oleh

“Siapa Tokoh Perjuangan Provinsi Buton, Daerah Istimewa Buton, Provinsi Buton Raya, Provinsi Kepulauan Buton”

-Berita, Sultra-1.106 views

Berawal saat periode pertama H Alimazi SH memimpin sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Kami Lembaga Persatuan Masyarakat Budaya Buton (terdaftar Akta Notaris), yang dipimpin La Ode Muhammad Arsal SSos MSi menghadap kepada H Alimazi SH dikantornya.

Hasil pertemuan kala itu antara lain, Alimazi berkomitmen mendukung penuh segala proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta nenjadikan prioritas utama membentuk Provinsi Buton/Dearah Istimewa Buton bila beliau memimpin kembali Sultra diperiode kedua.

Berlanjut beberapa kali pertemuan kami bersama Alimazi dikediaman almarhum H La Ode Muhammad Djafar SH (mantan Ketua Pengadilan Negeri Baubau), dengan Bupati Buton LM Sjafei Kahar, juga beberapa Tokoh. Saat itu nama Provinsi Buton tidak disetujui, walaupun kami dengan berbagai pertimbangan tetap konsisten dengan nama tersebut.

Selanjutnya Sjafei Kahar bersama timnya mengusulkan nama Provinsi Buton Raya, yang ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen ke berbagai pihak termaksud ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Kami diam, karena memperhatikan usulan Dr La Ode Ida, yang menginginkan agar nama Provinsi tersebut tetap dengan nama Provinsi Buton Raya. Karena dokumen yang telah dibuat, dan telah diserahkan kepada Depdagri adalah dengan nama Provinsi Buton Raya.

Usaha inipun belum disetujui, sebab berbagai persyaratan pembentukan provinsi tersebut belum terpenuhi, dan muatan pemikiran politis praktis, dan para senator yang sangat kental membawa kepentingan pribadi dalam proses.
Keadaan ini berlangsung cukup lama, walaupun pada masa kepemimpinan Bupati selanjutnya Samsul Umar Abdul Samiun SH.

Umar membentuk sekretariat bersama yang dipercayakan kepada Jusmani SE, sebagai Kepala Sekertariat, untuk melengkapi persyaratan pembentukan Provinsi Buton Raya dengan nama baru Provinsi Kepulauan Buton.

Namun persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk itu, tetap mengacu pada persyaratan yang telah dibuat dengan nama Provinsi Buton Raya,terutama naskah kajian akademik yang belum ada.
Komunikasi kami tetap berlanjut, kami mencoba menghubungi Dr H Amirul Tamim MSi (selaku anggota Komisi II DPR RI). Kemudian kami mendapatkan informasi yang sangat jelas tentang persyaratan-persyaratan Provinsi Kepulauan Buton yang ternyata belum lengkap, terutama Naskah Kajian Akademik.

Kemudian kami segera membentuk Lembaga Persatuan dan Perdamaian Masyarakat Percepatan Pembentukan dan Pembangunan Provinsi Buton (LPPM-P4B), yang tujuan utamanya merampungkan berbagai persyaratan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton dan apabila provinsi Kepulauan Buton tesebut telah terbentuk, kami tetap bertanggung jawab untuk mengawal proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil pembangunannya. LPPM-P4B tersebut telah terdaftar dengan Akta Notaris Nomor 202 tanggal 19 Juni 2015, dan telah disahkan pada Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 138/2015-P/PN.Bau Tanggal 23 Juni 2015.

Berbagai Informasi dari Amirul Tamim kami tindak lanjuti pada pertemuan dengan beberapa Tokoh, yaitu Drs H Djaliman Madi MM, Drs H Sirajudin Anda (mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra), Drs H La Ode Makmuni (mantan Wali Kota Administratif Baubau), dan Tokoh-Tokoh lain. Pertemuan bertempat di rumah makan Metro, didanai oleh Amirul Tamim. Pertemuan tersebut menyepakati, disamping informasi tentang Naskah Kajian Akademik yang belum ada, ternyata usulan Provinsi Kepulauan Buton yang telah diserahkan kepada Depdagri masih diberi Kode Bintang. Yang berarti, bahwa usulan Provinsi Kepulauan Buton belum bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya, karena banyak persyaratan, terutama Naskah kKajian Akademik yang belum ada. Amirul Tamim mengharapkan kami sebagai Akademisi untuk membuat Naskah Kajian Akademik tersebut.

