oleh

Tinggal Hitung Hari Tenaga Kesehatan Baubau Terima Insentif, Roni Muhtar: Diselaraskan Juknis

kasamea.com BAU-BAU

Para tenaga kesehatan di Kota Baubau dapat bernafas lega, tak lama lagi, dalam beberapa waktu kedepan, insentif atas kerja pengabdian mereka dalam percepatan penanganan penyebaran corona virus disease (covid-19) akan segera mereka terima. Hal ini dipastikan Sekretaris Daerah Kota Baubau, Dr Roni Muhtar MPd.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, di Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugas Covid-19), Kamis (28/J5/20), Roni Muhtar selaku Sekretaris Gugas Covid-19 Kota Baubau, mengungkapkan, penyaluran insentif bagi para tenaga kesehatan RSUD, maupun Puskesmas tersebut, sementara dalam proses penyesuaian, penyelarasan dengan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku. Yang dalam prosesnya, terjadi perubahan-perubahan pada Juknis dimaksud.

“Tentu supaya tidak terjadi permasalahan, harus selaras dengan apa yang termuat dalam Juknis itu,” tegas Roni Muhtar.

Pada prinsipnya, kata Roni Muhtar, Pemerintah Kota (Pemko) sangat mengapresiasi kerja-kerja, pengadian peran aktif tenaga kesehatan selama ini. Terkhusus, dalam penanganan covid-19, dimana para tenaga kesehatan merupakan ujung tombak, yang berbuat di garda terdepan.

“Teman teman nakes adalah garda terdepan, pemerintah daerah sangat menghargai setiap peran mereka. Kita sangat peduli terhadap nakes kita,” ucapnya.

Pemko, kata Roni Muhtar, dalam mewujudkan kepedulian, apresiasi kepada para tenaga kesehatan, telah, dan terus menyiapkan segala fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bekerja di garda terdepan. Tak luput kata Roni Muhtar, insentif bagi para tenaga kesehatan, yang dalam realisasinya, wajib diselaraskan dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan, Dr Wahyu SKM MScPH, menambahkan, dimulai sejak adanya informasi Pemerintah Pusat, tentang adanya insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19, pihaknya sudah menindaklanjuti. Namun, terjadi perubahan- perubahan dalam petunjuk teknisnya.

Wahyu lantas menjelaskan, awalnya, insentif tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Bepanja Daerah (APBD) Kota Baubau. Kemudian, kata dia, dalam suatu teleconference yang diikutinya bersama Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan pihak terkait lainnya, ada informasi dari Kementerian Keuangan, bahwa untuk meringankan beban Pemerintah Daerah, insentif bagi tenaga kesehatan tersebut akan dibebankan pada APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Sehingga, yang sebelumnya akan direalisasikan, atau dieksekusi dengan menggunakan APBD, terjadi perubahan.

Ketika pihaknya akan menindaklanjuti proses merealisasikan insentif yang dianggarkan melalui APBN, belakangan, Pemerintah Pusat baru menerbitkan petunjuk teknis, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Pihaknya menindaklanjuti, dalam prosesnya, ternyata diharuskan adanya SK (surat keputusan) yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) atau Puskesmas. SK ini selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan. Lanjut, Dinas Kesehatan menunjuk tiga orang verivikator, dilegitimasi dengan SK Kepala Dinas Kesehatan.

“Kemudian hasil pemberkasajjannya dikumpul, direkap, dan ketika mau dikirim ke pusat, ternyata ada informasi dari provinsi yang cukup mengejutkan. Bahwa, insentif yang dianggarkan dari APBN itu, dengan besaran 15juta, 10juta, 7juta itu, memang cukup besar, tetapi prosesnya sangat panjang. Harus diverifikasi lagi di badan ppsdm kementerian kesehatan, dan kalau ada kesalahan dikembalikan, kalau benar kemudian dibawa ke bagian keuangan. Setelah itu, walaupun ada nomor rekening personal ini, tidak langsung ditransfer, karena harus ditransfer dulu ke rekening daerah. Nanti kepala dinas dan kepala rumah sakit harus membuat surat laporan pertanggungjawaban lagi, baru diajukan permintaan. Baru ditransfer lagi ke rekening perorang. Jadi ceritanya panjang, berbulan bulan belum tentu selesai,” kata Wahyu menguraikan proses pengurusan insentif tersebut.

