oleh

DPRD Dorong Perusda Sultra Kelola Aspal Buton

KENDARI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) mendorong agar pengelolaan Aspal Buton (Asbuton) dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Perusda Sultra). Hal ini dinilai sangat tepat, guna lebih memaksimalkan pemanfaatan Asbuton, yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi III DPRD Sultra La Ode Mutanafas mengungkapkan, DPRD Sultra telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Dalam Perda tersebut disebutkan, bahwa bagi Kabupaten/Kota yang menggunakan Asbuton 100% (seratus persen) dari target total panjang program pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menggunakan produk akhir aspal, maka pemerintah Provinsi akan memberikan insentif dan/atau subsidi untuk pembangunan jalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Kata Wakil Ketua DPW PAN Sultra ini, Kontraktor pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dalam pelaksanaan lelang pekerjaan jalan wajib melampirkan perjanjian kerjasama dengan produsen Asbuton, sebagai salah satu syarat administrasi dalam pelelangan pekerjaan jalan.

Berbicara masalah kwalitas Aspal Buton kata Mutanafas, sangat memenuhi standar nasional, telah teruji laboratorium. Bahkan, telah digunakan di Provinsi lain di Tanah Air, seperti beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dan beberapa jalan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selain kwalitasnya telah teruji, harga Aspal Buton juga jauh lebih murah dibanding aspal cair impor yang didatangkan dari Singapura. Kelebihan lain dari Aspal Buton, yakni dapat digunakan kapan saja untuk pengaspalan jalan, sementara aspal jenis lain, harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca cerah.

Mutanafas menambahkan, dukungan terhadap rencana pengembangan pengelolaan Asbuton oleh Perusda Sultra bila perlu tidak hanya di wilayah Sultra, melainkan mencakup kerja sama dengan Provinsi lain di Indonesia. Langkah tersebut sebagai upaya strategis Perusda Sultra dalam mengembangkan usaha, sekaligus dapat meningkatkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Mutanafas menuturkan, guna merealisasikan rencana tersebut, tentunya butuh dukungan dari Pemprov Sultra selaku pemilik pemilik saham Perusda Sultra, merumuskan kebijakan, termasuk regulasi yang mengatur kerja sama.

“Karena itu political will atau kemauan politik pemerintah sangat diharapkan mengaplikasikan Perda pemanfaatan Aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang wajib digunakan di wilayah Sultra. Atau sekiranya Gubernur dan DPRD Sultra menghadap langsung kepada bapak Presiden dan DPR RI untuk membicarakan penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan secara Nasional,” jelasnya.

[RED]

Komentar

News Feed