oleh

Sore Ini Putusan Hakim Atas Kasus Ketua DPRD Buton

Buton

Setelah menjalani proses sidang, hingga dibacakannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pledoi, nota pembelaan La Ode Rafiun, sore hari  ini Senin 28-01-2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo akan memutuskan kasus Ketua DPRD Kabupaten Buton La ode Rafiun SPd, atas dakwaan melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Pasarwajo memutuskan: menyatakan terdakwa La Ode Rafiun SPd bersalah melakukan tindak pidana sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Rafiun SPd dengan pidana kurungan selama enam bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000.

Tuntutan JPU ini didasarkan pada fakta- fakta persidangan, analisa fakta, dan analisa yuridis. Keterangan saksi-saksi: La Ode Zaenudin Kepala Desa Kancinaa, Drs Sarifudin Ketua BPD Kancinaa, Wa Ode Nursina Widyanti SPd, Sekretaris Desa Kancinaa, Jeni Herdiana Bendahara Desa Kancinaa, Yulianti PNS Pemerintah Kabupaten Buton, Burhan MSc Ketua KPU Kabupaten Buton, Tomy Amd Komp Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Buton.

Tuntutan JPU juga didasarkan pada keterangan ahli: Dr Muhammad Sabaruddin Sinapoy SH M Hum, Dr Kamarudin Jafar SH MH. Juga keterangan langsung terdakwa La Ode Rafiun SPd, serta barang bukti.

Majelis Hakim diharapkan mengeluarkan putusan yang benar dan adil, sesuai dasar pertimbangan, pembuktian.

Apriludin SH selaku Penasehat Hukum La Ode Rafiun SPd menjelaskan, berdasarkan analisis fakta persidangan, La Ode Rafiun SPd sudah berhenti dari keanggotaan BPD Kancinaa sejak La ode Rafiun SPd mengajukan permohonan mengundurkan diri dari anggota BPD Kancinaa kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH dengan diterbitkannya surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama La Ode Rafiun SPd.

Lanjut Apriludin, surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama La Ode Rafiun SPd, disusul dengan surat Bupati Buton Drs La Bakry Msi nomor 144/4017 tanggal 31 Desember 2015 perihal klarifikasi terhadap surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama La Ode Rafiun SPd.

“LaOde Rafiun SPd tidak lagi menjadi anggota BPD Kancinaa dan tidak memiliki kewenangan lagi sebagai anggota BPD Kancinaa. Kami berpandangan, dan diperkuat dengan keterangan Ahli, bahwa surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama La Ode Rafiun SPd merupakan Obyek Tata Usaha Negara, karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan hanya Peradilan tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat tersebut,” urai pengacara yang akrab disapa April ini.

La Ode Rafiun SPd menurut April, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai anggota BPD Kancinaa pada saat nama La Ode Rafiun SPd dimasukan dalam daftar nama pelaksana kampanye/tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden H Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, serta pelaksana kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buton. (Voc Report)

Comments

News Feed