oleh

Dugaan Pungli untuk MTQ, Begini Hasil Pemeriksaan Inspektorat Bau-Bau

BAU-BAU

Wali Kota Bau-Bau, Dr H AS Tamrin MH, telah menginstruksikan kepada Inspektorat Kota Bau-Bau agar melakukan pemeriksaan terhadap Camat Bungi dan Lurah, terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) pemotongan dana operasional Kelurahan sebesar Rp 1.500.000/Kelurahan, se Kecamatan Bungi, untuk keikutsertaan Kecamatan Bungi dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Bau-Bau. Giliran bagian Inspektorat Kota Bau-Bau menindaklanjuti instruksi tegas Wali Kota tersebut.

Kepala Inspektorat, La Ode Abdul Hambali, memastikan, pihaknya telah melaksanakan instruksi, memeriksa Camat Bungi, Musliddin, dan salah seorang Lurah di Kecamatan Bungi.

Kepada Kasamea.com, Hambali mengungkapkan, terjadi miss informasi, bahwa ada pemotongan atau penggunaan dana operasional Kelurahan tersebut. Yang sebenarnya, Camat Bungi bukan mengarahkan memotong atau menggunakan dana operasional Kelurahan, yang bukan peruntukkannya.

Dalam suatu apel pagi yang dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Bungi, termasuk para Lurah di Kecamatan Bungi, di kantor Kecamatan Bungi, Camat Bungi mengimbau, partisipasi setiap Kelurahan untuk menyukseskan MTQ, hal ini terkait keikutsertaan Kontingen/Kafilah Kecamatan Bungi, dalam menyemarakkan MTQ.

Masih dalam apel itu, peserta apel merespon positif imbauan Camat Bungi, dan ada pula yang langsung mengusulkan agar setiap Lurah menyumbang Rp 1.500.000.

“Iya memang kita harus menyumbang, kemudian ada yang bilang, bagaimana kalau kita menyumbang Rp 1.500.000 per Lurah, kita pukul rata saja, nanti tanggung jawabnya Lurah, untuk mendistribusikan imbauan ini kepada masyarakat,” kata Hambali, menirukan respon peserta apel pagi, berdasarkan hasil pemeriksaan Camat Bungi.

Lanjut, usai apel pagi itu, kemudian para Lurah berbincang-bincang dengan Camat Bungi. Dalam perbincangan, maka dikuatkanlah keputusan sumbangan Rp 1.500.000 per Kelurahan, dan meminta kepada seluruh Lurah untuk berpartisipasi.

Juga berkembang dalam perbincangan kala itu, tentang, bahwa dalam selang waktu yang tidak lama setelah apel pagi tersebut, akan ada pembayaran dana operasional Kelurahan. Sehingga ada yang menyampaikan, sumbangan per Kelurahan Rp 1.500.000 tersebut, sementara, diambil terlebih dahulu dari dana operasional Kelurahan. Dengan catatan, dana operasional Kelurahan yang diambil Rp 1.500.000 kemudian langsung ditutupi oleh masing-masing Lurah, untuk dana operasional Kelurahannya.

“Jadi, secara kebetulan memang saat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada pembayaran dana operasional kelurahan. Sehingga, ketika dana operasional kelurahan tersebut dibagikan oleh bendahara kecamatan, maka ada lurah yang spontanitas mengatakan, potong saja. Dengan kesepakatan, yang sudah disepakati dalam apel pagi (menyusul langsung ditutupi masing-masing Lurah, red). Nanti bagaimana teknisnya nanti di lapangan kita (para Lurah, red) pertanggungjawabkan,” urai Hambali.

Maka, saat itu, menurut Hambali, Bendahara Kecamatan kemudian melakukan pemotongan dana operasional Kelurahan. Tetapi, sesuai dengan harapan para Lurah.

“Maksudnya kan ada beberapa lurah yang mengatakan, dari pada juga beberapa kali kita datang, dipotong sajami, nanti bagaimana untuk menutupi dana operasional kelurahan ini, nanti caranya kami di lapangan, untuk menutupi, mengembalikan dana itu,” demikian, jelas Hambali, dalam wawancara dengan Kasamea.com, beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya.

Hambali melanjutkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya terhadap Camat Bungi dan Lurah. Kata Hambali, pada saat itu, sebelum apel pagi yang dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Bungi, para Lurah, telah ada rapat yang dilakukan Camat Bungi bersama para Lurah. Akan tetapi, belum membahas tentang pembiayaan ataupun sumbangan, karena masih menunggu proposal kegiatan MTQ, yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi.

“Yang kami minta keterangannya ini adalah Lurah yang memberikan informasi kepada Wartawan. Lurah ini ternyata dia tidak ikut apel, sehingga dia tidak begitu lengkap mendapatkan informasi di rapat itu. Dan ketika mengambil dana operasional kelurahan, bendahara kecamatan lakukan hal yang sama dengan Lurah-Lurah sebelumnya yang ikut rapat, yang mengetahui penggunaan sementara dana operasional kelurahan Rp 1.500.000, makanya dipotong juga. Disampaikanlah imbauan Camat Bungi tadi, juga, bahwa sepakat Lurah-Lurah dipotong sementara dana operasional Kelurahannya Rp 1.500.000 itu. Akhirnya dia bilang Lurah itu (Lurah yang tidak mengikuti apel pagi, red), ambil saja. Ini yang disampaikan waktu saya wawancara dengan Lurah itu (Lurah yang tidak mengikuti apel pagi, red). Tetapi Lurah itu dia bilang potong saja, tetapi dia bilang bendahara, tidak, ambil dulu uangnya, setelah itu kasi saya untuk sumbangan,” urai Hambali, menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap salah seorang Lurah, tanpa menyebutkan nama Lurah tersebut.

Hambali menambahkan, dana operasional Kelurahan dimaksud dalam polemik dugaan Pungli ini adalah dana operasional Kelurahan yang melekat pada DPA Kecamatan Bungi. Totalnya kata Hambali, bervariasi, sekitar Rp 2juta lebih perbulan, yang digunakan untuk anggaran, diantaranya pembelian alat tulis kantor (ATK).

Hambali mengaku, pemeriksaan dilakukan hanya terhadap Camat Bungi dan salah seorang Lurah di Kecamatan Bungi. Sesuai instruksi Wali Kota Bau-Bau. Juga mengingat banyaknya pekerjaan yang dihadapi Inspektorat saat ini, yang juga harus dituntaskan.

“Jadi dengan contoh kasus Kecamatan Bungi, saya pikir kasusnya hampir sama. Bahwa sebenarnya para Camat juga sudah pernah kita sosialisasikan tentang Pungli, mereka sudah tau itu yang namanya Pungli. Pungli adalah pungutan yang tidak punya dasar hukum. Tetapi tidak juga haram kalau ada sumbangan, sepanjang sumbangan itu tidak menyebut angka dan disepakati oleh orang orang yang akan dimintai sumbangan. Malah bisa dilhat dari bagaimana semaraknya masyarakat ikut kegiatan MTQ,” tambahnya.

Hambali memastikan, tak ada instruksi dari Pimpinan Daerah, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah, memotong dana operasional Kelurahan, atau meminta sumbangan apapun.

“Kalau dipikir-pikir memang karena tidak ada anggaran di Kelurahan dan Kecamatan porsi untuk itu. Masyarakat, kita sukarela juga, kami juga, seperti saya di Kelurahan Lanto ikut berpartisipasi. Ketika datang Ketua RT menyampaikan bagaimana ini, ya kita menyumbang juga. Memang tidak ada anggaran di Kelurahan, di Kecamatan, dan di Bagian Kesra. Sementara ada kafilah di masing-masing Kecamatan, sehingga Camat masing-masing mencari anggaran,” pungkas Hambali.

[RED]

Komentar

News Feed