oleh

Vonis Bebas Untuk Ketua DPRD Buton

Baubau

Ketua DPRD Kabupaten Buton La Ode Rafiun SPd bisa bernafas lega, setelah menjalani sidang selama sepekan, petang Senin 28-01-2019 tadi, Rafiun divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Ketua DPD PAN Kabupaten Buton ini dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton La Ode Firman masih enggan memberi komentar lebih atas putusan bebas Rafiun. Kata dia, selama tiga hari kedepan masih akan memikirkan upaya hukum yang akan ditempuh. Pihaknya juga harus lebih dulu melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buton.

Tampak ekspresi kebahagiaan diwajah Rafiun, serta menghaturkan rasa syukur, didampingi Penasehat Hukumnya Apriludin SH.

Hakim Anggota dalam sidang yang turut dihadiri beberapa kolega Rafiun serta pengurus PAN, Basrin SH dan Mahmid SH. Selaku Panitera Haslim.

Sebelumnya, JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Pasarwajo memutuskan: menyatakan Rafiun bersalah melakukan tindak pidana sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Rafiun dengan pidana kurungan selama enam bulan dan denda sebesar Rp 6.000.000.

Tuntutan JPU ini didasarkan pada fakta- fakta persidangan, analisa fakta, dan analisa yuridis. Keterangan saksi-saksi: La Ode Zaenudin Kepala Desa Kancinaa, Drs Sarifudin Ketua BPD Kancinaa, Wa Ode Nursina Widyanti SPd, Sekretaris Desa Kancinaa, Jeni Herdiana Bendahara Desa Kancinaa, Yulianti PNS Pemerintah Kabupaten Buton, Burhan MSc Ketua KPU Kabupaten Buton, Tomy Amd Komp Staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Buton.

Tuntutan JPU juga didasarkan pada keterangan ahli: Dr Muhammad Sabaruddin Sinapoy SH MHum, Dr Kamarudin Jafar SH MH. Juga keterangan langsung terdakwa Rafiun, serta barang bukti

Apriludin SH selaku Penasehat Hukum Rafiun menjelaskan, berdasarkan analisis fakta persidangan, Rafiun sudah berhenti dari keanggotaan BPD Kancinaa sejak La Rafiun mengajukan permohonan mengundurkan diri dari anggota BPD Kancinaa kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal ini Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH dengan diterbitkannya surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama Rafiun.

Lanjut Apriludin, surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama Rafiun, disusul dengan surat Bupati Buton Drs La Bakry Msi nomor 144/4017 tanggal 31 Desember 2015 perihal klarifikasi terhadap surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama Rafiun.

“LaOde Rafiun SPd tidak lagi menjadi anggota BPD Kancinaa dan tidak memiliki kewenangan lagi sebagai anggota BPD Kancinaa. Kami berpandangan, dan diperkuat dengan keterangan Ahli, bahwa surat Bupati Buton nomor 144/3079 tanggal 2 Desember 2015 perihal pemberhentian anggota BPD Kancinaa atas nama La Ode Rafiun SPd merupakan Obyek Tata Usaha Negara, karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan hanya Peradilan tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat tersebut,” urai pengacara yang akrab disapa April ini.

Rafiun menurut April, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai anggota BPD Kancinaa pada saat nama La Ode Rafiun SPd dimasukan dalam daftar nama pelaksana kampanye/tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden H Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, serta pelaksana kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Buton. (Voc report)

Comments

News Feed