Baubau
Pemerintah Kota Baubau terus mengawal implementasi Program Koperasi Merah Putih (KMP), sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Hingga awal April 2026, progres pembangunan gerai KMP telah terealisasi di lima kelurahan, dari total rencana 43 kelurahan se-Kota Baubau, menandkani komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional tersebut.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) Kota Baubau saat ini tengah melakukan verifikasi kepemilikan lahan di 22 kelurahan, sebagai bagian dari tahapan administrasi dan teknis pembangunan gerai. Proses ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah bersama Dinas PUPR, BPKAD, serta Dinas PMPTSP, untuk memastikan kesesuaian status lahan sekaligus pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi gerai yang telah dan akan dibangun.
Berdasarkan data terbaru, Kepala Dinas PPKUKM, Suarmawati menjelaskan, progres pembangunan lima gerai KMP menunjukkan perkembangan yang variatif. Gerai KMP Kelurahan Lakologou telah mencapai 55,53 persen, disusul Liwuto 34,52 persen, Waliabuku 37,89 persen, Ngkari-Ngkari 24,58 persen, dan Kaisabu Baru sekitar 23,20 persen. Pemerintah daerah juga memastikan dalam waktu dekat pembangunan gerai KMP di Kelurahan Bukit Wolio Indah akan segera dimulai.
“Selain progres fisik, seluruh Koperasi Merah Putih di 43 kelurahan juga sudah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahun) tanggal 31 Maret 2025, sebagaimana tahapan yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM. RAT menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan, untuk memastikan kesiapan operasional koperasi secara bertahap,” jelasnya.
Menurut Suarmawati, kendala utama yang dihadapi dalam percepatan pembangunan gerai adalah keterbatasan lahan representatif. Setiap gerai KMP dipersyaratkan memiliki luas minimal 20 x 30 meter persegi, sementara ketersediaan lahan di wilayah perkotaan relatif terbatas. Kondisi tersebut menuntut upaya optimal pemerintah daerah dalam mengidentifikasi aset lahan yang memenuhi ketentuan.
Wali Kota Baubau, kata dia, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program, dengan menginstruksikan pemanfaatan lahan milik pemerintah kota yang tersedia. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan gerai KMP, agar tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Apabila ketersediaan lahan milik pemerintah kota tidak mencukupi, alternatif lain yang disiapkan adalah penggunaan lahan milik pemerintah provinsi, kementerian, maupun BUMN yang ada di wilayah Kota Baubau. Skema kolaborasi antarinstansi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan seluruh gerai KMP di 43 kelurahan,” tambahnya.
Dalam rangka menyukseskan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, Dinas PPKUKM juga melakukan koordinasi intensif dengan Kodim 1413/Buton serta tenaga lapangan Program KMP yang ditugaskan oleh Kementerian Koperasi. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi program berjalan efektif di daerah.
Pemerintah Kota Baubau berharap progres pembangunan gerai KMP terus mengalami peningkatan signifikan sehingga dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Kehadiran gerai KMP diharapkan mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kedepan, operasional KMP diharapkan turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah melalui ketersediaan stok barang dan komoditas strategis yang lebih stabil. Dengan demikian, keberadaan KMP tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Redaksi)
Komentar