oleh

“Mengurai Kasus Pemerasan yang Seret Dua Wartawan di Buton Tengah”

BAUBAU

Kasus yang menimpa dua Wartawan HB dan H di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin 13 Mei 2019 hingga kini masih dalam proses hukum. HB dan H dimintai keterangan sebagai Saksi, setelah sebelumnya diamankan Polsek Lakudo.

HB dan H dimintai keterangan sebagai Saksi, setelah sebelumnya dilaporkan ke Polsek Lakudo atas dugaan tindak pemerasan oleh Kepala Desa (Kades) Lolibu Hasrul Asmin. Kades Lolibu melaporkan, dirinya diperas (dimintai uang Rp 10juta) oleh HB dan H.

Polsek Lakudo melimpahkan kasus ini ke Polres Baubau.

Rabu 15 Mei 2019, Polres Baubau melalui Kasub Bag Humas Iptu Suleman, menggelar konferensi pers, menerangkan secara resmi kronologis kejadian perkara tersebut, berdasarkan keterangan Pelapor (Kades Lolibu).

Kronologis kejadian:

Bermula, korban (Kades Lolibu) yang dihubungi melalui telepon selular oleh lelaki H (Saksi), Minggu 12 Mei 2019 Pukul 21.00 Wita. Kepada Kades Lolibu, Saksi H mengaku sebagai wartawan, memiliki data tentang penyalahgunaan Dana Desa Lolibu.

Saksi H menyampaikan kepada Kades Lolibu ingin bertemu pada Senin 12 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita. Kades Lolibu ditemani lelaki inisial J dan lelaki inisial H melakukan pertemuan, bertempat di kantor Kepala Desa Lolibu.

Kemudian, dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Moko, Kades Lolibu kembali melakukan pertemuan dengan Saksi HB dan H. Dalam pertemuan tersebut, Kades Lolibu, Saksi HB dan Saksi H membahas tentang penyelesaian persoalan data tentang penyalahgunaan Dana Desa Lolibu, agar tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, dan tidak dipublikasikan ke media. Kemudian Kades Lolibu kembali kerumahnya.

Setibanya di rumah, Kades Lolibu dihubungi oleh Saksi HB dan Saksi H, dan dimintai uang sebesar Rp 10juta. Namun Kades Lolibu hanya menyerahkan Rp 1juta, bertempat di lokasi pertigaan jalan menuju Kecamatan Masangka Timur, Desa Lolibu. Atas kejadian tersebut, Kades Lolibu melaporkan kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Saat ini HB dan H tengah dimintai keterangan sebagai Saksi, dan persoalan tersebut dilimpahkan dari Polsek Lakudo kepada Sat Reskrim Polres Baubau, untuk dilakukan pendalaman.

Adapun barang bukti yang diamankan yaitu: berupa uang Rp 1juta, yang terbungkus amplop putih.

Ditambahkan oleh Kapolsek Lakudo AKP Abdul Halim Kaonga SH. Senin 13 Mei Pukul 20.30, Halim mendapat panggilan telepon dari Kades Lolibu, yang menginformasikan adanya pelanggaran.

Kata Halim, Kades Lolibu tidak menyampaikan bahwa oknum yang dimaksud dalam pelanggaran tersebut adalah Wartawan.

“Ditelepon Kades Lolibu tentang ada oknum, dia tidak menyampaikan oknum itu wartawan, untuk melakukan transaksi dimana ada pelanggaran,” katanya.

Halim mengisahkan, ketika mendatangi lokasi, Saksi HB berada dipinggir mobil. Halim kemudian memanggil HB,”jadi saya datang itu kedua yang terduga itu sudah ada didalam mobil, sementara HB sudah berada dipinggir mobil berdiri, jadi begitu saya panggil, saya senter sopir, kemudian sopir keluar dari mobil. HB ini memutar didepan langsung dia membuang kertas ini (barang bukti kertas putih berisi uang Rp 1juta). Itulah yang saya jadikan patokan ada apa yang dia buang, jadi yang disampaikan melempar kertas itu adalah HB. HB yang membuang kertas disemak-semak. Saya kan panggil namanya, setelah itu sama-sama kita mencari, termasuk dia, dan juga masyarakat satu. Ditemukanlah barang ini, setelah itu kami bawa ke kantor untuk kita mintai keterangan,” urai Halim.

“Belum Ditentukan Pasal Pidana”

Dalam keterangan resmi ini, Suleman menyatakan, Polres Baubau belum menentukan Pasal Pidana yang akan dikenakan atas HB dan H. Kasus ini masih dalam pengembangan.

“Asas Praduga Tak bersalah”

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan kemuka pegadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah, hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Mengurai Kronologis”

Bermula, korban (Kades Lolibu) yang dihubungi melalui telepon selular oleh lelaki H (Saksi), Minggu 12 Mei 2019 Pukul 21.00 Wita. Kepada Kades Lolibu, Saksi H mengaku sebagai wartawan, memiliki data tentang penyalahgunaan Dana Desa Lolibu.

Uraian:

Korban (Kades Lolibu) mengetahui Saksi H sebagai wartawan, memiliki data tentang penyalahgunaan Dana Desa Lolibu.

Keterangan Kapolsek Lakudo AKP Abdul Halim Kaonga SH, Senin 13 Mei Pukul 20.30, Halim mendapat panggilan telepon dari Kades Lolibu, yang menginformasikan adanya pelanggaran. Kata Halim, Kades Lolibu tidak menyampaikan bahwa oknum yang dimaksud dalam pelanggaran tersebut adalah Wartawan.

