oleh

Kerja Kerja Kerja! Berikut Program Dishut Sultra

Kendari

“Pada tahun 2018 kami telah lakukan pemeliharaan 1.050 hektar kawasan hutan,” ucap Ir H Rusbandriyo Mp, mengawali wawancara perdana dengan vonizz.com.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengungkapkan sederet program Dinas yang dipimpinnya, melalui koordinasi yang baik bersama Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) RI, bersama instansi terkait. Pihaknya fokus merealisasikan berbagai program kegiatan nasional seperti, rehabilitasi lahan, penanaman kawasan-kawasan hutan yang tidak produktif atau kritis.

Rehabilitasi Kawasan

Kata bapak yang ramah ini, 2019 dilakukan penanaman maupun rehabilitasi kawasan darat dan kawasan mangrove. Untuk kawasan mangrove sendiri, pihaknya akan merehabilitasi sekitar 250 Ha. Dengan melakukan penanaman intensif dan penanaman pengkayaan.

Ia menjelaskan, penanaman intensif merupakan penanaman kawasan tanah gundul, dengan luas sekitar 300 Ha. Sedangkan penanaman pengkayaan, merupakan penanaman kawasan tanah yang telah ditumbuhi tanaman, namun tidak begitu potensial, dengan luas sekitar 540 Ha.

Hutan Rakyat

Program lainnya lanjut Rusbandriyo, pihaknya melakukan pengawasan hutan rakyat. Hutan ini kata dia, adalah kawasan yang ditanami sendiri oleh masyarakat, kurang lebih 540 Ha, di 18 KPH.

TORA

Rusbandriyo menyebutkan salah satu program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang telah berlangsung sejak 2018. Melalui program TORA yang merupakan salah satu amanat Nawacita ini, terverifikasi sekitar 43.000 kawasan, yang telah teridentivikasi, masuk dalam Peta TORA.

Progress ini tercapai melibatkan instanasi lainnya, PU, BPN, Dinas Lingkungan Hidup, para Camat, dan beberapa pihak terkait lainnya.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh msyarakat didalam kawasan hutan. Selain itu pula, TORA dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Tahun 2018 ada enam Kabupaten, satu Kota yang sudah masuk dalam Peta TORA, diantaranya Kendari, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Menyusul 10 Kabupaten/Kota berikutnya akan diverifikasi ditahun 2019 ini.

Perhutanan Sosial

Program Dinas Kehutanan Sultra selanjutnya yakni, Perhutanan Sosial, pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Terdapat lima skema Perhutanan Sosial; Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan atau Kerjasama.

“Program tora maupun perhutanan sosial ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kami sebagai pemerintah sendiri, maupun kepastian hukum bagi masyarakat. Bila program TORA maupun Perhutanan sosial berjalan sesuai rencana, akan sangat membantu kita dalam keterbatasan pendanaan maupun personil, dalam pengawasan kawasan hutan,” jelas Rusbandriyo.

Selain program diatas, Dinas Kehutanan Sultra bekerja sama dengan Penegak Hukum, unsur Kepolisian, TNI, dan unsur lainnya, melakukan pengawasan serta pengamanan hutan.
[ Agus Salim #]

Komentar

News Feed