oleh

DPRD Baubau Gelar Sosialisasi Raperda Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Wolio

Kasamea.com Baubau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Baubau tentang pemeliharaan Bahasa, sastra, dan aksara wolio, Rabu (16/3) di aula kantor Camat Batupoaro. Sosialisasi dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, H Kamil Ady Karim bersama anggota DPRD Kota Baubau, H Masri, La Ode Hadia, Haryono Hafid, dan Asaad Ady Karim. Hadir pula Camat Batupoaro, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, para Lurah, serta puluhan warga Kecamatan Batupoaro.

Selaku Ketua Tim Sosialisasi DPRD Kota Baubau, H Kamil Ady Karim mengatakan, Raperda ini sudah dikoordinasikan sebelumnya kepada Wali Kota Baubau, Dr H AS Tamrin MH. Wali Kota merespon positif, dan mengarahkan agar merumuskan Raperda yang terbaik, dengan menghimpun saran dan masukan dari masyarakat, dan merampungkannya sesuai tahapan, ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kewajiban Pemkot yakni pengembangan, pembinaan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu masukan masyarakat sangat penting, untuk merumuskan Perda secara sempurna,” kata Kamil Ady Karim.

Ketua DPD PAN Kota Baubau ini mengungkapkan, betapa sangat pentingnya membuat Perda sebagai landasan hukum dalam pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Wolio, mengingat, kian memudarnya penggunaan bahasa, sastra dan aksara Wolio ditengah masyarakat. Bahkan dalam Benteng Keraton,  juga Kelurahan lainnya, termasuk di wilayah luar Kota Baubau (eks Kesultanan Buton), sudah semakin jarang yang menggunakan, apalagi memahami secara mendalam tentang bahasa, sastra dan aksara Wolio.

Raperda inisiatif DPRD ini, lanjut Kamil Ady Karim, memiliki landasan hukum Undang-Undang dan aturan turunannya. Dan melalui sosialisasi inilah, DPRD meminta masukan atas Raperda dimaksud, untuk bisa menghasilkan Perda yang dapat memayungi bahasa, sastra dan aksara Wolio.

Kamil Ady Karim menambahkan, diantara ragam bahasa daerah, bahasa Wolio salah satu bahasa daerah yang rentan terancam punah, tidak dipahami lagi oleh masyarakat, semakin pudar penggunaannya oleh masyarakat.

“Kalau ini ditinggalkan, kalau kita sudah tidak ada, anak-anak kita tidak tahu lagi bagaimana. Ini (Perda bahasa, sastra dan aksara Wolio, red) sangat penting. Karena itu mari kita sama-sama bangkitkan kembali, memasyarakatkannya kembali, supaya kita semua lebih mencintai, memiliki, dan menggunakan bahasa, sastra dan aksara Wolio dalam kehidupan sehari-hari,” tegas mantan Ketua DPRD Kota Baubau ini.

Dihadapan seluruh peserta sosialisasi, Kamil Ady Karim juga mengisahkan secara singkat penggunaan bahasa, sastra dan aksara Wolio era Kesultanan Buton dimasa lampau. Bahasa Wolio sebagai bahasa pemersatu dalam lingkungan sosial kemasyarakatan kala itu, yang dikenali seluruh masyarakat Kesultanan Buton. Meskipun tidak diketahui secara utuh, tetapi bahasa Wolio wajib untuk diketahui dimasa itu.

Kata Kamil Ady Karim, dahulu Kesultanan Buton hidup merdelka, tak ada gangguan dari pihak luar manapun. Kemudian dalam perkembangannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, berlanjut tahun 1950, Presiden Soekarno menggelar pertemuan dengan Raja-Raja, para Sultan se- Nusantara, dalam rangka mempersatukan Sabang sampai Merauke. Delegasi Kesultanan Buton dihadiri langsung Sultan La Ode Falihi.

Lebih jauh Kamil Ady Karim menguraikan, pada tahun 1951, Republik Indonesia Serikat (RIS) berakhir, berganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan eks wilayah Kesultanan/Kerajaan bergabung didalamnya.

Secara ksatria, kebesaran jiwa dan ketulusannya, Sultan Buton menyatakan bergabung dengan NKRI. Kamil Ady Karim mengutib ungkapan Sultan “yapai bula yapai kalipopo soapokana-kanamo”. Ungkapan ini bermakna sangat dalam, Sultan merelakan Kesultanan Buton bergabung kepada NKRI, dengan teguh meyakinkan Rakyatnya, agar tidak khawatir, sebab Sultan tetap ada untuk Rakyat. Tahun 1960 Sultan La Ode Falihi wafat, menandai berakhirnya masa Pemerintahan Kesultanan Buton, dan secara yuridis wilayah eks Kesultanan Buton eksis sampai saat ini dalam Pemerintahan NKRI.

“Maksudnya apa yang ada dalam Kesultanan Buton harus dipelihara, jangan dirusak atau terkontaminasi. Ini warisan Leluhur kita, agar tetap menjaga daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

[Red]

Komentar

News Feed