oleh

“Kasus Ketua DPRD Buton” JPU Banding, Rafiun Kontra

Buton

Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Senin 28-01-2019, memberi putusan bebas atas kasus Ketua DPRD Buton La Ode Rafiun SPd, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Buton melakukan upaya hukum banding ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Kendari. Upaya hukum banding disertai memori banding, terhadap putusan PN Pasarwajo nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN. Psw  tanggal 28 Januari 2019.

Rafiun melalui Penasehat Hukumnya Apriludin SH melayangkan kontra memori banding, tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan pengajuan  memori banding tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa berdasarkan Pasal 482 ayat (1),(2),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan; Ayat (1):  Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Ayat (2):    Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga)  hari setelah putusan dibacakan.

Ayat (4):Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Ayat (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 477 dan Pasal 482 ayat (1),(2),(4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut diatas dimaknai bahwa terhadap Putusan Pengadilan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Banding dalam setiap Putusan Bebas. Bahwa karena dalam  Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama KECUALI PUTUSAN BEBAS, LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM YANG MENYANGKUT MASALAH KURANG TEPATNYA PENERAPAN HUKUM dan Putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Hal ini berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas  Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN.Psw tanggal 28 Januari 2019. Oleh Karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 25/Akta Pid. Sus/2019/PN. Psw haruslah DI TOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa dari rumusan Pasal 67 KUHAP ini sangat jelas bahwa, terhadap Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Penuntut Umum tidak dapat meminta Banding.

Bahwa berdasarkan Pasal 477 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun  2017 yang menyatakan; “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Bahwa berdasarkan Pasal 482 ayat (2),(4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan; Ayat (2) : Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan Ayat (4) : Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

Ayat (5)       :         Putusan pengadilan tinggi sebagimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 477 dan Pasal 482 ayat (1),  (2), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak dijelaskan secara spesifik apakah Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dapat di ajukan Banding atau tidak sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Terhadap Putusan  Bebas dapat dilakukan upaya hukum banding atau tidak? Oleh Karena itu sudah sepatutnya karena tidak dijelaskan  secara spesifik upaya Hukum Banding terhadap Putusan Bebas Pengadilan tingkat pertama dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dengan demikian setiap Putusan Bebas tidak dapat diajukan upaya hukum Banding dalam perkara a quo.

Bahwa karena tidak dijelaskan secara spesifik upaya hukum banding terhadap Putusan Bebas dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentunya kita memperhatikan kembali rumusan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa Penyelidikan, Penyidikan, dan Pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini berarti kita kembali melihat ketentuan  Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Upaya Hukum Banding Jaksa Penutut Umum tidak dapat diajukan Terhadap Putusan Bebas dalam perkara a quo. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa karena dalam Pasal 482  ayat  (1),(2),(3),(4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya menjelaskan Proses Banding dan tidak menjelaskan  Objek Banding terhadap Putusan Bebas dengan demikian legal standing Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Banding harus kembali melihat ketentuan Pasal 67 KUHAP, dimana dalam ketentuan pasal tersebut Terhadap Putusan Bebas  tidak boleh dilakukan upaya Banding. Dengan demikian Memori Banding jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2019 haruslah di TOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum Keliru menafsirkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan upaya Hukum banding yang diajukan Terhadap Putusan Bebas dalam perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2019. Sehingga sudah seharusnya Upaya Hukum banding dalam perkara a quo haruslah DITOLAK karena tidak beralasan hukum.

Menurut Apriludin SH yang akrab disapa April, Majelis Hakim PN Pasarwajo sudah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya.

April menjelaskan, bahwa Majelis Hakim PN Pasarwajo Telah menerapkan Hukum Pembuktian sesuai KUHAP. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Pasarwajo dalam putusan Nomor 25/Pid. Sus/2019/PN. Psw sudah menerapkan hukum Pembuktian secara sempurna sehingga menghasilkan pertimbangan yang obyektif dalam putusan perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni; a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c.surat, d.petunjuk, e. keterangan Terdakwa.

Rafiun melalui Penasehat Hukumnya Apriludin SH menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya. Menguatkan putusan  Pengadilan Negeri Pasarwajo Tanggal 31 Januari  2019 Nomor: 25/Pid. Sus/2019/PN. Psw, atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

~Vonizz report~

Comments

News Feed