oleh

Soal Aset Buton-Baubau “Demi Hukum Harus Diserahkan, Administrasi Terpenuhi”

Rommel Fransiskus Tampubolon SH (tengah), diapit Sholihin SAg MH (kiri) dan AKBP Zainal Rio Candra Tangkari (kanan)

Kasamea.com Baubau

Permasalahan aset sepertinya masih akan menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan keseriusan, serta lapang dada, untuk dituntaskan kedua Pemerintah Daerah, Kabupaten Buton dan Kota Baubau. Sampai saat ini permasalahan aset buah dari terbentuknya Kota Baubau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau, belum menunjukkan tanda akhir membahagiakan.

Mencari solusi tepat dengan mendengarkan pendapat pihak berkompeten, Wali Kota Baubau, Dr H AS Tamrin MH, menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (15/4), di rumah jabatan Wali Kota Baubau.

Salah satu pendapat yang mencerahkan, diungkapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Baubau, Rommel Fransiskus Tampubolon SH. Selaku Ketua Penasehat Forkopimda Kota Baubau, sekedar menyampaikan teori hukum, tanpa men-justifikasi benar atau salah, tentang permasalahan aset dimaksud.

“Saya bicara hukum, saya tidak katakan benar atau tidak. Saya sampaikan teori hukumnya,” demikian Ketua PN membuka pernyataannya.

Diantara hal yang disampaikannya, Ketua PN Baubau sempat menyinggung Undang-Undang nomor 13 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata dia, sejak setahun terbentuknya Kota Baubau, seluruh aset Pemkab Buton yang ada di wilayah Kota Baubau, demi hukum beralih ke Pemkot Baubau.

“Harta kekayaannya ya. Asetnya, harta kekayaan daerah. Bila terbentuk daerah baru, maka yang ada di daerah baru harus dialihkan, secara yuridis, demi hukum beralih haknya,” jelasnya.

Menurutnya, aset dimaksud bukan dapat dialihkan, sebab bila dapat dialihkan, harus dengan putusan pengadilan. Atau dengan perjanjian.

“Ini tanpa perjanjian, demi hukum beralih, tak perlu kesepakatan disitu. Tetapi yang namanya tanah, ada namanya administratif. Disamping sudah beralih yuridisnya, tapi administrasinya harus ada,” tuturnya.

Lain halnya, untuk kekayaan Pemkab Buton yang sudah dialihkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang tidak bisa diambil Pemkot Baubau. Karena BUMD ber-Badan Hukum tersendiri.

“Kalau dia BUMD, misalnya PDAM, hartanya tidak boleh diambil Pemkot Baubau, tetap hak PDAM, karena dia badan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua PN mengatakan, aset Pemkab Buton yang diserahkan kepada Pemkot Baubau, secara yuridis sudah beralih demi hukum, disusul dengan pemenuhan administratif.

“Hanya administrasinya yang menyusul, karena perlu administrasi, peralihan hak atas tanah. Secara yuridis sudah beralih, demi hukum. Tidak bisa diganggu gugat undang-undangnya sudah bilang, itu perintah undang-undang,” tegasnya.

PT Andromeda dan Pemkot Baubau

Menambahkan pendapatnya tentang kedudukan hukum PT Andromeda, Pemkot Baubau dan Pemkab Buton, Ketua PN melanjutkan teorinya.

Tentang hubungan Pemkot Baubau dengan Pemkab Buton, karena aset Pemkab Buton beralih ke Pemkot Baubau demi hukum, atas dasar Undang-Undang nomor 13 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau, maka secara otomatis beralih subyeknya.

“Karena sebelumnya ada perikatan antara Pemkab Buton dengan PT Andromeda, perjanjian namanya, dibuat secara akta notarial. Karena sudah beralih hak pemilikannya, subyeknya beralih, maka hak pemilikannya terhadap obyek juga berbeda,” urainya.

Maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kata Ketua PN Baubau, karena subyeknya sudah berbeda, maka perjanjian sebelumnya dapat dirubah. Tidak batal demi hukum.

