Baubau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau telah merumuskan berbagai program strategis untuk mengatasi kemiskinan di Negeri Sara Patanguna. Salahsatu dokumen perencanaan utama adalah Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Baubau Tahun 2024-2026, yang menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan melalui berbagai inisiatif.
Program yang diinisiasi Bappeda Baubau meliputi:
1. Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan:
Menggabungkan dokumen perencanaan, pelaku (pemerintah, masyarakat, dan swasta), serta sumber pembiayaan seperti APBN, APBD, dan swadaya masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin:
Melalui pendekatan komprehensif dan multidimensi, Bappeda Baubau berfokus pada peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.
3. Program Pengurangan Beban Masyarakat:
Memberikan bantuan langsung dan subsidi, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
4. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat:
Mendorong penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal.
5. Program Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan:
Mengidentifikasi dan melakukan intervensi di wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi, melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, dan program sosial lainnya.
Melalui implementasi program-program tersebut, Bappeda Baubau berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam sebuah rapat yang khusus membahas tentang permasalahan kemiskinan, Kepala Bappeda Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan kelurahan, dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Bahwa data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menunjukkan terdapat sekitar 9.175 keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Baubau.
“Target nasional adalah mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sehingga diperlukan verifikasi dan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi terkini,” ungkapnya.
Dahrul juga menekankan perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah kota dan kelurahan, mengenai penanganan kemiskinan ekstrem. Ditengah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan layanan sosial.
Dahrul juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui integrasi sistem informasi dalam sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pembangunan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Baubau.
Agustus lalu, Pj Sekda Baubau La Ode Fasikin, S.PI., M.Si sempat menyinggung tentang permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrim, yang masih menjadi tantangan berat dihadapi Baubau. Kedua problem ini harus ditangani dengan baik, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim beririsan.
Berbagai penanganan stunting seperti pemberian intervensi gizi, akan memberikan pengaruh besar dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan intervensi ekonomi, sosial dan lingkungan juga akan menangani stunting.
“Oleh karena itu penanganan keduanya harus ditangani secara simultan, agar tertangani dengan baik. Terutama koordinasi dan intervensi di lapangan, harus betul-betul tepat sasaran,” seriusnya, sebelum membuka kegiatan penilaian kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut Fasikin, secara nasional, kinerja percepatan penurunan stunting ditunjukkan oleh adanya keberhasilan cakupan kunjungan dan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu. Dari 75 persen, setelah dilakukan intervensi serentak dibulan Juni, mencapai target nasional diatas 95 persen, dengan cakupan balita stunting sebesar 9 persen.
Kinerja ini kata dia, perlu dipertahankan, sehingga jumlah balita stunting di Baubau dapat terpantau dan terintervensi dengan tepat sasaran.
Demikian pula pada aspek penghapusan kemiskinan ekstrim di Baubau, juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Angka kemiskinan ekstrim hampir mendekati 0 persen, yaitu sebesar 0,73 persen dibanding tahun 2023 sebesar 1,57 persen.
“Tentunya, perhatian dan kerjasama dilingkup kelurahan perlu dipertahankan, agar diakhir tahun 2024 nanti, setelah Susenas angka kemiskinan ekstrim mencapai 0 persen. Sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, bahwa pemerintah daerah wajib berupaya serius dalam rangka penanganan kemiskinan dan penurunan stunting,” tegasnya.
Pemkot Baubau memberikan apresiasi kepada pemerintah kelurahan, dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terbaik di wilayah Baubau, yang ditunjukkan dengan pemberian penghargaan penanggulangan kemiskinan ekstrem award tahun 2024. Dan untuk percepatan penurunan stunting, ditunjukkan dengan pemberian penghargaan penurunan stunting award tahun 2024.
Disamping pembinaan, akan dilakukan knowledge sharing pembangunan kelurahan, sebagai salahsatu bentuk mengkomunikasikan hasil kinerja pembangunan dan juga proses pembelajaran antar kelurahahan maupun kecamatan. Sekaligus sebagai sarana tukar-menukar informasi terkait keberhasilan pembangunan ditingkat kelurahan, saat pemberian kedua penghargaan tesebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, persentase penduduk miskin di Baubau tahun 2022 adalah 7,40%, mengalami penurunan dari 7,53% ditahun sebelumnya.
Pemkot Baubau telah menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai langkah strategis telah diimplementasikan, termasuk alokasi bantuan sebesar Rp1 miliar untuk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Selain itu, upaya simultan juga dilakukan untuk menangani permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, mengingat kedua isu ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan terpadu.
Sebagai bentuk apresiasi atas upaya tersebut, pada tahun 2024, Kota Baubau menerima insentif fiskal sebesar Rp5,7 miliar dari pemerintah pusat, untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan berbagai program dan dukungan yang ada, diharapkan angka kemiskinan di Baubau dapat terus menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (Redaksi)
Komentar