oleh

Polemik Putusan 4 Bulan Penjara Terdakwa Lakalantas, Jaksa Banding

BAU-BAU

Polemik Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bau-Bau menghukum Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) yang menyebabkan korban DK meninggal dunia di Kota Bau-Bau dengan hukuman pidana kurungan 4 bulan penjara, kini berujung pada upaya hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Upaya Banding ini, menyusul adanya keberatan keluarga korban, yang kemudian memicu reaksi beberapa elemen masyarakat, Organisasi, Mahasiswa, juga Advokat, yang menilai janggal Putusan tersebut.

Aksi unjuk rasa pun tak terelakkan, yang sebelumnya juga telah dilakukan hearing antara para pihak yang berkeberatan atas Putusan tersebut, dengan PN Bau-Bau.

Kasi Intel Kejari Bau-Bau Ruslan SH MH mengatakan, upaya Banding dilakukan untuk mengamankan situasi, menyahuti permintaan peserta aksi unjuk rasa, Senin (26/8), juga keberatan dari keluarga korban. Kata Ruslan, upaya Banding ditempuh bukan karena adanya desakan, melainkan lebih pada pertimbangan stabilitas, karena telah adanya aksi unjuk rasa.

“Terus keluarganya (keluarga korban, red) ngotot minta Banding, kita ikutkan, tapi bukan merupakan sikap awal kita. Sebenarnya sikap kita sudah sama dengan Putusan Hakim. Tuntutan sudah sama dengan Putusan, sudah berkesesuaian semua. Banding itu apabila berbeda tuntutan Jaksa dengan Putusan Hakimnya, dan itu hak JPU,” jelasnya.

Kata Ruslan, Kejari Bau-Bau menyesalkan sikap keluarga korban, yang selama proses hukum tidak pernah bersikap keberatan. Ruslan membeberkan, dalam proses Penyidikan, Persidangan sampai pada Putusan, keluarga korban tidak pernah keberatan. Belakangan pasca Putusan, keluarga korban keberatan.

“Yang kami sesali kenapa keberatan-keberatan ini terjadi setelah selesai proses hukum (adanya Putusan, red). Artinya apa yang mereka ungkapkan dalam penyidikan bahwa mereka sudah berdamai, terus dipersidangan ditegaskan lagi, dan orang tuanya (orang tua korban, red) sudah memaafkan, dan menerima ini sebagai musibah, dan mengakui sudah menerima uang duka. Itu yang menjadi fakta, akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kami dalam tuntutan, dan hakim juga memutuskan. Kenapa baru sekarang begitu (keberatan, red), itukan sama saja membohongi kita juga. Membohongi fakta dalam persidangan. Kalau memang dalam penyidikan tidak diakui, ya kan masih ada dipersidangan, kenapa baru diungkapkan sekarang ini. Mereka membohongi kita, membohongi fakta persidangan. Jangan sekaranglah,” tegasnya.

Lebih lanjut Ruslan menjelaskan, JPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, sebelum mengajukan tuntutan. Ditambah lagi, dalam Persidangan, pertanyaan Hakim, dan dipertegas oleh JPU, Ayah korban menyatakan sudah memaafkan. Ruslan mengatakan, hasil Penyidikan masih dapat dibantah ketika Persidangan, termasuk pernyataan keluarga korban, bahwa keluarga korban telah dibohongi, seharusnya diungkapkan dalam Persidangan.

“Kenapa waktu Persidangan menyatakan dimaafkan. Jangan tarik kembali setelah proses hukum, yang jadi bahan pertimbangan itu. Keliru, dalam hal ini membolak balik, membohongi kami, dan membohongi publik juga, sebab sidang terbuka untuk umum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ruslan menuturkan, terkait upaya Banding, pihaknya akan mengirimkan Fakta-Fakta Persidangan ke Pengadilan Tinggi di Kendari, untuk kemudian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi.

Sebelumnya, Senin (26/8) puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Pencari Keadilan (BPK) Kepulauan Buton menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejari Bau-Bau, selaku Jenderal Lapangan M Agussalim SH SPd MH CIL. Mereka meminta Kejari Bau-Bau mengevaluasi tuntutan 4 bulan penjara Terdakwa Lakalantas yang menyebabkan korban DK meninggal dunia. Selain itu BPK Kepulauan Buton juga meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Dalam lembaran pernyataan sikap BPK Kepulauan Buton menguraikan, ada Pasal dalam Undang-Undang tidak dijadikan rujukan, sehingga Putusan minim rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4) “dalam hal kecelakaan pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), Pasal 235 ayat (1) “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selain itu BPK Kepulauan Buton juga menuliskan, dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum Pasal 52A (1) pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (2) pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan (3) apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 17 “dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

(Foto: Facebook)

[Kasamea report]

Komentar

News Feed