“Dapat dibatalkan perjanjian yang dulu, bukan batal demi hukum ya. Karena subyeknya, bukan syarat formilnya, kalau itu yang berubah, maka perjanjiannya dapat dibatalkan, dapat diperbaiki,” tandasnya.

Menurut Ketua PN, syarat obyektif bisa batal demi hukum bila bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat. Empat syarat perjanjian, diantaranya harus ada subyek, dan harus ada obyek.

“Subyeknya yang berubah kan, siapa subyeknya sekarang. Kalau subyek yang dulu yang melakukan perjanjian adalah Pemkab Buton dengan PT Andromeda, sekarang Pemkot Baubau dengan PT Andromeda. Itu teorinya,” jelas Ketua PN.

Ketua PN menambahkan, maka yang mempunyai perikatan, yang mempunyai hak dan kewajiban adalah PT Andromeda dengan Pemkot Baubau. Karena demi hukum sudah beralih.

“Demi hukum, bukan karena perjanjian dan perikatan, perintah undang-undang. Sama dengan kalau punya anak demi hukum, bapaknya wajib mengurus anaknya demi hukum. Tidak diperjanjikan itu antara anak dengan bapak, begitu undang-undang bilang, urus anakmu, urusmi. Begitu,” tambahnya.

Ketua PN menuturkan, begitulah teori hukum permasalahan aset Pemkab Buton – PT Andromeda – Pemkot Baubau.

“Maka inilah yang harus dibenahi, bagaimana caranya nanti kita bicara lagi. Mana yang sudah formal secara administratif, sudah diserahkan oleh Pemkab Buton kepada Pemkot Baubau,” kata dia.

Mengingatkan kembali perlunya pemenuhan administratif, karena untuk mengurus sertifikat ataupun surat-surat yang berhubungan dengan obyek tersebut, tentu harus dengan bantuan administrasi.

“Karena saya khawatir bisa masyarakat gugat Pemkot Baubau lagi. Oh ini bukan hakmu, katanya. Ah Itu loh, tapi dengan bukti-bukti itu nanti bisa diperkuat ya. Jadi dengan beralihnya itu, kalau dibuat perjanjiannya, nanti soal masalah obyek-obyek administratif nantilah kita urus,” urainya lagi.

Perikatan ini nantinya mengikat antara PT Andromeda punya legal standing, melakukan perikatan perjanjian dengan Pemkot Baubau dengan legal standing pula. Secara legal kedua pihak mempunyai hak.

“Ada haknya dengan obyek, iya kan ada hubungan obyek dengan subyek. Subyek hukumnya adalah PT Andromeda dan Pemkot Baubau, dan obyek hukumnya tanah dan bangunan yang sudah dibangun oleh PT Andromeda,” lengkapnya.

Kata Ketua PN, tentu diserahkan selanjutnya kepada Pemkot Baubau dengan PT Andromeda. Bagaimana mengatur perikatan perjanjian kedua pihak, tanpa merugikan investor. Tetapi juga tidak merugikan secara ekonomis Pemkot Baubau, dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Baubau.

“Itu yang menjadi patokan kita. diskresi pak Wali Kota lah itu, kalau itu saya tidak mencampuri, karena diskresi bisa digunakan beliau demi perkembangan daerah ini. Tanpa merugikan Kota Baubau. Hanya itu harapan kita,” harapnya.

“Kalau nanti teori-teori hukumnya masih perlu, saya akan sampaikan ya. Karena azas ini, azas yang tidak bisa kita simpangi ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, harus mengalah, harus mengikuti apa perintah undang-undang,” pungkas Ketua PN.

Rapat Forkopimda ini berjalan lancar, diikuti Kapolres Baubau, AKBP Zainal Rio Candra Tangkari, Kajari Baubau, Jaya Putra SH, Ketua Pengadilan Agama Baubau, Sholihin SAg MH, dan sebagai moderator, Sekda Kota Baubau, Dr Roni Muhtar MPd.

Turut hadir Direktur RS Siloam Buton, dr Agung Muhammad Zain bersama rekannya mewakili PT Andromeda, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian Setda Baubau.

[Red]

Komentar

News Feed