oleh

PTUN Tolak Gugatan Sengketa Pilkades Biwinapada Busel

KENDARI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari menolak gugatan penggugat atas sengketa Pemilihan Kepala Desa Biwinapada. Ini tertuang dalam
Putusan Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN Kdi, yang diputuskan pada, Jumat (10/1/20).

Desa Biwinapada sendiri terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan (Busel).

Amar Putusan PTUN Kendari berbunyi “Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.”

Anwar Tiha SH selaku Kuasa Hukum Tegugat Intervensi II Halimin menegaskan, Surat Keputusan (SK) pelantikan Kliennya, sebagai Kepala Desa Biwinapada dianggap sah secara hukum oleh PTUN Kendari.

Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan yaitu, Lutfi SH (Ketua), Delta Arga Prayuda SH MH (anggota I), dan Nidaul Khairat SHI SH MKn (anggota II), diruang sidang PTUN Kendari.

Dalam pembacaan putusan tersebut, hadir pula Kuasa Hukum Bupati Buton Selatan, Imam Ridho Angga Yuwono SH. Kata Anwar Tiha, Bosman SH Kuasa Hukum saudara Arsan selaku Penggugat tidak sempat hadir.

“Atas putusan ini, saya berharap dapat menyelesaikan konflik Pilkades di Desa Biwinapada. Saya juga meminta kepada klien saya agar tidak membeda bedakan pendukungnya, dan pendukung calon Kepala Desa yang lain, dalam memimpin Pemerintahan Desa Biwinapada,” pungkas Anwar Tiha.

[RED]

Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed