oleh

Sederet Program dan Pencapaian Dinkes Baubau

Baubau

Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kesehatan Kota Baubau terus bekerja, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Berbagai program penunjang pelayanan prima terus direalisasikan, dan menunjukkan indikator pencapaian.

Berikut sederet realisasi serta indikator pencapaian program Dinas Kesehatan Kota Baubau:

Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi dan balita di Kota Baubau mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode tahun 2013-2017. Tercatat, angka kematian bayi (AKB) menurun, dari sebelumnya 35 orang dari 1000 kelahiran hidup di tahun 2013, menjadi tinggal 6 orang per 1000 kelahiran hidup. 

Demikian pula dengan angka kematian balita (AKABA), dari sebelumnya 13 orang per 1000 kelahiran hidup, menjadi zero mortallity Balita di tahun 2017. Hal ini diikuti dengan perbaikan status gizi bayi dan balita, peningkatan penanggulangan penyakit menular, cakupan pelaksanaan imunisasi, dan penanganan KLB dan wabah yang intens, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita yang semakin membaik dari waktu ke waktu. 

Bebarapa kasus kematian bayi dan balita yang muncul antara periode 2013-2017, pada umumnya hanya merupakan kasus import/pindahan dari luar wilayah Kota Baubau, yang masuk, dan tidak sempat terpantau secara langsung oleh petugas di Puskesmas. 

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu juga menunjukan trend yang menurun selama periode tahun 2013-2017. Ditahun 2013 yang lalu, tercatat ada 5 kasus kematian ibu melahirkan, yang menurun menjadi 2 kasus kematian di tahun 2017. 

Salah satu hal yang menjadi penyebab penurunan angka kematian ibu adalah perbaikan pelayanan kesehatan ibu hamil, perbaikan sarana pelayanan kesehatan, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Diantaranya, penerbitan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2016 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA). Perda ini mengatur tentang kewajiban ibu untuk melahirkan disarana pelayanan kesehatan. 

Selain itu, untuk memberdayakan peran serta dukun, sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang ber-kearifan lokal, maka terus dijalin kerja sama antara tenaga kesehatan (bidan) dan dukun beranak. Melalui skema insentif dan disinsentif. Hal ini semua dilakukan, agar ibu melahirkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan aman, dalam rangka mencegah kasus kematian ibu melahirkan.

Kasus Gizi Buruk

Kasus kejadian Gizi Buruk di Kota Baubau cenderung mengalami stagnasi antara periode 2013-2017. Ditahun 2013 yang lalu, angka kasus gizi buruk terjadi 11 kasus, yang tersebar di 43 Kelurahan, dan semuanya dapat tertangani.Sedangkan ditahun 2017, angka kasus gizi buruk tercatat 10 kasus yang dapat tertangani. 

Adapun kasus kematian, karena kasus gizi buruk yang terjadi di RSUD Palagimata beberapa waktu yang lalu, adalah kasus rujukan dari daerah lain diluar Kota Baubau.

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup senantiasa dijadikan indikator untuk mengukur seberapa baik status kesehatan penduduk disuatu wilayah. Secara teoritis, jika kondisi kesehatan membaik, maka terdapat jaminan usia yang lebih panjang. Angka harapan hidup penduduk Kota Baubau mengalami sedikit peningkatan pada periode 2013-2018. 

Jika pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Baubau 70,43 tahun, maka di tahun 2017 meningkat menjadi 70,5 tahun. Secara rata-rata Nasional, angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 69 tahun bagi laki-laki, dan 72,9 tahun bagi perempuan.

Prestasi Bidang Kesehatan

Sertifikasi Eliminasi Malaria

Pada Tahun 2016 yang lalu Pemerintah Kota Baubau berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal capaian Program Pemberantasan Malaria. Kota Baubau menyisihkan beberapa kabupaten/kota yang lain, yang ikut dinilai.Assestment dilakukan oleh tim yang berasal dari Kemenkes RI dan WHO. 

Indikator penilaian diantaranya meliputi jumlah kasus ditemukan, dan diobati secara tepat, dukungan sarana prasarana Puskesmas, seperti alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai untuk pengobatan malaria, kondisi SDM terlatih penanganan malaria di Puskesmas, serta beberapa indikator lainnya.

Anugerah Kota Sehat Kategori Swastisaba Padapa

Tahun 2017 yang lalu Kota Baubau mendapat penghargaan Anugerah Kota Sehat Swastisaba Padapa, atau Kota Sehat dalam tingkatan pemantapan. Kota Sehat diinisiasi oleh pembentukan Forum Kota Sehat, yang dibentuk sampai ke level Kecamatan, dan Kelurahan. Kedepan Kota Baubau akan bersaing untuk anugerah Swastisaba Wiwerda (tingkat pembinaan), dan Swastisaba Wistara, sebagai level anugerah Kota Sehat paling tinggi, yaitu tingkat Pengembangan.