“Ditelepon Kades Lolibu tentang ada oknum, dia tidak menyampaikan oknum itu wartawan, untuk melakukan transaksi dimana ada pelanggaran,” kata Kapolsek Lakudo.

Saksi H menyampaikan kepada Kades Lolibu ingin bertemu pada Senin 12 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita. Kades Lolibu ditemani lelaki inisial J dan lelaki inisial H melakukan pertemuan, bertempat di kantor Kepala Desa Lolibu.

Kemudian, dihari yang sama sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Desa Moko, Kades Lolibu kembali melakukan pertemuan dengan Saksi HB dan H.

Uraian:

Pertemuan dimaksud tidak menjelaskan sesuatu yang relevan dengan laporan pemerasan, yang meyakinkan, bahwa H meminta uang dengan mengancam akan memberitakan dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa Lolibu. Atau meminta uang agar tidak memberitakan dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa Lolibu.

Dalam pertemuan tersebut, Kades Lolibu, Saksi HB dan Saksi H membahas tentang penyelesaian persoalan data tentang penyalahgunaan Dana Desa Lolibu, agar tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, dan tidak dipublikasikan ke media. Kemudian Kades Lolibu kembali kerumahnya.

Uraian:

Penyelesaian persoalan dimaksud tidak menjelaskan sesuatu yang relevan dengan laporan pemerasan, yang meyakinkan, bahwa HB dan H meminta uang agar tidak melaporkan kepada pihak berwajib, dan agar tidak mempublikasikan data dugaan penyalahgunaan Dana Desa Lolibu.

Setibanya di rumah, Kades Lolibu dihubungi oleh Saksi HB dan Saksi H, dan dimintai uang sebesar Rp 10juta. Namun Kades Lolibu hanya menyerahkan Rp 1juta, bertempat di lokasi pertigaan jalan menuju Kecamatan Masangka Timur, Desa Lolibu. Atas kejadian tersebut, Kades Lolibu melaporkan kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Uraian:

Korban (Kades Lolibu) mengaku dihubungi HB dan H, dan dimintai uang Rp 10juta, namun hanya menyerahkan Rp 1juta. Korban (Kades Lolibu) tidak menjelaskan bagaimana proses penyerahan uang tersebut. Tak ada keterangan Korban (Kades Lolibu), uang tersebut diserahkan langsung dari tangan Korban (Kades Lolibu) ke tangan HB atau ke tangan H.

Keterangan Kapolsek Lakudo AKP Abdul Halim Kaonga SH. Senin 13 Mei Pukul 20.30, Halim mendapat panggilan telepon dari Kades Lolibu, yang menginformasikan adanya pelanggaran. Kata Halim, Kades Lolibu tidak menyampaikan bahwa oknum yang dimaksud dalam pelanggaran tersebut adalah Wartawan.

“Ditelepon Kades Lolibu tentang ada oknum, dia tidak menyampaikan oknum itu wartawan, untuk melakukan transaksi dimana ada pelanggaran,” katanya.

Halim mengisahkan, ketika mendatangi lokasi, Saksi HB berada dipinggir mobil. Halim kemudian memanggil HB,”jadi saya datang itu kedua yang terduga itu sudah ada didalam mobil, sementara HB sudah berada dipinggir mobil berdiri, jadi begitu saya panggil, saya senter sopir, kemudian sopir keluar dari mobil. HB ini memutar didepan langsung dia membuang kertas ini (barang bukti kertas putih berisi uang Rp 1juta). Itulah yang saya jadikan patokan ada apa yang dia buang, jadi yang disampaikan melempar kertas itu adalah HB. HB yang membuang kertas disemak-semak. Saya kan panggil namanya, setelah itu sama-sama kita mencari, termasuk dia, dan juga masyarakat satu. Ditemukanlah barang ini, setelah itu kami bawa ke kantor untuk kita mintai keterangan,” urai Halim.

Dari keterangan Kapolsek Lakudo diatas, Kapolsek Lakudo tidak menerangkan, melihat secara langsung proses penyerahan uang tersebut, dari tangan korban (Kades Lolibu) ke tangan HB, atau tangan H.

Dalam keterangan Kapolsek Lakudo tidak menerangkan posisi Korban (Kades Lolibu), baik saat penyerahan uang, saat ditemukannya uang, setelah ditemukannya uang dimaksud.

Kaitan dengan laporan dugaan tindak pidana pemerasan, KUHP mengatur Pemerasan dan Pengancaman pada Pasal 368, dan Pasal 369. Tanpa mengesampingkan pemenuhan unsur-unsur didalamnya.

“Fakta Terbalik”

Hal terabaikan, terlupakan, yang tak dapat dipisahkan dari kasus ini, bila faktanya berbalik, dalam perkembangannya, terdapat dugaan menghambat atau menghalangi kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pidana menanti disana.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Bab VIII
Ketentuan Pidana

Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

  1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia
  2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi
  3. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
  4. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia

Bab II
Asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers

Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsio demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum

Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial

Pasal 4
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

(4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Serta pengungkapan dugaan pelanggaran hukum, dalam dugaan penyalahgunaan Dana Desa, dan pengungkapan dugaan pelanggaran hukum dalam dugaan proses perekrutan aparat Pemerintah Desa. Yang juga telah menyita perhatian publik.

[ LM. IRFAN MIHZAN ]

Komentar

News Feed