Baubau
Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kesehatan Kota Baubau terus bekerja, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Berbagai program penunjang pelayanan prima terus direalisasikan, dan menunjukkan indikator pencapaian.
Berikut sederet realisasi serta indikator pencapaian program Dinas Kesehatan Kota Baubau:
Angka
Kematian Bayi dan Balita
Angka kematian bayi dan balita di Kota Baubau mengalami
penurunan yang cukup signifikan selama periode tahun 2013-2017. Tercatat, angka
kematian bayi (AKB) menurun, dari sebelumnya 35 orang dari 1000 kelahiran hidup
di tahun 2013, menjadi tinggal 6 orang per 1000 kelahiran hidup.
Demikian pula dengan angka kematian balita (AKABA), dari
sebelumnya 13 orang per 1000 kelahiran hidup, menjadi zero mortallity Balita di
tahun 2017. Hal ini diikuti dengan perbaikan status gizi bayi dan balita,
peningkatan penanggulangan penyakit menular, cakupan pelaksanaan imunisasi, dan
penanganan KLB dan wabah yang intens, serta peningkatan pelayanan kesehatan
ibu, bayi dan balita yang semakin membaik dari waktu ke waktu.
Bebarapa kasus kematian bayi dan balita yang muncul antara
periode 2013-2017, pada umumnya hanya merupakan kasus import/pindahan dari luar
wilayah Kota Baubau, yang masuk, dan tidak sempat terpantau secara langsung
oleh petugas di Puskesmas.
Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu juga menunjukan trend yang menurun selama
periode tahun 2013-2017. Ditahun 2013 yang lalu, tercatat ada 5 kasus kematian
ibu melahirkan, yang menurun menjadi 2 kasus kematian di tahun 2017.
Salah satu hal yang menjadi penyebab penurunan angka kematian
ibu adalah perbaikan pelayanan kesehatan ibu hamil, perbaikan sarana pelayanan
kesehatan, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Diantaranya, penerbitan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2016 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir,
bayi dan anak balita (KIBBLA). Perda ini mengatur tentang kewajiban ibu untuk
melahirkan disarana pelayanan kesehatan.
Selain itu, untuk memberdayakan peran serta dukun, sebagai
bagian dari pembangunan kesehatan yang ber-kearifan lokal, maka terus dijalin
kerja sama antara tenaga kesehatan (bidan) dan dukun beranak. Melalui skema
insentif dan disinsentif. Hal ini semua dilakukan, agar ibu melahirkan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan aman, dalam rangka
mencegah kasus kematian ibu melahirkan.
Kasus Gizi Buruk
Kasus kejadian Gizi Buruk di Kota Baubau cenderung mengalami
stagnasi antara periode 2013-2017. Ditahun 2013 yang lalu, angka kasus gizi
buruk terjadi 11 kasus, yang tersebar di 43 Kelurahan, dan semuanya dapat
tertangani.Sedangkan ditahun 2017, angka kasus gizi buruk tercatat 10 kasus
yang dapat tertangani.
Adapun kasus kematian, karena kasus gizi buruk yang terjadi
di RSUD Palagimata beberapa waktu yang lalu, adalah kasus rujukan dari daerah
lain diluar Kota Baubau.
Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup senantiasa dijadikan indikator untuk
mengukur seberapa baik status kesehatan penduduk disuatu wilayah. Secara
teoritis, jika kondisi kesehatan membaik, maka terdapat jaminan usia yang lebih
panjang. Angka harapan hidup penduduk Kota Baubau mengalami sedikit peningkatan
pada periode 2013-2018.
Jika pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Baubau
70,43 tahun, maka di tahun 2017 meningkat menjadi 70,5 tahun. Secara rata-rata
Nasional, angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 69 tahun bagi
laki-laki, dan 72,9 tahun bagi perempuan.
Prestasi Bidang Kesehatan
Sertifikasi Eliminasi Malaria
Pada Tahun 2016 yang lalu Pemerintah Kota Baubau berhasil
mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal capaian Program
Pemberantasan Malaria. Kota Baubau menyisihkan beberapa kabupaten/kota yang
lain, yang ikut dinilai.Assestment dilakukan oleh tim yang berasal dari
Kemenkes RI dan WHO.
Indikator penilaian diantaranya meliputi jumlah kasus
ditemukan, dan diobati secara tepat, dukungan sarana prasarana Puskesmas,
seperti alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai untuk pengobatan
malaria, kondisi SDM terlatih penanganan malaria di Puskesmas, serta beberapa
indikator lainnya.
Anugerah Kota Sehat Kategori Swastisaba Padapa
Tahun 2017 yang lalu Kota Baubau mendapat penghargaan
Anugerah Kota Sehat Swastisaba Padapa, atau Kota Sehat dalam tingkatan
pemantapan. Kota Sehat diinisiasi oleh pembentukan Forum Kota Sehat, yang
dibentuk sampai ke level Kecamatan, dan Kelurahan. Kedepan Kota Baubau akan
bersaing untuk anugerah Swastisaba Wiwerda (tingkat pembinaan), dan Swastisaba
Wistara, sebagai level anugerah Kota Sehat paling tinggi, yaitu tingkat
Pengembangan.