Kebijakan Bidang Kesehatan

Akreditasi Puskesmas
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas mulai dilaksanakan pada tahun 2015 melalui persiapan, penjajakan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau, sementara survey/penilaian dimulai tahun 2016. Dari 17 Puskesmas di Kota Baubau, saat ini 12 Puskesmas telah dilakukan survey akreditasi. Dari 12 Puskesmas tersebut, 4 Puskesmas sudah terakreditasi, sementara 8 Puskesmas lainnya masih menunggu hasil penilaian akreditasi. 
Akreditasi penting dilakukan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, sesuai dengan Prosedur dan tata cara yang terstandarisasi, dengan indikator kepuasan dan kesembuhan pasien selaku pengguna layanan. 

Tahun 2019 direncanakan untuk kembali dilakukan akreditasi 5 Puskesmas yang ada di Kota Baubau Sehingga diharapkan akhir tahun 2019 nantinya, seluruh Puskesmas 100% terakreditasi.

Dukungan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pada awal masa kepemimpinan Walikota Baubau Dr H AS Tamrin MH, telah digagas sebuah konsep Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai perwujudan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Baubau, yang pada saat itu diprioritaskan pada masyarakat miskin dan kurang mampu. Program inipun selaras dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Pada tahun 2014, sekitar 4.583 Jiwa telah ditanggung pembiayaan kesehatannya oleh APBD Kota Baubau saat itu, yang kemudian ditingkatkan menjadi 10.753 Jiwa pada tahun 2017. Pada awal tahun 2018, meningkat menjadi 15.217 Jiwa, dan saat ini sudah mencapai 60.869 Jiwa, atau sekitar 16 Milliar alokasi APBD yang diporsikan untuk Pembayaran Premi JKN. 

Dengan demikian, jika dikumulasikan secara total, termasuk dari sumber pembiayaan APBN, maupun kepesertaan mandiri, maka sudah lebih dari 95% penduduk Kota Baubau telah memiliki jaminan kesehatan melalui kepemilikan Kartu Indonesia Sehat. Kota Baubau telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), atau jaminan kesehatan semesta sesuai amanat Undang-Undang. 

Kebijakan ini tentu saja mengungguli beberapa kabupaten/kota lain dalam hal akselerasi pencapaian UHC tersebut.

Dukungan Sarana Prasarana Kesehatan yang Mumpuni

Pada masa periode 2013-2018, sektor kesehatan mendapatkan atensi yang serius dari Walikota Baubau, melalui peningkatan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013-2015, seluruh Puskesmas telah memiliki sarana mobil ambulance yang representatif. 

Bangunan Puskesmas mulai dirancang mengikuti cluster bangunan kesehatan dengan ciri wilayah perkotaan dan terpusat, yaitu pembangunan mengarah keatas. 

Bangunan Puskesmas Perawatan Wajo dibangun 2 lantai dalam 2 tahap, Puskesmas Wolio, Puskesmas Lowu-Lowu, dan Puskesmas Kadolomoko, dibangun baru dengan rencangan bangunan yang lebih representatif, dengan tujuan untuk lebih bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, banyak pula dibangun Puskesmas Pembantu baru, rehabilitasi Polindes dan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis, yang ditunjang dengan peningkatan ketersediaan alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai. Dan tentu saja peningkatan kompetensi SDM kesehatan. 

Ditahun 2019 nanti akan dibangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai salah satu UPT Dinas Kesehatan, dalam rangka lebih meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. 
Kebijakan PTT Daerah Tenaga Dokter/Dokter Gigi

Kebijakan lain yang sangat tepat adalah pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dokter/Dokter Gigi, melalui skema pembiayaan dari APBD. Sehingga selama ini Kota Baubau yang sering mengalami masalah kelangkaan tenaga Dokter/Dokter Gigi di Puskesmas, dan hanya selalu mengandalkan penempatan PTT Dokter/Dokter gigi dari pusat melalui pembiayaan APBN, menjadi terpecahkan. 

Disamping dapat menyelesaikan permasalahan akan kebutuhan hadirnya tenaga medis disarana kesehatan, untuk penjaminan kwalitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, kebijakan PTT daerah juga sangat membantu, karena dalam pelaksanaannya diprioritaskan untuk putera-puteri daerah, yang berprofesi sebagai tenaga medis yaitu Dokter/Dokter Gigi. Sehingga dapat menyerap potensi dan sumber daya dari putera-puteri daerah, untuk ambil bagian dalam pembangunan kesehatan di daerahnya sendiri.

(Voc report_Sumber: Dinas Kesehatan Kota Baubau)

Komentar

News Feed