah, juga penggunaan Dana Desa.

“Karena kami KPK terlalu jauh untuk mengawasi itu, dan untuk itu kami harap mahasiswa dapat berperan aktif,” ucapnya.

Agus Raharjo sempat menantang Rektor Unidayan untuk menerapkan Peraturan pro Anti Korupsi.

“Sudah banyak Perguruan Tinggi di Indonesia yang menerapkan Mahasiswa nyontek langsung dikeluarkan. Saya harap Unidayan membentuk Peraturan, bila Alumni kedapatan korupsi, tarik Ijazahnya,” tegasnya.

Agus Raharjo menyebut Undang-Undang Korupsi yang diterapkan di Indonesia saat ini masih kuno, karena tidak ada Peraturan yang ditujukan pada pihak swasta.

“Dibandingkan negara-negara tetangga, Undang-Undang kita itu sangat lemah, karena tidak ada peraturan yang menindaki pihak swasta,” terangnya.

Lebih lanjut Ia juga menyarankan kepada Rektor Unidayan, untuk membentuk Unit Pencegahan Korupsi (UPK).

Kuliah Umum kala itu dihadiri petinggi Unidayan, serta perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton).

[RIDWAN – editor LAMIM]

Komentar

News Feed