oleh

Proyek Simpang 5 Buteng Berpolemik, Begini Tanggapan La Goapu dan Saleh Ganiru

BUTON TENGAH

Proyek Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menyita perhatian publik, tak hanya di Buteng, namun juga dari luar Buteng. Menggelitik berbagai pihak turut mengkritisi, menganalisa, serta mengkontribusikan pemikiran solutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng pun menanggapi sesuai tupoksi.

Anggota DPRD Buteng La Goapu, membantah informasi yang menyeruak , bahwa proyek tersebut diusulkan atau dianggarkan Rp 4miliar, dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buteng Tahun Anggaran 2018. Menurutnya, tidak benar, dan menyesatkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku telah mengklarifikasi, mengkonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah (PUTRPR Buteng) selaku instansi teknis.

Kata La Goapu, beberapa waktu belakangan ini yang dipertanyakan beberapa pihak terkait realisasi pekerjaan proyek tersebut, yang tampak hanya simpang 4 (4 simpangan). Sementara, disebut-sebut simpang 5. Yang kemudian oleh beberapa pihak dimaknai, seharusnya dari pekerjaan proyek yang sudah berjalan saat ini, tampak simpang 5 (5 simpangan).

Menurutnya, ini hanya persoalan penamaan, dan terkait perencanaan.

La Goapu menjelaskan, pekerjaan proyek tersebut oleh Dinas PUTRPR Buteng diberi nama “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari”. Dan ini sesuai dengan perencanaannya, direncanakan sebagai kawasan simpang 5. Namun, realisasi pekerjaan proyek tersebut, saat ini baru dikerjakan simpang 4 (4 simpangan).

Pekerjaan proyek masih akan dilanjutkan, sesuai dengan perencanaan, dengan nama paket pekerjaan “Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari”.

“Saya sudah tanyakan ke PU (Dinas PUTRPR Buteng, red), terkait penataan kawasan simpang 5 labungkari, dan ini dari segi penamaan. Bahwa yang dikerjakan sekarang baru 4 simpang, dan belum selesai, masih ada kelanjutan pekerjaannya. Masih akan dilanjutkan, diselesaikan sampai jadi simpang 5 atau 5 simpangan yang ada disana itu. Berbeda kalau nomenklaturnya pembangunan simpang 5 labungkari, lalu yang dikerjakan hanya 4, tanpa kelanjutan, itu pasti salah. Ini penjelasan Dinas terkait,” jelasnya.

La Goapu memastikan, dalam prosesnya, pekerjaan Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari telah melalui pembahasan dan persetujuan Pemerintah Buteng bersama DPRD Buteng.

“Iya pasti terlegitimasi dari DPRD, karena melalui pembahasan dan persetujuan bersama. Soal pekerjaannya itu sudah urusan instansi terkait,” tulisnya dalam pesan Whatsapp.

Adanya polemik di masyarakat, tentang pekerjaan Penataan Jalan Simpang 5 Labungkari, sementara yang tampak saat ini baru simpang 4 (4 simpangan), La Goapu percaya pada kinerja Dinas PUTRPR Buteng. Ini menegaskan, bahwa dirinya memastikan pekerjaan Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari sesuai perencanaan, termasuk realisasi pekerjaannya.

La Goapu juga menilai, tak ada mark up dalam pekerjaan tersebut. Namun begitu, La Goapu mengatakan, adalah kewenangan pihak berwajib melakukan penyelidikan terhadap pekerjaan proyek. Dan Ia percaya pada profesionalitas penegak hukum.

“Silakan saja (proses hukum, red), tidak ada masalah. Penegak hukum pasti profesional dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya.

Terpisah, sorotan datang dari mantan Wakil Ketua DPRD Buteng Saleh Ganiru. Ia menilai, DPRD Buteng terlambat menyikapi polemik Simpang 5 Labungkari. Seharusnya, para Legislator Negeri Seribu Goa lebih responsif, tanpa menunggu terjadinya polemik.

“Elok dan bijaknya sejak sejak awal sudah disikapi, sehingga persoalan ini tidak bergulir seperti bola liar, yang bisa dimaknai dari berbagai versi ditengah masyarakat,” tegasnya.

Mantan aktivis HMI yang kritis dan vocal dizamannya ini menilai DPRD Buteng tidak menjadi mediator yang produktif.

Saleh Ganiru menyoal perencanaan dan nomenkaltur pekerjaan Penataan Kawasan Jalan Simpang 5 Labungkari, yang seharusnya dapat dijelaskan sebelumnya ke publik, sebelum polemik terjadi.

“Sebenarnya disainnya itu simpang 5 atau simpang 4?, tampilkan, jangan disembunyikan. Kalau desainnya simpang 4, kenapa dalam nomenklatur LPSE simpang 5?. Karena yang dilelang dalam LPSE itu, adalah hasil desain yang sudah disusun oleh konsultan perencana. Bahwa kalau perencanaan di Labungkari itu berubah itu soal lain” katanya.

Saleh Ganiru juga mengkritisi Dinas PUTRPR Buteng, yang terkesan lambat memberikan akses keterbukaan informasi publik, menagantisipasi terjadinya polemik.

“Tampilkan ke publik informasi tentang proyek tersebut, yang substantif. Perencanaan, usulan dan penetapan anggaran, RAB. Termasuk tentang kontrak, yang memuat detail tentang pekerjaan tersebut. Mesti dibuka juga, antara HPS yang ditayangkan dalam LPSE, berapa nilai penawaran yang menjadi pemenang, dan berapa nilai penawaran kontraktor pemenang. Jangan sampai klop, kalau dia klop kan berarti satu pintu. Yang bikin HPS dan yang bikin penawaran berarti satu orang,” kata Saleh Ganiru, detail.

Lebih lanjut, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menantang Dinas PUTRPR Buteng untuk membuktikan tidak terjadinya Mark Up pekerjaan proyek.

“Jelaskan ke publik, buangan galian proyek itu dikemanakan. Kalau timbunan baru, itu berasal dari mana, diambil dimana, dan yang lama dibawa kemana. Karena menurut yang kita lihat dilapangan, antara timbunan baru yang dijelaskan dengan kontur tanah disimpang labungkari itu persis sama tidak ada bedanya. Sehingga, kalau timbunan itu didatangkan dari luar, pasti ada perbedaan fisik, antara tanah sebelumnya dengan tanah yang didatangkan,” urainya.

Pekerjaan proyek Simpang 5 Labungkari hingga saat ini masih terus menuai polemik. Muncul dugaan dari beberapa pihak, telah terjadi tindak pidana korupsi dalam realisasi pekerjaan proyek bernilai Rp 6,8miliar tersebut. Bahkan, aparat penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan.

[RED]

Komentar

News Feed