oleh

“Petak Umpet” Proyek Jaringan Internet Buteng

BUTON TENGAH

Pasca tayang berita vonizz.com 4 Agustus 2019 berjudul “Proyek Jaringan Internet Buteng Bermasalah”, redaksi vonizz.com menerima laporan dari warga Kabupaten Buton Tengah (Buteng), yang menduga proyek pengadaan anten jaringan internet bernilai Rp1.194.440.000,00 digarap atau dikerjakan sendiri oleh orang dalam Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah (Kominfo Buteng). Bila nanti faktanya demikian, bahwa proyek ini digarap atau dikerjakan oleh orang dalam Dinas Kominfo Buteng sendiri, maka diduga terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan (diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sekretaris Dinas Kominfo Buteng Samiun mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut. Terang-terangan Samiun mengatakan, Ia bersama Kepala Bidang yang membidangi program tersebut sama sekali tidak dilibatkan oleh sang pimpinan. Samiun yang dikonfirmasi, Jumat (2/8) siang di kantornya mengaku tak diberi akses, atau kewenangan mengintervensi proyek tersebut.  

“Saya sudah sarankan ke pak kadis, dari awalnya saya sampaikan tolong libatkan bidang yang terkait dengan tower ini. Bidangnya sama juga dengan saya tidak diberikan pemahaman itu, dari awalnya tooh. Setelah akhir-akhir ini sudah bermasalah, karena melibatkan kantor yaa mau tidak mau kita turun tangan. Apa yang kita tau ya kita jawab. Termasuk ketika mereka verifikasi tower itu titiknya saya tidak turun, saya bilang saya tidak paham tentang tower itu sejak awal,” katanya singkat.

Lain halnya dengan Staf Perencanaan Hasan Faliki, yang rupanya tahu banyak tentang proyek tersebut. Ia bahkan memastikan, tidak ada kerugian keuangan negara/daerah dalam proyek tersebut.

Menurutnya, CV Randy Buteng Perdana selaku pelaksana proyek, belum mengambil sepeserpun dana yang dianggarkan untuk pekerjaan proyek (pencairan masih 0 persen, red).

Ia menilai, dalam pelaksanaan proyek tersebut hanya terjadi pelanggaran administrasi, berdasarkan pada hasil pemeriksaan BPK RI awal tahun 2019, yang kemudian merekomendasikan Uji Fungsi oleh Inspektorat Buteng, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buteng, dan Dinas PU Buteng. Selanjutnya dilakukan PHO.

Namun Hasan Faliki inkonsisten dalam pernyataannya tentang progres pekerjaan proyek mencapai 90 persen. Belakangan dia menyebutkan progres pekerjaan proyek baru mencapai 80 persen.

Hasan Faliki juga mengatakan, selain progres pekerjaan proyek yang baru mencapai 80-90 persen, masih ada pengadaan server, kemudian juga penyelesaian administrasi, tanpa menerangkan hal administrasi apa yang dimaksud.

“Kemudian nanti ada kegiatan servernya, barumi setelah kegiatan selesai sudah bisa on itu,” jelasnya.

Hasan Faliki menambahkan, pencairan 30 persen anggaran pekerjaan proyek ini terkendala kesalahan administrasi, sehingga pihaknya tidak dapat mencairkan permintaan dana pihak ketiga. Kemudian setelah adanya pemeriksaan BPK RI, merekomendasikan, pencairan dana baru bisa dilakukan setelah Uji Fungsi dan PHO.

“Setelah nunggu pemeriksaan BPK RI, keluarlah rekomendasi dari BPK RI, bahwa harus dilakukan uji fungsi dan PHO, baru bisa dicairkan (dana proyek, red) begitu saja sebenarnya,” sebutnya.

Terkait pekerjaan proyek, menurut Hasan Faliki sudah sesuai prosedur. Setelah dilakukan Uji Fungsi, baru kemudian dibentuk panitia PHO. Sedangkan untuk pengawasan proyek tersebut telah ada konsultan pengawas, ada pula konsultan perencana. 

“Terkait uji fungsi tinggal dijadwalkan saja. Nanti kami infokan,” tambahnya.

Kata dia, proyek ini sudah dinyatakan addendum, namun Ia tidak mengetahui adanya denda yang dikenakan pada pelaksana proyek. 

Hasan Faliki tidak menjelaskan tentang pelanggaran administrasi apa yang dimaksud, yang menjadi penyebab sehingga anggaran proyek tidak dapat diterima pelaksana proyek, mulai dari pencairan anggaran 30 persen, hingga progres pekerjaan 80-90 persen menurut Hasan Faliki.

Mengundang tanya, sebab dalam proses lelang, pelaksana proyek telah dinyatakan menang, yang tentu sudah memenuhi segala persyaratan, klasifikasi, administrasi.

Kepala Dinas Kominfo Buteng La Ota belum terkonfirmasi, sebab kala itu dia tidak ada di kantornya. 

Selain sisi hukum dugaan tindak pidana korupsi, persoalan administrasi, permasalahan proyek di Dinas Kominfo Buteng juga dapat ditinjau dari pencapaian serapan anggaran Pemerintah Buteng. Ada anggaran sebesar Rp 1.194.440.000,00 yang tidak dapat terserap. Eloknya bila terserap, juga dapat bedampak positif pada geliat perekonomian di Buteng. Anggaran ini juga sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu program.

Bagaimana pengendalian manajemen yang baik dan efektif Kepala Dinas Kominfo Buteng selaku penanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?. 

Bila ditilik dari sisi hukum dugaan tindak korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut, saat ini tidak ada kerugian negara, sebab pihak ketiga belum menerima sepeserpun anggaran proyek. Namun dalam prosesnya, mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan, tak menutup kemungkinan Penegak Hukum dapat mengurai unsur-unsur yang memenuhi perbuatan korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang kerugian keuangan negara). Masih ada Pasal yang mengatur suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

Proyek ini dianggarkan dalam APBD 2018, masuk dalam Program Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Kegiatan Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi, Paket Pengadaan Menara Anten Jaringan Internet Kabupaten Buton Tengah.

Proyek yang belakangan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ini masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) milik Dinas Kominfo Buteng.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2019 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menemukan, pekerjaan proyek tersebut tidak mencapai 100 persen, dan telah melewati jadwal pelaksanaan pekerjaan. Fakta lainnya, anggaran proyek tidak dapat dicairkan sepeserpun oleh pihak ketiga. BPK RI pun merekomendasikan Uji Fungsi serta Provision Hand Over (PHO). 

Proyek dilima titik, Mawasangka Tengah (Masteng), Mawasangka Timur (Mastim), Lakudo, Lombe, dan Kadatua Kabupaten Buton Selatan (dalam perencanaan akan difungsikan sebagai pelempar) ini dimenangkan, kemudian dikerjakan CV Randy Buteng Perdana.

[RED]

Komentar

News Feed