oleh

PK ditolak, Proses Hukum Dana Pengungsi Ambon Inkracht

BAU-BAU

Perjalanan panjang berliku tahap demi tahap proses hukum yang dilakoni Lembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH Kepton). Demi memperjuangkan disalurkannya dana kompensasi eks warga Maluku, Maluku Utara (sering disebut dana pengungsi Ambon), akhirnya sampai dipenghujung, telah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Rabu 31 Juli 2019 TOLAK. MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Gubernur Maluku Utara, Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Menyambut penuh rasa syukur, kegembiraan atas putusan MA, warga eks Maluku, Maluku Utara yang ada di Kota Bau-Bau dan sekitarnya, Rabu 7 Agustus 2019 akan menggelar aksi/pawai damai.

Sekitar 300 peserta aksi/pawai damai dipastikan akan turut menyuarakan kepada Polres Bau-Bau, bersama Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa LBH Kepton sebagai Kuasa Hukum sah, yang selama belasan tahun mendampingi warga eks Maluku, Maluku Utara dalam memperjuangkan disalurkannya dana bantuan pengungsi Ambon tersebut.

Mengingat banyaknya para pihak yang mengklaim memperjuangkan dana pengungsi Ambon.

Aksi/pawai damai ini juga wujud komitmen moril warga eks Maluku, Maluku Utara bersama TNI/Polri dalam menjaga stabilitas.

Peserta aksi/pawai damai akan menjemput La Ode Zulfikar Nur SH MH pengacara LBH Kepton yang tiba di Bandar Udara Betoambari dari Jakarta bersama rekan, selanjutnya melewati rute kantor Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Pengadilan Negeri Bau-Bau, Mako Polres Bau-Bau, dan finish di kantor LBH Kepton. (sumber: surat pemberitahuan aksi/pawai damai, bertanda tangan Korlap Rama Nur Muhammad)

[RED]

Komentar

News Feed