Karena itu, Wahyu melanjutkan, Ia bersala unsur pimpinan Dinas Kesehatan termasuk staf menggelar rapat. Rapat serupa juga dilakukan oleh pihak RSUD Baubau, guna membahas, dan menyepakati opsi insentif tersebut. Memberi pilihan kepada para tenaga kesehatan untuk mendapatkan insentif yang dibebankan pada APBN atau APBD. Opsinya kata Wahyu, insentif yang dianggarkan Pemerintah Daerah dengan nilai Rp 5juta, Rp 4juta, Rp 3juta, terhitung lebih rendah bila dibandingkan dengan insentif yang dibebankan pada APBN. Namun dalam pengurusannya, yang dianggarkan dari APBD relatif lebih mudah, lebih cepat realisasinya. Ketimbang pengurusan realisasi insentif yang dibebankan dari APBN, yang membutuhkan proses panjang, dan memakan waktu yang lebih lama.

“Yang di pusat agak besar, tetapi jlimet, ribet begitu, sehingga semua memilih yang daerah saja (yang dianggarkan melalui APBD), uang cepat, maka kita proses,” terangnya.

Wahyu membeberkan, meskipun bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, libur lebaran, namun pihaknya terus bekerja, mempersiapkan, memproses, agar para tenaga kesehatan cepat menerima insentif.

“Atas instruksi pak Sekda kita tidak berhenti, biar lebaran kita kerja, saking simpatik, pedulinya kita dengan teman teman nakes, pak Sekda menginstruksikan, lebaran pun kita bekerja. Jadi keliru kalau dibilang kita tidak memproses ini,” beber Wahyu.

Wahyu menambahkan, pengurusan insentif yang dianggarkan dari APBD juga harus dipayungi secara hukum, diatur dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota. Sehingga, Perwali dimaksud pun segera disusun, dan selanjutnya diterbitkan. Ada pula, kata Wahyu, persyaratan lainn yang juga harus dipenuhi, yakni fakta integritas, berkas yang harus ditanda tangani.

“Nah besok juga kita bawa ke keuangan. InsyaAllah satu dua hari ini proses pencairannya sudah jalan,” optimisnya.

Lebih jauh Wahyu menuturkan, Perwali mengatur siapa saja yang berhak menerima insentif tersebut. Kata dia, rumusan Perwali tidak merinci secara spesifik penerima insentif, hanya menyebutkan petugas kesehatan yang menangani covid-19. Disebutkan dalam Perwali, penerima insentif diantaranya adalah para perawat, bidan, termasuk dokter.

Wahyu menerangkan, mengapa bidan juga menerima insentif, karena mereka para bidan juga menangani pasien ibu hamil, ibu melahirkan, yang terbukti diantara pasien tersebut ada yang positif covid-19.

“Jadi semua yang terkait, bahkan di ruang isolasi ada cleaning service harus juga mereka dapat. Dijalur itu ada pengamanan security, maka security juga berhak. Dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, malah harusnya di ruang OK, ruang operasi, anestesinya juga. Karena seperti yang sudah terjadi, setelah operasi, belakangan pasiennya ternyata positif covid-19. Mereka menyentuh juga kan. Tapi apakah itu sudah terakomodir semua, nanti kita lihat, kita evaluasi. Kalau satu bulan, dua bulan diajukan, kita bisa evaluasi,” jelasnya lagi.

Terkait nilai nominal insentif lanjut Wahyu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, Rp 15juta untuk dokter spesialis, Rp 10juta untuk dokter umum, dan seterusnya menurun sampai pada tenaga lainnya.

“Kalau ikut Perwali, kita sesuaikan pada kemampuan daerah. Hanya 5juta untuk dokter spesialis, 4juta untuk dokter umum, 3juta untuk tenaga kesehatan lainnya,” sebut Wahyu. Wahyu juga memastikan, bahwa insentif ini terhitung sejak Maret, berlaku serentak diseluruh wilayah Indonesia. “Maret, April. Nanti untuk Mei sebenarnya bisa dimintakan diawal Juni. Tapi kita sepakat, kita mintakan untuk tiga bulan, Maret, April, dan Mei. Kalau ini masih dinyatakan agak darurat. Untuk Juni dimintakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu bulan Juli,”.

“Jadi sebenarnya tidak akan ada yang dirugikan, karena kami hanya masalah waktu saja, karena kita menyesuaikan dengan aturan agar tidak salah jalan,” pungkas Wahyu, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Baubau ini.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed