oleh

Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dana Desa Moko Terkendala Covid 19

kasamea.com BUTON

Kejaksaan Negeri Buton masih terus melakukan pendalaman, pengembangan atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2017 dan Tahun 2018 Desa Moko Kecamatan Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Informasi terkini, kepastian hasil pengungkapan kasus ini rupanya masih harus menunggu waktu yang lebih lama lagi, karena pemeriksaan para pihak terkait, orang yang bersangkutan dengan pengelolaan DD tersebut, harus tertunda karena terkendala virus corona (covid 19).

Dikatakan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Buton, LM Firman SH, pihaknya sudah melayangkan surat kepada beberapa orang, untuk dimintai keterangan, di kantor Kejaksaan Negeri Buton, namun belum bisa menghadiri panggilan tersebut, karena ada kekhawatiran penyebaran covid 19 saat ini.

Seperti diketahui, di Sultra, Buteng merupakan salah satu wilayah dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) covid 19 yang cukup banyak. Dikarenakan orang yang bepergian, keluar daerah, dan pulang kembali dari luar daerah cukup banyak di Negeri 1000 Gua tersebut.

Firman mengatakan, Kepala Desa Moko adalah salah seorang yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan kata Firman, Kepala Desa Moko tak sendiri (pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan), namun ada juga orang lainnya.

Firman tak merinci nama orang atau pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Saya kurang tau apakah Pemdanya sudah keluarkan itu atau belum (kebijakan atau instruksi karantina wilayah, red), yang jelas sampai sekarang ini kan masih banyak yang pulang kampung, jadi mereka (pihak yang akan dimintai keterangan, red) juga khawatir untuk keluar, takut seperti itu. Bukan cuma Buteng, Busel, Buton, bahkan Sultra seperti itu. Karena kondisi seperti itu ya jadi kendalanya itu, kita sudah mengundang tetapi belum datang-datang,” kata Firman, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/4/20).

Tentang hasil pemeriksaan langsung fisik pekerjaan, yang dilakukan Kepala Seksi Pidana Khusus bersama Ahli Konstruksi yang ditunjuk Kejaksaan Negeri Buton (hasil pemeriksaan Ahli) beberapa pekan lalu, Firman mengaku belum mengkonfirmasinya. Ia akan mengkonfirmasi kepada Kasi Pidsus, namun saat ini Kasi Pidsus tengah sibuk mempersiapkan perkara lainnya, guna persiapan menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Buton, yang mulai Senin 6 April 2020, dilakukan secara online.

“Saya belum kroscek juga sama pak Kasi Pidsus, saya belum tau, karena saya belum kroscek sama pak Kasi Pidsus,” katanya.

Firman belum bisa memastikan, sampai kapan pendalaman atau pemeriksaan atas dugaan Tipikor dalam pengelolaan DD Desa Moko tersebut. Terkait pula dengan adanya kendala karena covid 19.

“Jadi kondisi seperti ini kita tidak bisa pastikan, kita tau bersama kondisinya seperti ini. Ketika disurati dan dikroscek via telpon mereka koperatif (akan hadir, red). Mereka bilang, mereka khawatir dengan kondisi sekarang ini (sehingga belum bisa hadir, red),” jelas Firman.

Berita terkait

Kejaksaan Negeri Buton melakukan pemeriksaan atas pengelolaan DD Desa Moko Tahun 2017 Rp 817.513.615, serta DD Desa Moko Tahun 2018 Rp 754.804.000. Diduga terjadi Mark Up dalam pekerjaan pembangunan yang anggarannya bersumber dari DD Desa Moko.

Pekerjaan penimbunan dan penataan kawasan wisata Desa Moko dengan ukuran 100 meter x 32 meter Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran Rp 675.112.500, dengan dugaan indikasi mark up kurang lebih Rp 100.583.000, serta pada pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Desa Moko Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran Rp 732.380.000, dengan dugaan indikasi mark up kurang lebih Rp 27.980.800.

[RED]

Komentar

News Feed