Kebijakan Bidang Kesehatan
Akreditasi Puskesmas
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas mulai dilaksanakan pada
tahun 2015 melalui persiapan, penjajakan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan
Kota Baubau, sementara survey/penilaian dimulai tahun 2016. Dari 17 Puskesmas
di Kota Baubau, saat ini 12 Puskesmas telah dilakukan survey akreditasi. Dari
12 Puskesmas tersebut, 4 Puskesmas sudah terakreditasi, sementara 8 Puskesmas
lainnya masih menunggu hasil penilaian akreditasi.
Akreditasi penting dilakukan, untuk menjamin kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, sesuai dengan Prosedur dan tata cara
yang terstandarisasi, dengan indikator kepuasan dan kesembuhan pasien selaku
pengguna layanan.
Tahun 2019 direncanakan untuk kembali dilakukan akreditasi 5
Puskesmas yang ada di Kota Baubau Sehingga diharapkan akhir tahun 2019
nantinya, seluruh Puskesmas 100% terakreditasi.
Dukungan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Pada awal masa kepemimpinan Walikota Baubau Dr H AS Tamrin
MH, telah digagas sebuah konsep Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) sebagai
perwujudan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Baubau, yang
pada saat itu diprioritaskan pada masyarakat miskin dan kurang mampu. Program
inipun selaras dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pada tahun 2014, sekitar 4.583 Jiwa telah ditanggung
pembiayaan kesehatannya oleh APBD Kota Baubau saat itu, yang kemudian
ditingkatkan menjadi 10.753 Jiwa pada tahun 2017. Pada awal tahun 2018,
meningkat menjadi 15.217 Jiwa, dan saat ini sudah mencapai 60.869 Jiwa, atau
sekitar 16 Milliar alokasi APBD yang diporsikan untuk Pembayaran Premi JKN.
Dengan demikian, jika dikumulasikan secara total, termasuk
dari sumber pembiayaan APBN, maupun kepesertaan mandiri, maka sudah lebih dari
95% penduduk Kota Baubau telah memiliki jaminan kesehatan melalui kepemilikan
Kartu Indonesia Sehat. Kota Baubau telah mencapai Universal Health Coverage
(UHC), atau jaminan kesehatan semesta sesuai amanat Undang-Undang.
Kebijakan ini tentu saja mengungguli beberapa kabupaten/kota
lain dalam hal akselerasi pencapaian UHC tersebut.
Dukungan Sarana Prasarana Kesehatan yang Mumpuni
Pada masa periode 2013-2018, sektor kesehatan mendapatkan
atensi yang serius dari Walikota Baubau, melalui peningkatan dukungan sarana
dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013-2015, seluruh
Puskesmas telah memiliki sarana mobil ambulance yang representatif.
Bangunan Puskesmas mulai dirancang mengikuti cluster bangunan
kesehatan dengan ciri wilayah perkotaan dan terpusat, yaitu pembangunan
mengarah keatas.
Bangunan Puskesmas Perawatan Wajo dibangun 2 lantai dalam 2
tahap, Puskesmas Wolio, Puskesmas Lowu-Lowu, dan Puskesmas Kadolomoko, dibangun
baru dengan rencangan bangunan yang lebih representatif, dengan tujuan untuk
lebih bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain itu, banyak pula dibangun Puskesmas Pembantu baru, rehabilitasi Polindes
dan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis, yang ditunjang dengan peningkatan
ketersediaan alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai. Dan tentu saja
peningkatan kompetensi SDM kesehatan.
Ditahun 2019 nanti akan dibangun Laboratorium Kesehatan
Daerah (Labkesda) sebagai salah satu UPT Dinas Kesehatan, dalam rangka lebih
meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Kebijakan PTT Daerah Tenaga Dokter/Dokter Gigi
Kebijakan lain yang sangat tepat adalah pengadaan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Dokter/Dokter Gigi, melalui skema pembiayaan dari APBD.
Sehingga selama ini Kota Baubau yang sering mengalami masalah kelangkaan tenaga
Dokter/Dokter Gigi di Puskesmas, dan hanya selalu mengandalkan penempatan PTT
Dokter/Dokter gigi dari pusat melalui pembiayaan APBN, menjadi terpecahkan.
Disamping dapat menyelesaikan permasalahan akan kebutuhan
hadirnya tenaga medis disarana kesehatan, untuk penjaminan kwalitas pelayanan
kesehatan di Puskesmas, kebijakan PTT daerah juga sangat membantu, karena dalam
pelaksanaannya diprioritaskan untuk putera-puteri daerah, yang berprofesi
sebagai tenaga medis yaitu Dokter/Dokter Gigi. Sehingga dapat menyerap potensi
dan sumber daya dari putera-puteri daerah, untuk ambil bagian dalam pembangunan
kesehatan di daerahnya sendiri.
(Voc report_Sumber: Dinas Kesehatan Kota Baubau)
Komentar