Kemudian kami tindak lanjuti dengan mengadakan rapat di Kamali Kara, dengan beberapa Akademisi Perguruan Tinggi di Kota Baubau.

Hasilnya antara lain, almarhum Dr Ir H Mudjur Muif MSi P Si ditetapkan sebagai Ketua Penyusunan Naskah Kajian Akademik tersebut.

Menjadi persoalan, kami tidak mendapatkan dana dari manapun, termasuk dari Gubernur Sultra, yang saat itu dijabat Nur Alam SE. Nur Alam beralasan akan menganggarkannya pada APBD-P Sultra 2016. Sedangkan menurut Amirul Tamim, Naskah Kajian Akademik tersebutk sudah harus tiba dijakarta pada bulan Juli 2016. Yang apabila pada bulan tersebut tidak dipenuhi (Naskah Kajian Akademik), maka usulan Provinsi Kepulauan Buton hanya bisa dilakukan pada tahun 2019 keatas.

Keterbatasan kekurangan anggaran tak menjadi masalah bagi kami, Naskah Kajian Akademik tersebut kami rampungkan, dan kami kirim ke Dirjen Otonomi Daerah dengan merekomendasikan kepada almarhum Dr Ir H Mudjur Muif,l MSi PSi, Dr H La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH MM, dan Drs La Ode Nurdin Karim (sebagai salah seorang anggota penyusun naskah kajian akademik, dan juga sebagai ketua DPC Projo Kota Baubau) untuk membawa Naskah Kajian Akademik tersebut ke Dirjen Otonomi Daerah melalui Sekretariat Negara.

Dana yang digunakan untuk mengantar Naskah Kajian Akademik tersebut dibantu oleh Wali Kota Baubau Dr H AS Tamrin MH. Walaupun untuk biaya transportasi kembali ke Kota Baubau kami harus berupaya sendiri.

Balasan Surat kami telah dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara ke Dirjen Otonomi Daerah dengan Surat Nomor B-3361/Kemensetneg/D-2/HL.02.02/07/2016 tertanggal 15 Juli 2016, ditembuskan ke DPC Projo Kota Baubau, dan LPPM-P4B.

Surat kami tersebut menghasilkan Kode Bintang, yang sebelumnya ada pada usulan Provinsi Kepulauan Buton telah dihapus, pertanda bahwa Provinsi Kepulauan Buton dapat dilanjutkan, tinggal menunggu terbukanya kembali Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan uraian diatas, kami dari LPPM-P4B mengimbau:

Kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membantu kami dalam memuluskan perjuangan Provinsi Kepulauan Buton, atau dengan nama apapun.

Kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kiranya dapat mengawal usulan Provinsi Kepulauan Buton.

Kepada Bapak Bupati dan Walikota dienam wilayah usulan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, dapat membantu kami bila sewaktu-waktu ada data yang kami perlukan.

Kepada Ketua DPRD dienam wilayah usulan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, kiranya dapat mengimbau masyarakatnya, untuk berpartisipasi dalam Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.

Kepada para Politisi dan calon Politisi, serta para Senator dan calon Senator, kiranya dapat membantu untuk menyosialisasikan Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kepada masyarakat.

Demikian siaran pers ini, semoga dapat menjadi pembelajaran, sehingga semua pihak dapat memahami dan memakluminya. (sumber: Lembaga Persatuan dan Perdamian Masyarakat Percepatan Pembentukan dan
Pembangunan Provinsi Buton. Sekretariat: Jalan Hoga No. 75 E Kota Baubau 93719)

~ Vonizz report ~

Komentar

News Feed